Frans Mado: Petani Perlu Bangun “Kerajaan Bisnis” agar Oligarki Tak Mendominasi Ekonomi Desa !

ISTANA NETIZEN.COM – Tokoh Diaspora Flores di Australia asal Nagekeo, Frans Mado, mendorong petani di seluruh Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi berbasis komunitas. Hal itu ia sampaikan dalam percakapan tertulis di WAG AJ-PKF (Ayo Jemput Provinsi Kepulauan Flores) pada Jumat (15/5/2026).

Kesamaan dan Perbedaan antara Oligarki dan Petani

BACAJUGA

Elias Dabur Geram: Kasus Edi-Hery Dibajak Ego Pengacara, Kebenaran Materiil Dikubur Olok-Olok

Juni 8, 2026

Hukum dan Politik di Ruteng Memanas, Yance Janggat: Popularitas Hery Nabit Tak Tergoyahkan !

Juni 7, 2026

Menurut Frans, baik oligarki maupun petani sama-sama menghasilkan nilai ekonomi, namun perbedaannya terletak pada manajemen sumber daya.

“Oligarki hadir karena kemahiran mereka mengolah SDA dan SDM dalam sistem manajemen bisnisnya,” ujar Frans.

Franaiskus Mado, SP.

Ia menilai kekuatan oligarki terbentuk karena didukung SDM yang handal dalam mengelola kerajaan bisnis. Karena itu, ia mempertanyakan kesiapan petani untuk melakukan hal serupa di tingkat desa.

“Bagaimana petani juga membangun kerajaan bisnis di setiap kampung dari seluruh komunitas para petani, untuk hidup lebih sejahtera?” katanya.

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Frans juga menyoroti peran pemerintah pusat hingga daerah dalam melayani rakyat secara profesional dan bebas korupsi. Ia menyebut penguatan tata kelola pemerintahan sebagai kunci kemajuan bangsa.

“Negara ini kuat jika prinsip kekuasaan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kotamadya di se Nusantara itu betul-betul profesional dan tidak korupsi. Maka kemajuan NKRI menjadi negara sukses terbuka sekali peluangnya,” ujarnya.

Oligarki Perlu Bantu Masyarakat

Dalam refleksinya, Frans mempertanyakan apakah kekuasaan saat ini sudah bebas dari praktik korupsi. Ia juga mengajak para pelaku usaha besar untuk turut membantu masyarakat melalui sistem manajemen bisnis yang mereka miliki.

“Bagi mereka yang telah sukses menjadi oligarki di NKRI ini, apakah tabu Anda membantu rakyat di negeri sendiri dengan sistem manajemen bisnis yang Anda punya?” katanya.

DPR Tak Perlu diberi gaji, Cukup dikasih Tunjangan

Selain itu, Frans mengusulkan reformasi kelembagaan DPR RI untuk efisiensi anggaran. Ia mengusulkan jumlah anggota DPR dikurangi dan hanya menerima tunjangan, bukan gaji.

“DPR RI tak perlu diberi gaji. Cukup diberi tunjangan transportasi dan tunjangan aktivitas di wilayah dapilnya,” ujarnya seraya menambahkan :
“DPR RI cukup 50 orang saja. Terdiri dari ketua umum masing-masing partai, satu provinsi cukup satu orang, dan utusan profesi yang legal. Itu saja cukup. Hemat anggaran untuk Republik Indonesia,” tutur Frans.

Pendapat Frans ini menjadi bagian dari diskusi diaspora mengenai penguatan ekonomi kerakyatan dan reformasi kelembagaan di Indonesia.

Sementara itu, dilain pihak, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyampaikan kritik terhadap kondisi politik nasional saat berbicara di hadapan kader pada Musyawarah Nasional Partai Ummat yang berlangsung di Sleman-DIY, dilansir Alasyinewsupdate Minggu (3/6/2026).

Amin Rais Soroti Peran Oligarki dalam sistem politik Indonesia era Pemerintahan Presiden Jokowidodo

Dalam pernyataannya, Amien menyoroti peran kelompok oligarki dalam sistem politik Indonesia sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai bahwa pengaruh modal besar memengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat parlemen dan eksekutif.

Biaya politik yang tinggi membuat partai dan elit politik rentan tunduk pada kepentingan pemodal besar. Akibatnya, undang-undang yang disahkan tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Amien dalam pidatonya.

Amien juga menyinggung fenomena kemerosotan demokrasi atau _democratic backsliding_. Ia menyebut penurunan jumlah kelas menengah dalam lima tahun terakhir sebagai salah satu indikator melemahnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Amien menyampaikan tantangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan menindak tegas praktik mafia di sektor pertambangan yang dinilai merugikan negara.

Prof.Dr.H.Amin Rais,MAm

“Presiden harus berani melepaskan diri dari pengaruh kelompok pemodal dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan kepentingan nasional,” katanya.

Amien menyebut pidatonya sebagai bentuk peringatan agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pengaruh kelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan. Menurutnya, jika tidak ada perbaikan, visi “Indonesia Emas” berisiko tidak terwujud.

Tanggapan Publik

Pernyataan Amien Rais memicu diskusi di kalangan masyarakat. Beberapa poin yang menjadi perhatian publik:

1. Sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini dipengaruhi oleh kepentingan kelompok pemodal?
2. Apakah langkah tegas terhadap mafia pertambangan perlu menjadi prioritas pemerintahan Prabowo?
3. Bagaimana cara menjaga demokrasi agar tidak dikendalikan oleh kekuatan modal besar?
***

Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istananetizen.Com