- Trending
- Comments
- Latest
ISTANA NETIZEN COM – Warga masyarakat Tureng, Desa Mbuit, Kec.Boleng, Kab.Manggarai Barat, Flores – Nusa Tenggara Timur (NTT) memanfaatkan kegiatan reses anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat untuk menyampaikan sejumlah usulan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Pantauan media ini, warga Tureng sudah paham bahwa kondisi keuangan NKRI saat ini sedang tidak baik-baik saja dan imbasnya ikut dirasakan oleh semua Kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Manggarai Barat. Kendati demikian Warga tetap memandang positif kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebagai momentum strategis untuk mengungkapkan sejumlah usulan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui wakil rakyat PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 Silverius Syukur.
Ditengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja, Warga Tureng tetap menyampaikan sejumlah usulan pada pertemuan reses anggota DPRD PDIP Hari kedua di Tureng pada Rabu (2/4/2026)
Dalam kegiatan reses hari kedua, Warga Tureng mengusulkan perlunya perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan beberapa kegiatan pembangunan fisik di Tureng .
Pertama ; Pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 2 km jalur Humpung – Tureng – Mbatak menuju jalur Pantura.
Warga Tureng meminta agar jalan ini perlu diberikan lapisan penetrasi (lapen) lanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang sudah dikerjakan mulai dari Cabang jalur jalan provinsi Ruteng-Lando yang melintasi areal persawahan warga Tureng di Desa Mbuit hingga di ujung Jembatan pada pertengahan jalan menuju Tureng sebagai Calon Ibukota Desa Tureng pemekaran Desa Mbuit.
Diketahui bahwa ruas jalan menuju Tureng sepanjang kurang lebih sekitar 3 Km, masih tersisa 2 Km yang belum diaspal. Lapisan dasar berupa telford sepanjang kurang lebih 1 km dari ujung jembatan menuju halaman Kampung Tureng sudah tersusun rapi sejak beberapa tahun lalu.
Pekerjaan lapen lanjutan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan karena Kampung Tureng, selain sebagai calon Ibukota Desa Tureng sebagai salah satu dari 32 desa pemekaran baru di Kabupaten Manggarai Barat, dan Calon Desa Tureng sebagai pemekaran Desa Mbuit , juga menjadi salah satu lokasi obiyek wisata Batu Balok yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.
Pembangunan akses jalan menuju lokasi obiyek wisata Batu Balok di Tureng menjadi keniscayaan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah itu. Kondisi jalan saat ini belum memadai sehingga minat wisatawan untuk berkunjung ke salah satu Destinasi wisata Manggarai Barat di Tureng, Desa Mbuit belum begitu tinggi.
Akses Jalan dari Cabang jalan provinsi jalur Ruteng Kabupaten Manggarai -Lando menuju Halaman Kampung Tureng Desa Mbuit, Kec.Boleng ,Kab.Mamggarai Barat
” Kami tahu bahwa saat ini daerah sudah kekurangan uang akibat efisiensi, tetapi sebagai warga masyarakat, kami ingin menggunakan pertemuan reses hari ini untuk tetap menyampaikan usulan yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan bersama seluruh warga masyarakat di Tureng. Kami mohon perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tolong lanjutkan pekerjaan jalan aspal atau lapen yang sudah mulai dikerjakan beberapa tahun lalu hingga di ujung jembatan yang juga sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Yang tersisa hanya sekitar 2 km yang belum di aspal. Melalui Bapak Anggota DPRD yang datang ke tempat kami hari ini kami mohon agar jalan ke tempat kami bisa dilanjutkan aspalnya. Kalau tahun ini belum bisa, kami harap tahun berikutnya sudah bisa dikerjakan,” ungkap Tokoh Masyarakat setempat yang minta agar namanya tidak dimediakan.
Kedua ; Renovasi / Rehap Rumah Adat
Warga Tureng juga meminta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Dapil 1 Silverius Syukur untuk renovasi Rumah Adat Gendang Tureng
Pantauan media ini di lokasi, bangunan rumah adat bentuk panggung yang berbahan lokal berupa kayu dan papan tampak sudah mulai rusak. Terutama pada bagian dinding dan lantai yang terbuat dari papan. Kondisi ini menuntut perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan perhatian terukur dahan rangka renovasi rumah adat Gebdang Tureng.
