RUTENG, ISTANA NETIZEN COM – Sabtu, 31 Oktober 2026 –Di tengah euforia dukungan Bupati Sikka dan Wabub Ngada untuk Mubes 9 Bupati di Maumere, sebuah opini tajam, mendalam dan paling komprehensif datang dari Frederikus Dokeng yang diterima Redaksi Istana Netizen Com Sabtu siang 31 Oktober 2026.
Judulnya menusuk: PROVINSI KEPULAUAN FLORES: KETIKA NEGARA MEMBIARKAN KETIMPANGAN MENJADI PERSOALAN MENAHUN!
Bukan tulisan provokasi, tapi analisis 6 poin yang memukul dua arah: Kritik untuk Jakarta, dan tamparan untuk P4KF & 9 Kabupaten!
POIN 1: RENTANG KENDALI – GEOGRAFI JADI BEBAN ADMINISTRASI
Dokeng membongkar fakta pahit: Warga Lembata butuh rujukan kesehatan harus hitung biaya ke Kupang, koordinasi antar-kabupaten harus hitung cuaca dan ongkos kapal. NTT tidak bisa disamakan dengan provinsi daratan!
Sembilan kabupaten membentang dari Manggarai Barat hingga Lembata. Ini bukan soal kilometer, tapi soal span of control – efektivitas koordinasi, kecepatan keputusan, akses pelayanan!
Pesan Dokeng: Jangan cuma bicara jarak, buktikan dengan kajian biaya pelayanan, waktu tempuh, konektivitas!
POIN 2: 9 KABUPATEN KAYA POTENSI – TAPI APAKAH ADIL?
Labuan Bajo mendunia, Manggarai punya pertanian, Ngada punya budaya dan panas bumi, Nagekeo punya Dataran Mbay, Ende punya sejarah Pancasila, Sikka punya perdagangan, Flotim dan Lembata punya budaya dan laut!
Tapi potensi tidak otomatis = sejahtera!
Di tengah pariwisata Labuan Bajo, tetap ada pertanyaan: konektivitas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, apakah manfaatnya merata? Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin tetap ditinggal!
POIN 3: ANGGARAN – APAKAH PEMEKARAN SELALU BEBAN FISKAL?
Ini jawaban untuk alasan moratorium!
Dokeng bilang: Alasan keuangan negara sah, tidak bisa diabaikan. Butuh anggaran untuk kantor, ASN, infrastruktur. TAPI jangan jadikan alasan administratif tanpa data!
9 kabupaten punya APBD, PAD, transfer daerah yang bisa jadi bahan hitung Format F-1.02 untuk DOB. TAPI ingat: APBD gabungan kabupaten tidak otomatis jadi pendapatan provinsi! Jangan campur aduk penerimaan Labuan Bajo!
UU 23/2014 Pasal 33 & 39 sudah kasih jalan: Daerah Persiapan 3 tahun untuk uji coba!
Pesan: Negara harus jelaskan kebijakannya secara transparan. Pengusul juga harus buktikan kelayakannya! Jangan saling lempar wacana!
POIN 4: IBU KOTA – JANGAN BIARKAN EGO DAERAH MENGUBUR ASPIRASI BERSAMA!
Ini poin paling panas!
Maumere punya ekonomi, Ende punya historis, Labuan Bajo punya pariwisata internasional, Ruteng punya sejarah pemerintahan, Mbay punya lahan datar!
Dokeng: Yang harus dikalahkan bukan Maumere, Ende, Labuan Bajo atau Mbay. Yang harus dikalahkan adalah ego sektoral!
Mbay patut dikaji serius – di tengah Flores, dataran luas. TAPI klaim 2000 hektar lahan negara, aman bencana, air cukup, sejarah kolonial – harus dibuktikan dokumen resmi, bukan klaim!
Penentuan ibu kota harus pakai parameter terukur: status hukum lahan, tata ruang, akses dari 9 kabupaten, air baku, energi, transportasi, risiko gempa/tsunami/banjir, biaya bangun, dampak sosial!
