Mengapa Nonton Film Harus Dihadang Militer?, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Kritik Pembubaran ‘Pesta Babi’ !

ISTANA NETIZEN.COM – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengkritik keterlibatan TNI dalam pembubaran pemutaran film dokumenter _Pesta Babi_ di Ternate dan sejumlah daerah lain. Ia menilai tindakan itu mencederai hak konstitusional warga negara.

Menurut Andreas, kegiatan pemutaran maupun nonton bareng film dokumenter merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menikmati karya seni yang seharusnya dilindungi negara.

BACAJUGA

Elias Dabur Geram: Kasus Edi-Hery Dibajak Ego Pengacara, Kebenaran Materiil Dikubur Olok-Olok

Juni 8, 2026

Hukum dan Politik di Ruteng Memanas, Yance Janggat: Popularitas Hery Nabit Tak Tergoyahkan !

Juni 7, 2026

“Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nonton bareng film dokumenter _Pesta Babi_ di kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat,” tegas Andreas, dilansir Viva.co.id. Senin (11/5/2026).

Ia juga mempertanyakan dasar pelibatan aparat militer dalam kegiatan sipil tersebut.
“Mengapa menonton karya seni saja harus dihadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara?” ujarnya.

Andreas menilai langkah pembubaran justru memperlihatkan upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik. Ia khawatir tindakan represif seperti ini malah membuat publik semakin penasaran untuk menyaksikan film tersebut.

“Tindakan pihak militer ini berlebih-lebihan dan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Justru bentuk pemaksaan larangan semacam ini malah mendorong masyarakat semakin penasaran untuk menyaksikan karya seni dokumenter _Pesta Babi_,” katanya.

Lebih lanjut, Andreas menyebut film dokumenter yang mengangkat isu kritis berpotensi mendapat apresiasi di tingkat internasional. Ia menilai akan menjadi ironi jika karya itu justru dibatasi di dalam negeri.

“Bukan tidak mungkin, karya film ini justru karena nilai kritisnya akan memperoleh penghargaan internasional. Akan menjadi hal yang memalukan, kalau di dalam negeri dilarang, masyarakat internasional malah memberi penghargaan,” pungkasnya.

Kasus pembubaran pemutaran _Pesta Babi_ kembali memicu perdebatan soal batas kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama terkait peran institusi militer dalam aktivitas sipil yang bersifat kultural dan artistik.

Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istana Netizen.Com