- Trending
- Comments
- Latest
ISTANA NETIZEN.COM–Anggota DPRD PDIP Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1, Silverius Syukur kembali menggelar kegiatan reses masa sidang dua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Rangga Watu, Desa Golo Desat, Kecamatan Mbliling, Kabupaten Manggarai Barat, Flores – Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (31/3/2026).
Kegiatan dimulai pukul 10.00 WITeng, diawali dengan doa Pembukaan disusul dengan sambutan Kepala Desa (Kades) Golo Desat Paskalis Quintus, dan acara inti diisi dengan pemaparan dari Silverius Syukur, dilanjut dengan sesi dialog dan ditutup dengan santap siang bersama.
Turut hadir dalam kegiatan ini tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, komunitas pendidikan, warga masyarakat, dan segenap jajaran pemerintahan Desa Golo Desat.
Dalam sambutannya, Kades Quintus menyambut positif kehadiran wakil rakyat dari PDIP Kabupaten Manggarai Barat Silverius Syukur, sembari berharap agar reses kali ini sungguh memberikan manfaat bagi warga masyarakat Desa Golo Desat.
Kades Quintus memandang bahwa kegiatan reses ini merupakan momentum strategis bagi warga masyarakat desa yang ia pimpin untuk menyampaikan sejumlah usulan terkait kebutuhan pembangunan fisik kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui anggota DPRD yang datang ke desanya.
Meskipun Kades Quintus menyadari bahwa usulan ditengah situasi dan kondisi pengetatan anggaran terkait kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat dipastikan akan sulit diakomodir.
” Atas nama Pemerintah Desa Golo Desat dan warga masyarakat, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan hadir dan menggelar kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat di desa kami. Pada kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu peserta yang sempat hadir untuk menyampaikan sejumlah usulan yang dipandang perlu terkait sejumlah kebutuhan pembangunan di desa kita selama ini yang sebelumnya sudah sempat pula diusulkan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat akhir tahun 2025, dan reses anggota DPRD Provinsi NTT serta reses anggota DPR RI,” ungkap Kades Quintus.
Lebih lanjut, orang nomor 1 di Desa Golo Desat itu menyebutkan bahwa usulan aspirasi masyarakat ditengah kondisi efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat, dipastikan akan sulit diakomodir.
” Pada tiga kegiatan reses terdahulu akhir tahun 2025, baik dari Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Anggota DPRD Provinsi NTT, dan DPR RI, kita sudah menyampaikan sejumlah usulan konkreat kepada pemerintah melalui wakil rakyat yang datang ke desa ini. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Demikian juga jika kita usulkan pada hari ini, ditengah kondisi efisiensi anggaran rasanya sulit diakomodir,” tutur Kades Quintus seraya menyatakan bahwa dampak dari kebijakan pusat atas efisiensi anggaran juga ikut dirasakan oleh Desa Golo Desat.
” Efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat sungguh nyata dirasakan juga dampaknya bagi Desa kami. Tahun lalu , ADD untuk Desa Golo Desat sebesar lebih dari Rp 700 juta, dan kini hanya Rp 250 juta. Dana ini hanya fokus untuk penghasilan tetap sebagai gaji dari segenap aparatur Desa. Untuk ATK untungnya ditopang oleh BUMDes,” terang Kades Quintus.
Sementara itu, Silverius Syukur menyatakan bahwa sebagaimana lazimnya, reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD. Ini berarti bahwa anggota DPRD berkewajiban untuk menjalankan reses di wilayah basis pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD.
