ISTANA NETIZEN COM, JAKARTA – Sebuah tulisan dari anggota DPD RI Dapil Jambi, Dr. Hj. Elviana, M.Si menjadi viral dan menggetarkan publik. Ia menulis:
_”Tidak diduga sebelumnya bahwa ini akan menjadi raker terakhir kami dengan Pak Purbaya. Raker yang sebenarnya memberi harapan baru untuk rakyat dan daerah mulai tahun Anggaran 2027″_.
Tulisan itu bukan sekadar curhat. Isinya adalah paparan terakhir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Raker Komite IV DPD RI pada Senin 14 September 2026, yang beberapa jam kemudian ia dicopot dan diganti Suahasil Nazara lewat Keppres 97/P Tahun 2026.
Inilah 5 Catatan Emas Purbaya Yang Membekas Menurut Elviana:
1. DAERAH TETAP BISA BANGUN DI TENGAH EFISIENSI
Kepala daerah tetap bisa membangun daerahnya dengan meminjam dana ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) BUMN di bawah Kemenkeu. Jika selama ini hutang ke SMI dibayar APBD, janji Purbaya mulai 2027 akan dibayar negara pakai uang tambang yang selama ini masih sedikit ditransfer ke daerah.
2. PAJAK 2027 TIDAK BEBANKAN RAKYAT
Target kenaikan pajak 2027 bukan dibebankan ke rakyat kecil, tapi ke pengusaha kelas kakap.
3. NASIB HONORER & P3K – DIANGKAT JADI ASN PUSAT
Pegawai paruh waktu akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan yang sekarang P3K akan diangkat jadi ASN. Gajinya tidak lagi dibebankan ke APBD tapi dibayar APBN dan mereka berubah menjadi pegawai pusat.
4. GAJI ASN TETAP LEWAT BPD
Tidak benar gaji ASN akan dialihkan ke bank plat merah, namun tetap melalui bank daerah BPD.
5. BANK UMKM UNTUK IBU-IBU
Purbaya akan membentuk Bank UMKM untuk menyelamatkan ibu-ibu nasabah UMI Mekar agar bisa minjam lebih banyak dengan bunga sama dengan KUR 6% atau bisa lebih rendah.
Elviana menutup:
_”Kami akan kawal agar menteri keuangan yang baru jalankan program Pak Purbaya ini. Selamat memasuki kehidupan yang lebih tenang Pak Pur. Menteri yang smart, tegas, visioner & berintegritas. Love u Pak Pur.”_
CERITA BEDA YANG BIKIN GEGER: 40 PABRIK BAJA CHINA TAK BAYAR PAJAK!
Di raker yang sama, Purbaya membongkar hal yang jauh lebih panas. Ia membentuk Tim Khusus DJP + Bea Cukai langsung di bawah Irjen / Sekjen Kemenkeu untuk memotong rantai perlindungan oknum.
Faktanya: 40 perusahaan baja PMA asal China beroperasi normal tanpa menjalankan kewajiban perpajakan semestinya dan masih jalan _business as usual_.
Perintah periksa sudah turun dari meja Menteri, tapi:
_”Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa”_.
Purbaya menyebut satu perusahaan di Pulogadung saja tunggakannya minimal Rp200 miliar, berpotensi mendekati Rp1 triliun. Jika 40 perusahaan = potensi Rp4-5 Triliun hilang!
Dampaknya: 1.227 pegawai DJP dimutasi besar-besaran untuk pembenahan. Isu 300 orang yang Kaka tanya adalah bagian dari gelombang mutasi ini. Daftar nama tidak dipublikasi resmi untuk menjaga proses hukum.
IMIP MOROWALI: DAERAH DAPAT MILIARAN, PUSAT DAPAT TRILIUNAN!
Ini yang disuarakan Gubernur Sulteng Anwar Hafid.
Berdasarkan UU HKPD, daerah penghasil seharusnya dapat minimal 16% atau Rp 7 triliun per tahun. Nyatanya cuma Rp 222 miliar.
Anwar Hafid: Pembayaran pajak smelter dari Sulteng ke Kemenkeu setiap tahun mencapai *Rp 200-Rp 300 triliun per tahun. Ia minta:
_”Kami tidak minta 16 persen, kami hanya minta 1 persen saja dari Rp 300 triliun itu, kita bisa dapat Rp 3 triliun per tahun.”_
Kenapa bisa timpang? Banyak perusahaan tambang bayar pajaknya ke pemerintah pusat (Jakarta) karena kantor pusat mereka di sana. Plus isu Bandara Private IMIP yang disebut ilegal tanpa Bea Cukai dan Imigrasi, sehingga ada dugaan hasil bumi keluar tanpa pajak.
Kini Purbaya sudah tidak lagi Menkeu. Tapi 5 program harapan baru, pembongkaran 40 pabrik baja China, dan perjuangan pajak IMIP untuk daerah menjadi warisan yang harus dikawal Menteri Keuangan baru.***
Penulis: Tim Investigasi ISTANA NETIZEN COM
Editor: AJ – Pemimpin Redaksi
