- Trending
- Comments
- Latest
ISTANA NETIZEN.COM
– Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP) telah menuntaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Diketahui, Rakernas digelar selama tiga hari dan bertempat di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara sejak Sabtu (10/1/2026) hingga penutupan pada Senin (12/1/2026.
Hajatan rutin tahunan partai politik besutan Megawati Soekarnoputri yang berlogo Banteng bermoncong putih itu, bertepatan dengan peringatan HUT ke 53 pada 10 Januari 2026.
Rakernas dihadiri segenap pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 514 kabupaten / kota, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 38 provinsi serta kepala daerah dari PDI Perjuangan hingga segenap anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Perjuangan.
Kerja keras panitia bersama seluruh peserta Rakernas
I 2026 itu, melansir Pdipntt.com telah menghasilkan 21 poin rekomendasi eksternal, selengkapnya berikut ini.
1. Penegasan sikap politik PDI Perjuangan.
Rakernas Partai menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai pedoman utama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan nasional, dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan negara dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepentingan Rakyat demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkeadaban di tengah pergaulan dunia.
2. Menolak Intervensi Asing terhadap kedaulatan negara merdeka
Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain merendahkan marwah PBB, Dasa Sila Bandung, dan bertentangan dengan hukum internasional, sikap tersebut juga tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan.
3. Peningkatan kualitas demokrasi
Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD NRI 1945.
4. Posisi PDI Perjuangan sebagai Penyeimbang dalam pemerintahan.
Rakernas Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
5. Pencegahan bencana ekologis
Rakernas Partai mendorong pemerintah untuk mencegah bencana ekologis dengan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan ekologis (illegal logging, illegal mining, dll), pemulihan ekosistem yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan kawasan lahan basah (wetlands) di sepanjang wilayah pesisir, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan Rakyat.
6. Perbaikan Manajemen Penanggulangan Bencana.
Rakernas Partai mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, koordinasi dan sinergi kelembagaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara dalam melindungi keselamatan Rakyat Indonesia.
7. Peningkatan Suhu Bumi Penyebab Cuaca Extrim.
Rakernas Partai mencermati bahwa peningkatan suhu bumi telah menyebabkan krisis iklim global yang berdampak pada cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, banjir dan tanah longsor, intrusi air laut dan subsidensi, tenggelamnya pulau-pulau kecil, kebakaran hutan dan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis pangan, serta berbagai persoalan sosial yang merugikan masyarakat. Partai menyadari salah satu penyebab utama krisis iklim adalah penggunaan energi fosil, maka Rakernas Partai merekomendasikan pemerintah untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur komitmen penurunan emisi melalui kebijakan Net Zero Emission, dengan mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan, meningkatkan penghematan energi, serta memperkuat kerja sama internasional melalui Perencanaan Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition Plan).
8. Sikap Ideologis Atasi Krisis Ekologis.
Rakernas Partai menegaskan bahwa “Merawat Pertiwi” merupakan sikap ideologis dan garis politik perjuangan Partai untuk mengatasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan Rakyat dan masa depan bangsa. Partai berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan Rakyat sebagai prioritas utama menghadapi bencana alam, khususnya perubahan iklim. Berpijak pada Pancasila dan ajaran Trisakti Bung Karno, Partai memandang bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan kehidupan, sehingga pembangunan yang merusak lingkungan, merampas ruang hidup Rakyat, dan mengorbankan generasi mendatang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi. Rakernas I Partai menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berada di bawah kedaulatan negara dengan melibatkan Rakyat dan ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat serta menjunjung keadilan ekologis.
9. Politik Kerakyatan Berlandaskan Gotong Royong.
Rakernas I Partai meneguhkan politik kerakyatan yang berlandaskan gotong royong sebagai watak asli bangsa Indonesia. Keberpihakan kepada Rakyat Marhaen petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, Rakyat miskin kota, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda merupakan perwujudan perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekologis. Negara harus hadir secara aktif dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan pemodal besar, kekuatan ekonomi yang memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya.
10. Perkuat Kemampuan Produksi Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional.
Dalam mewujudkan kedaulatan pangan Nasional Rakernas I Partai mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, peternak sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan Rakyat, dan jaminan perlindungan lahan pertanian produktif serta melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi Rakyat.
11. Dukung Inisiatif Masyarakat Membentuk Badan Usaha Koperasi.
Rakernas Partai berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri, sehingga koperasi benar-benar merupakan gerakan ekonomi Rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan dan berkarakter gotong royong.
12. Dorong Penguatan Otonomi Daerah.
Rakernas Partai mendorong penguatan otonomi daerah dengan memastikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) yang adil, proporsional sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rakernas menilai bahwa pemotongan anggaran transfer ke daerah tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan antara pemerintah pusat dan daerah, serta melanggar azas desentralisasi.
13. Komitmen Tiga Pilar Partai Solit Bergerak.
Rakernas I Partai menegaskan komitmen seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0%, pencegahan stunting, menggalakkan program menanam 10 (sepuluh) tanaman pendamping beras, dan menyediakan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan.
14. Dukung Pilkada Langsung Jaga Kedaulatan Rakyat.
Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.
15.Reformasi Sistem Politik dan Sistem Hukum Nasional
Rakernas Partai menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi partai sederhana dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah Partai Politik guna mewujudkan sistem multi-partai sederhana sebagai padanan pelaksanaan sistem presidensial.