Rumat Adat Gendang Tureng butuh direhab
” Melalui Bapak Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Sil Syukur yang sudah berkenan memilih Tureng sebagai salah satu tempat reses. Kami mohon perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk rehap rumah gendang yang sudah mulai rusak. Kami butuh biaya untuk pengadaan papan lantai dan balok serta Kosen untuk mengganti bagian yang sudah rusak,” ungkap Tokoh Adat yang tak ingin namanya dimediakan.
Ketiga ; Pembangunan Kapela Stasi Tureng.
Menurut Alfonsius Jeli Simo, Ketua Dewan Stasi Tureng, pekerjaan pembangunan fundasi Kapela Stasi Tureng telah dimulai tahun 2025. Seluruh biaya pembabgunan Kapela Stasi Tureng berukuran 22 x 12 meter itu bersumber dari swadaya umat. Namun karena biaya yang dibutuhkan menurut Ketua Dewan Stasi sangat besar namun kemampuan umat sangat terbatas maka diperlukan adanya perhatian dari pihak lain termasuk dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
” Pembangunan Kapela Stasi Tureng ini sudah kami mulai tahun lalu. Namun baru sebatas pekerjaan fundasi dengan ukuran luas 22 x 12 meter. Kebutuhan biayanya sangat besar tapi kemampuan swadaya umat sangat terbatas. Untuk ini kami memohon perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bagi penuntasan pembangunan Kapela Stasi Tureng,” ungkap Ketua Dewan Stasi Tureng.
Untuk diketahui bahwa Kapela Stasi Tureng berada dalam wilayah Paroki Lando di Desa Mbuit, Kecamatan Boleng-Kabupaten Manggarai Barat.
Kegiatan reses hari kedua di Tureng dibuka oleh Kades Mbuit Apolonaris Minde. Hadir dalam kegiatan ini puluhan warga masyarakat Tureng, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan para pendidik.
Dalam sambutannya, Kades Minde menyatakan selamat datang dan terima kasih kepada Silverius Syukur anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 yang telah berkenan memilih Tureng sebagai salah satu titik kunjungan reses saat ini.
Dampak Efisiensi Anggaran untuk Desa Mbuit
Orang nomor 1 di Desa Mbuit itu sungguh menyadari sekaligus mengingatkan peserta reses bahwa segala usulan yang akan disampaikan dalam pertemuan ini sebenarnya tidak lebih dari upaya mengisi kesempatan agar reses tidak dianggap sia-sia. Sebab, Kades Minde mengakui bahwa dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat juga turut dirasakan oleh Desa yang ia pimpin.
” Selamat datang dan terima kasih Pak Sil sudah berkenan memilih Tureng sebagai salah satu titik pertemuan reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari PDIP untuk tahun ini. Pertemuan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi warga masyarakat Desa Mbuit khususnya di Tureng untuk menyampaikan segala keluh kesah dan unek-unek terkait kebutuhan pembangunan yang sangat diperlukan oleh warga di desa saya. Pun demikian, kita semua juga sudah tahu dan ikut merasakan dampak dari efisiensi anggaran membuat kita di Desa Mbuit tidak bisa melaksanakan sejumlah program kegiatan pembangunan fisik seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian, warga masyarakat perlu menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sejumlah usulan aspirasi yang betul-betul menjadi kebutuhan bersama di Desa kita untuk diperjuangkan lebih lanjut oleh Pak Sil nantinya di tingkat Kabupaten,” ungkap Kades Minde .
Diketahui bahwa seperti desa lainnnya di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, Desa Mbuit juga mengalami pemotongan anggaran Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
” Untuk kami di Desa Mbuit, Dana Desa sebelumnya senilai Rp 700 juta dipotong sebanyak Rp 400 juta. Dana Desa sebesar Rp 300 Juta tahun ini tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan fisik seperti tahun 2024 dan 2025 seperti pembangunan tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 400 meter yang membuka akses jalan menuju areal persawahan warga,” ungkap Kades Minde.
Dirinya berharap agar efisiensi bisa dihentikan untuk tahun berikutnya agar dana desa bisa kembali diterima dalam jumlah memadai seperti sebelumnya sehingga bisa digunakan untuk membiayai sejumlah program kegiatan pembangunan fisik di desanya.