POIN 5: MORATORIUM – PENGENDALIAN ATAU KETIDAKPASTIAN BERKEPANJANGAN?
Moratorium ada dasarnya – cegah daerah baru yang tidak mandiri. TAPI harus ada evaluasi jelas!
Jangan dipertahankan hanya karena sudah lama! Harus diuji relevansi dan dampaknya!
Jika Flores belum layak, negara harus bilang jelas: masalahnya fiskal? Administratif? Kelembagaan? Batas wilayah? Belum sepakat antar-daerah?
Biar rakyat bisa perbaiki terarah! Jangan digantung!
Soal Papua mekar – memang ada landasan khusus, tidak otomatis sama dengan Flores. Tapi bisa jadi bahan evaluasi bagaimana negara lihat geografis, pelayanan, percepatan pembangunan!
Prinsip: Flores tidak minta perlakuan istimewa. Flores butuh kepastian dinilai objektif!
POIN 6: P4KF & 9 BUPATI – BERHENTI RETORIKA, MULAI PEMBUKTIAN!
Ini tamparan keras untuk P4KF yang baru dapat restu Bupati Sikka dan Wabub Ngada!
Dokeng tegas: Perjuangan tidak bisa terus bergantung pernyataan politik dan seremonial Mubes foto-foto!
PR BESAR P4KF & 9 KABUPATEN:
1. Perbarui data kependudukan & kewilayahan dari sumber resmi
2. Susun kajian fiskal – bukti mampu biayai provinsi baru tanpa korbankan kabupaten
3. Selesaikan kajian akademik manfaat pembentukan provinsi terhadap pelayanan publik
4. Selesaikan batas wilayah, dukungan administratif, kesepakatan kelembagaan
5. Sepakati mekanisme penentuan ibu kota via penelitian independen
6. Komunikasi formal dengan Pemprov NTT, DPRD, DPR RI, DPD RI, Kemendagri
7. Buka partisipasi masyarakat – jangan hanya agenda elit!
Sejarah panjang 1956-2026 itu modal moral, tapi kelayakan harus dibuktikan dengan data!
PENUTUP YANG MENUSUK: FLORES TIDAK MEMINTA BELAS KASIHAN, TETAPI KEPASTIAN KEBIJAKAN!
“Hampir tujuh dekade adalah waktu panjang. Flores telah saksikan perubahan politik. Tapi persoalan pemerataan pelayanan tetap jadi PR. Pemerintah pusat tidak seharusnya hanya jawab aspirasi dengan pengulangan istilah moratorium. Pemerintah perlu jelaskan status usulan, syarat yang dipenuhi, kekurangan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, masyarakat Flores juga harus berani evaluasi perjuangannya sendiri. Jangan sampai perbedaan kepentingan antarkabupaten jadi alasan yang terus perpanjang ketidakpastian. Flores tidak membutuhkan belas kasihan dari Jakarta. Flores membutuhkan kebijakan transparan, penilaian objektif, dan kesempatan adil untuk tentukan masa depan pembangunannya. Sebab keadilan pembangunan tidak cukup diucapkan dalam pidato kenegaraan. Ia harus dibuktikan melalui keputusan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.” – Frederikus Dokeng
CATATAN REDAKSI ISTANA NETIZEN COM:
Opini Frederikus Dokeng ini hadir tepat saat P4KF sedang di atas angin – dapat restu Bupati Sikka jadi Tuan Rumah Mubes dan dukungan Wabub Ngada. Opini ini menjadi penyeimbang: Euforia harus dibarengi kerja data! Mubes Maumere jangan hanya seremonial – harus hasilkan dokumen F-1.02, kajian fiskal, kajian ibu kota independen, dan kesepakatan tertulis 9 Bupati + Pimpinan DPRD!
Dari Ruteng – Maumere – Jakarta – Flores Menggugat Kepastian!
Redaksi Istana Netizen Com
Sabtu, 31 Oktober 2026