16. Ruang Partisipasi Generasi Muda Berpolitik.
Rakernas Partai menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, kebebasan berpendapat, berkreasi, berinovasi dan berkolaborasi serta mengembangkan seluruh kapasitas kepemimpinanya bagi masa depan bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut negara wajib mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, seperti pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Al), komputasi kuantum semikonduktor, energi dan mineral kritis, serta bioteknologi dan farmasi, dan melindungi pemanfaatannya.
17. Menjaga Cita-Cita Reformasi Mencegah Lahirnya Otoritarian Populis
Rakernas Partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita Reformasi, khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan peran pers yang bebas dan perlindungan suara-suara kritis Masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum; penegakan supremasi hukum termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan bermartabat; penguatan pelembagaan partai politik; penyelengaraan pemilu yang jujur dan adil; serta menempatkan TNI sebagai alat pertahanan Negara dari ancaman luar dan POLRI sebagai alat Negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban dalam negeri, sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya, serta menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Transformasi Polri.
Rakernas Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi POLRI melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek. Rakernas mendesak presiden untuk memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam dan pemberdayaan Kompolnas dengan wewenang eksekutorial, sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan ‘dwifungsi’ jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil POLRI yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin POLRI yang profesional, humanis dan terpercaya.
19. Independensi Penegak Hukum.
Rakernas I Partai menegaskan pentingnya independensi penegak hukum, memperhatikan kesejahteraan aparatur penegakan hukum, dan perbaikan norma hukum pidana yang multi tafsir untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibajak kepentingan politik dan kepentingan bisnis. Penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi tidak boleh dijadikan alat kekuasaan politik atau alat persaingan bisnis. Praktik seperti ini harus ditolak karena merusak prinsip penegakan hukum. Penegakan hukum yang independen diharapkan mampu menjadi penyokong utama perwujudan keadilan dan kepastian hukum sebagai cita negara hukum.
20. TNI sebagai Tentara Profesional Jauhi Politik Praktis.
Rakernas Partai menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis. Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global. Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi. Pada saat bersamaan, pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas.
21. Pencegahan Korupsi Internal Partai.
Rakernas Partai berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan good government di internal partai politik, yang meliputi pendidikan antikorupsi untuk seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem anti politik uang, penguatan akuntabilitas pengelolaan dana politik, rekrutmen politik yang transparan dan objektif, dan larangan yang tegas bagi kader yang menjadi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang, dan memastikan kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil. Kaderisasi partai akan memperkuat nilai-nilai antikorupsi melalui gerakan ‘Jati Diri Soekarno’. Jati Diri merupakan singkatan dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia yang akan diturunkan dari nilai-nilai nasionalisme, anti penyalahgunaan wewenang dan ideologi Bung Karno sebagai proklamator dan Presiden Pertama RI.
Sebelumnya, menurut Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto, Rakernas kali ini bukan sekadar agenda rutin tahunan namun mempertegas konsolidasi PDI Perjuangan sebagai partai Penyeimbangan dalam kerja nyata ditengah rakyat.
” Didalam rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban Partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan, hingga program interval Partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai,” beber Hasto kepada wartawan di Jakarta (9/1/2026
Hasto membeberkan rangkaian agenda dimulai dari Pembukaan HUT ke-53 PDIP pada Sabtu (10/1/2026), dilanjutkan dengan pelaksanaan Rakernas hingga 12 Januari 2026 yang dihadiri pengurus pusat Partai, pengurus provinsi dan kabupaten / kota dari seluruh Indonesia, serta anggota DPR RI Fraksi PDIP, anggota DPRD provinsi/kabupaten/kita, serta kepala daerah/wakil kepala daerah PDIP.
Disebutkan bahwa Rakernas ini menindaklanjuti hasil Kongres ke-VI PDIP yang telah dilaksanakan Agustus 2025.
Lebih lanjut Hasto menegaskan
PDIP akan terus meneguhkan komitmen perjuangan bagi kemanusiaan dan keadilan serta keberpihakan pada rakyat sebagaimana tampak pada sejumlah aksi konkreat penanganan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (Baguna PDIP) di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan wilayah lain yang terkena bencana.
” PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai Partai Penyeimbang dengan kerja nyata ditengah rakyat menghadapi berbagai bencana yang melanda sejumlah wilayah ditanah air, dengan spirit keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Hasto.
Rakernas kali ini yang bertepatan dengan HUT PDI Perjuangan ke-53 mengambil tema : ” Satyam Eva Jayate, dengan sub tema ” Disanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya”.
Slogan ini menggunakan bahasa Sansekerta yang memiliki arti ” Kebenaran Akan Menang “
Tema Satyam Eva Jayate dipilih sebagai perisai moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya 1 Juni 1945.
Bagi para pemuda, lanjut Hasto, Satyam Eva Jayate bukan sekadar slogan, namun pesan moral dalam dunia digital untuk berani berbicara kritis dalam spirit kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi serta berani menempuh jalan anti mainstream didalam memperjuangkan kebenaran, dan keadilan.
Hasto menguraikan bahwa penegasan sub tema ” Di Sanalah Aku untuk Selama-lamanya ” merupakan kutipan syair lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman itu hendak menggambarkan daya tahan (recilience) yang menyertai Satyam Eva Jayate.
” Keteguhan terhadap posisi ” di sanalah aku berdiri” juga menggambarkan kesetiaan pada jalan kerakyatan ditengah godaan pragmatisme politik,” terang Hasto.
Editor : Redaksi .