” Saya sungguh berharap kiranya kebijakan efisiensi tidak dilanjutkan untuk tahun berikutnya sehingga dana desa bisa diterima penuh dan utuh seperti tahun sebelumnya. Dengan ini kami bisa menggunakan dana desa untuk membiayai berbagai program kegiatan pembangunan fisik seperti tahun-tahun sebelumnya,” pinta Kades Mbuit yang sudah tiga tahun memimpin desa ini sejak 2023.
Sementara itu, Silverius Syukur ditempat yang sama menyatakan bahwa semua usulan warga masyarakat Tureng yang ia dengar merupakan beban tanggungjawab yang harus ia pikul untuk diperjuangkan lebih lanjut di tingkat Kabupaten.
Usulan Warga Masyarakat adalah beban tanggungjawab wakil rakyat untuk diperjuangkan
Syukur kembali mengingatkan warga masyarakat Tureng bahwa semua usulan ini adalah hak warga masyarakat untuk disuarakan kepada pemerintah selaku otorisator pengguna anggaran. Meski sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai usulan di era efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sangat sulit untuk diakomodir dengan alasan utama keterbatasan anggaran.
” Reses adalah kewajiban sekaligus tugas kami para wakil rakyat untuk “pulang kampung” dalam rangka bertemu kembali dan melihat serta mendengar langsung dari dekat segala keluh kesah dan kebutuhan warga masyarakat yang telah memilih kami untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten melalui lembaga politik DPRD. Namun untuk saat ini berbagai usulan yang baru saja Bapak Ibu sampaikan, harus kita sadari bersama bahwa akibat dari tekanan efisiensi yang begitu kuat dari Pemerintah Pusat sehingga seluruh program pembangunan lintas kecamatan dan desa di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di Dapil 1 yang mencakup 4 Kecamatan ; Komodo, Boleng, Sano Nggoang dan Mbliling hampir pasti tidak dapat dijalankan seperti tahun sebelumnya akibat efisiensi,” tutur Syukur.
Kendati begitu, Wakil Ketua Komisi Tiga DPRD Kabupaten Manggarai itu berkomitmen untuk senantiasa memperjuangkan segala aspirasi masyarakat Dapil 1 termasuk usulan aspirasi dari Warga Masyarakat Tureng.
” Jangan berkecil hati. Tetap optimis bahwa pada saatnya keadaan akan pulih dan kembali membaik seperti sebelumnya. Kondisi keuangan negara ini memang sedang tidak baik-baik saja, namun harapan tetap tak boleh pupus. Tetap optimis bahwa pada saatnya situasi akan kembali membaik sehingga program pembangunan yang saat ini dan mungkin untuk beberapa waktu kedepan sulit terhenti namun akan kembali bisa dijalankan di waktu yang akan datang,” ungkap Syukur.
Dampak Efisiensi bagi aktifitas ASN dan Komunitas Pendidikan
Syukur mengingatkan bahwa dampak dari efisiensi atau pengetatan anggaran oleh Pemerintah Pusat juga ikut berpengaruh terhadap frekuensi aktifitas pada bergai sektor pembabangunan. Ia menyebutkan bahwa untuk dunia pendidikan, sudah ada edaran dari Pemerintah Pusat bahwa aktifitas pendidikan hanya berlangsung 3 minggu dalam sebulan . Satu Minggu tiap bukan diliburkan. Namun anak-anak tetap disuruh hadir pada waktu yang diliburkan selama satu Minggu tiap bukan untuk menerima MBG.
Hal yang sama lanjut Syukur, juga terjadi dalam lingkungan birokrasi Pemerintahan Pusat dan Daerah . ASN bekerja hanya 4 hari dalam sepekan. Adapun 1 harinya ditetapkan untuk bekerja dari rumah untuk mehgenapi 5 hari kerja dalam sepekan.
” Dampak dari efisiensi juga merambah ke waktu kerja ASN dari 5 hari kerja dalam sepekan diubah hanya 4 hari kerja di kantor dan sisanya 1 hari bekerja dari rumah. Di dunia pendidikan, anak-anak diliburkan selama 1 Minggu dalam setiap bukan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya berlangsung 3 minggu tiap bulan,” ujar Syukur.