” Reses adalah bagian dari tugas konstitusional segenap anggota DPRD. Melalui kegiatan reses ini kami sebagai wakil rakyat dari Dapil 1 berkesempatan untuk kembali berinteraksi, menjumpai warga masyarakat seraya mendengar dan menyerap aspirasi, mengumpulkan informasi terkait aneka kebutuhan masyarakat untuk dibawa pulang dan diperjuangkan lebih lanjut kedalam proses legislasi dan pengawasan oleh Lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat bersama Pemerintah Daerah,” tegas Syukur
Dalam pertemuan ini, Syukur mengingatkan peserta bahwa walaupun kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat pengetatan anggaran dalam berbagai bidang pembangunan sebagai implikasi dari kebijakan pusat akan efisiensi anggaran, namur warga masyarakat berhak menyampaikan sejumlah usulan aspirasi untuk diperjuangkan lebih lanjut oleh setiap anggota DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
” Saat ini kondisi keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja. Pengetatan anggaran pada berbagai bidang pembangunan terus dilakukan sebagai konsekwensi dari kebijakan pusat atas efisiensi. Dampaknya, ada begitu banyak program pembangunan daerah yang tidak jsa dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat yang sama, Pemerintah Pusat kian gencar melakukan pemotongan anggaran termasuk pemotongan gaji pejabat pusat hingga daerah dalam rangka penghematan, sekaligus untuk membiayai sejumlah program strategis nasional semisal MBG, Sekolah Rakyat, dan lain-lain program strategis nasional dari Pemerintah Pusat saat ini,. Namun demikian, warga masyarakat berhak mengajukan usulan aspirasi yang dipandang perlu untuk disampaikan saat reses seperti ini, ” ujar Syukur.
Lebih lanjut Syukur mengungkapkan bahwa sebelumnya APBD Kabupaten Manggarai Barat yang bersumber dari DAU sebesar Rp 1,1 Triliyun. Namun tahun ini transfer pusat untuk Kabupaten Manggarai Barat berkurang dan hanya sebesar Rp 800 miliar. Kemudian PAD sebesar kurang lebih sekitar Rp 350 miliar, sehingga total APBD Kabupaten Manggarai Barat untuk Tahun Anggaran 2026 hanya sebesar satu triliun seratus delapan puluh miliar lebih sedikit.
Dari total APBD Kabupaten Manggarai Barat ini, hanya Rp 32 miliar untuk belanja pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik. Dari Rp 32 miliar ini, terdapat kurang lebih sekitar Rp 7,5 miliar adalah biaya kegiatan pembangunan infrastruktur yang batal di jalankan tahun anggaran 2025. Syukur menyebutkan bahwa sebesar Rp 7,5 miliar dari Rp 32 miliar itu adalah biaya pekerjaan jalan Hotmix jalur Hita-Bari yang batal dikerjakan tahun lalu , dan berharap bisa dilaksanakan tahun ini.
” Sebagai anggota DPRD kami perlu menyampaikan informasi yang benar tentang kondisi keuangan daerah kita kepada warga masyarakat di Dapil kita masing-masing. APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 hanya sebesar satu triliyun seratus delapan puluh miliar sekian. Dari jumlah ini, untuk belanja pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat secara umum hanya sebesar Rp 32 miliar. Dari Uang tiga puluh dua miliar ini, terdapat kurang lebih sekitar Rp 7,5 miliar merupakan biaya pembangunan infrastruktur jalan jalur Hita-Bari yang gagal dikerjakan tahun anggaran 2025. Artinya, dari Rp miliar ini, hanya sebesar Rp 24,5 miliar saja untuk kegiatan baru pada tahun 2026. Sedangkan dana sebesar Rp 7,5 miliar sudah ada pos peruntukannya yakni untuk pembangunan jalan Hotmix jalur Hita-Bari yang diharapkan bisa dikerjakan tahun 2026,” ungkap Syukur.
Kendati memahami kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja, sejumlah warga masyarakat Desa Golo Desat tetap menyampaikan sejumlah usulan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui anggota DPRD dari PDIP Dapil 1, Silverius Syukur.
Dalam reses ini Daniel Din mengusulkan perlunya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk merehap bangunan Puskesdes Desa Golo Desat yang sudah rusak sejak lama.