Tekanan Efisiensi Menguat
Lebih lanjut syukur menguraikan bahwa tekanan efisiensi diperkirakan akan semakin menguat terkait situasi global sehubungan dengan perang Amerika Serikat dan Israel lawan Iran, yang berdampak pada macetnya distribusi BBM lintas negara yang berimbas pada kelamgkaan dan semakin mahalnya harga BBM.
Saat yang sama, Syukur menyebutkan bahwa seluruh APBN akan terkonsentrasi pada pembiayaan sejumlah program prioritas Presiden RI saat ini seperti MBG, Sekolah rakyat, dll yang membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar. Akibatnya berbagai program kegiatan pembangunan lainnnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas semisal infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sarana publik lainnnya diabaikan.
” Tekanan efisiensi akan semakin kuat akibat perang Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Dampaknya ke seluruh dunia. Distribusi MBG dari Timur Tengah termasuk Iran ke berbagai negara di dunia termasuk kita di Indonesia ikut tersendat. Dampak lanjutannya, sudah mulai terasa adanya kelangkaan BBM. Hal lain, Presiden akan terus memberikan perhatian pad sejumlah program prioritas seperti MBG, Sekolah rakyat, dll program prioritas Presiden yang membutuhkan dukungan APBN yang sangat besar. Dampaknya, sejumlah program pembangunan lainnnya yang juga dibutuhkan oleh masyarakat seperti yang Bapak Ibu Usulkan tadi, antara lain pembangunan infrastruktur jalan dll jadi terpinggirkan,” tegas Syukur.
Hentikan Program MBG
Warga Tureng yang tak ingin namanya dimediakan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat agar program MBG dihentikan. Jikapun dilanjutkan tetapi polanya diusulkan untuk diubah dari penyediaan makanan melalui Dapur MBG menjadi pemberian uang tunai kepada orangtua siswa agar makanan untuk siswa disediakan oleh masing -masing orangtua siswa.
Cara ini menurut Warga Tureng lebih menjamin kepastian kesehatan menu bagi siswa di sekolah.
” Melalui Bapak selaku anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat kami usulkan kepada Presiden agar program MBG dihentikan saja. Kalaupun tetap dilanjutkan agar polanya diubah. Jangan kasih makanan yang diragukan keamanannya dari sisi kesehatan. Nasi sudah dingin semua . Apalagi untuk Kecamatan Boleng dapurnya hanya satu tapi melayani begitu banyak sekolah.Makanan dimasak dini hari dan sampai ke tangan siswa siang hari, sudah dingin semua dan bisa saja sudah basi. Ini tidak sehat agi siswa. Lebih baik kasih uang langsung ke orangtua siswa biar orangtua siswa yang tangani sendiri makanan untuk anak mereka masing- masing dijamin lebih sehat dan bergizi,” ungkap Warga Tureng dengan inisial PM.
MBG Pemenuhan Komitmen Politik Presiden Prabowo Subianto
Usulan ini menurut Ketua DPC PDIP Kabupaten Manggarai Barat mudah disampaikan tapi dipastikan sulit untuk direspon oleh Pemerintah. Sebab menurut Syukur, MBG adalah salah satu program prioritas Presiden yang sudah disampaikan saat kampanye pilpres kali lalu. MBG menurut Syukur adalah komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang ingin dipenuhinya selama kepemimpinannya saat ini.
” Usulan ini mudah diucapkan dengan alasan dan tujuan yang sepintas masuk akal. Namun apakah bisa segera diakomodir oleh Pemerintah Pusat, itu tidak mungkin. Sebab MBG ini salah satu komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang telah ia ucapkan saat kampanye pilpres kali lalu. Setelah terpilih , Ia ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Presiden Prabowo Subianto konsisten dengan komitmen politiknya saat kampanye . Olehnya , meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentika MBG bukanlah perkara mudah,” tegas Syukur.
Sebelumnya, reses hari pertama telah digelar oleh Anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat di Rangga Watu, Desa Golo Desat, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa (31/3/2026)
Reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat masa sidang II dimulai 31 Maret 2026 dan dijadwalkan berakhir 4 April 2026.
Penulis : Adrianus Jehamat
Editor : Redaksi