” Saya paham kondisi keuangan daerah. Manggarai Barat saat ini memang kurang uang akibat efisiensi dari pemerintah pusat, namun sebagai warga masyarakat kami perlu mengusulkan agar Puskesdes di desa kami yang sudah lama rusak bisa segera direhap. Usulan ini sudah kami sampaikan dalam reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat akhir tahun 2025. Begitu juga dengan anggota DPRD Provinsi NTT yang datang reses ke desa ini termasuk saat Anggota DPR RI Pak BKH yang datang reses ke tempat ini sudah kami usulkan hal yang sama namun hingga kini belum ada jawaban,” ungkap Din.
Usulan senada juga disampaikan oleh Paulus Nadus. Dirinya meminta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui anggota DPRD dari PDIP Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 Silverius Syukur untuk mengupayakan pembangunan jalan masuk dari jalur jalan negara Ruteng-Labuan Bajo menuju halaman SDI Rangga Watu sepanjang 75 meter.
” Saya usul. Tolong bantu kami warga masyarakat Desa Golo Desat untuk bangun jalan masuk dari jalan negara menuju halaman SDI Rangga Watu sepanjang hanya 75 meter. Kondisi tempatnya miring, sangat licin saat musim hujan. Sudah sering Bapak dan Ibu Guru terjatuh di jalan itu,” terang Nadus.
Pantauan media ini, sejumlah usulan lainya juga disampaikan oleh sejumlah peserta reses diantaranya agar segera menuntaskan perda tentang perbatasan wilayah antar desa. Penebangan 6 pohon kayu mahoni dalam kawasan hutan negara yang berdekatan dengan rumah warga untuk mengantisipasi bencana pohon tumbang yang dapat mengancam keselamatan warga masyarakat yang rumahnya berjarak hanya 4 meter dari pohon mahoni berukuran besar dengan tinggi sekitar 15 meter. Kemudian tentang perlunya pelatihan tenaga konsultan hingga mendapatkan sertifikat sebagai persyaratan untuk memenangkan seleksi sebagai konsultan pengawas.
Tak kalah penting adalah usulan tentang perlunya perhatian serius dari Pemerintah akan nasib para guru yang dinilai kurang mendapat perhatian akibat APBN untuk Pendidikan sebesar 20 % dipangkas sebagiannya untuk membiayai program MBG.
Dari berbagai usulan ini, Kades Quintus meminta perhatian ekstra dari Silverius Syukur selaku Anggota DPRD dari PDIP Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 yang mencakup 4 kecamatan dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yakni Komodo, Boleng, Sano Nggoang dan Mbliling akan dua hal yakni Rehap Puskesdes dan Pembangunan akses Jalan masuk menuju SDI Rangga Watu sepanjang 75 meter
” Meskipun Puskesdes itu sudah menjadi salah satu aset Pemerintah Desa Golo Desat sehingga perbaikan atau rehab menjadi tanggungjawab kami di Desa Golo Desat. Namun karena Dana Desa sudah dipangkas sangat besar dari Rp 700 juta lebih hingga tersisa hanya Rp 250 juta maka pada kesempatan ini kami mohon perhatian Bapak Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk membantu kami merehab Puskesdes, khusus untuk atap kami butuh sing 100 lembar. Kayu dan lainnnya biar kami upayakan sendiri secara swadaya,” ujar Kades Quintus seraya menambahkan bahwa akses jalan masuk 75 meter menuju halaman SDI Rangga Watu juga butuh perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar bisa dikerjakan sehingga memberikan kenyamanan bagi para guru dan siswa di sekolah itu.
” Akses jalan masuk menuju SDI Rangga Watu sepanjang 75 meter itu juga sangat butuh perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Bapak Sil Syukur selaku Anggota DPRD. Tolong bisik sama sejumlah rekan anggota DPRD di Labuan Bajo agar bisa patungan untuk atap Puskesdes dan Pembangunan jalan masuk menuju SDI Rangga Watu sepanjang 75 meter,” pinta Kades Quintus seraya menutup pertemuan.
Penulis : Adrianus Jehamat.
Editor : Redaksi .
