- Trending
- Comments
- Latest
ISTANA NETIZEN.COM – Aktivis dan pemerhati kebijakan publik Burhanudin menegaskan bahwa perubahan besar bangsa Indonesia hanya akan terjadi jika rakyat sadar dan bangkit mengawal konstitusi. Menurutnya, harapan agar perubahan datang sepenuhnya dari pemerintah, menteri, atau DPR saat ini hampir mustahil terwujud.
“Kalau kita berharap perubahan itu datangnya sepenuhnya dari Pemerintah, dari Menteri, atau dari Anggota DPR yang ada sekarang… jujur saja: harapan itu sangat jauh, sangat kecil, dan hampir mustahil,” ujarnya dalam tulisan, Rabu (17/5/2026).
Burhanudin menilai masalah utama bukan pada ketidaktahuan elite politik terhadap UUD 1945. Ia yakin sebagian besar pejabat memahami isi konstitusi, termasuk Pasal 33 tentang perekonomian dan makna kedaulatan rakyat.
“Tapi masalahnya bukan di ketidaktahuan, tapi di motivasi dan asal-usul mereka,” katanya.
Ia menyoroti dominasi jalur partai politik dalam melahirkan pejabat, menteri, dan wakil rakyat. Akibatnya, motivasi yang muncul lebih condong pada jabatan, kekuasaan, dan kepentingan kelompok.
“Banyak yang lupa bahwa sumpah jabatan itu artinya melayani rakyat. Bagi sebagian besar, jabatan adalah alat untuk memperkuat posisi, memperkaya diri, dan membalas jasa pendukungnya,” tegas Burhanudin.
Menurutnya, politik yang berjalan saat ini lebih banyak berkutat pada pencitraan dan popularitas. Yang penting terlihat bagus di media dan dipuji publik, bukan pada kerja nyata untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.
“Rakyat masih sering dijadikan objek, bukan subjek!” ujarnya.
Burhanudin mengingatkan bahwa kesalahan terbesar warga negara adalah memposisikan diri sebagai objek politik. Padahal, konstitusi memberi ruang bagi rakyat untuk mengawasi, mengkritik, dan menuntut tanggung jawab pemimpin.
Ia memaparkan empat langkah agar rakyat bisa menjadi penggerak perubahan. Pertama, memahami dan memegang teguh UUD 1945 sebagai alat kontrol terhadap kebijakan. Kedua, berhenti menjadi alat pertarungan elite dengan tidak saling membenci karena isu politik. Ketiga, memilih pemimpin berdasarkan integritas dan visi konstitusi, bukan popularitas. Keempat, mengawal konsisten setiap langkah pejabat setelah terpilih.
“Pemerintah tidak akan berubah sendiri. DPR tidak akan sadar sendiri. Partai politik tidak akan tiba-tiba jadi sempurna,” katanya.
Burhanudin menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara makmur dan berdaulat. Namun, potensi itu akan sia-sia jika rakyat terus berharap pada perubahan dari atas tanpa pengawalan.
“UUD 1945 sudah sempurna, isinya indah, adil, dan berpihak pada rakyat. Yang belum sempurna adalah pelaksananya, dan kewaspadaan kita sebagai pemegang kedaulatan,” ujarnya.
Ia menutup dengan ajakan untuk mengubah pola pikir kolektif.
“Rakyat adalah Raja, Konstitusi adalah Hukum Utama, Pemimpin adalah Pelayan. Kalau kita pegang teguh prinsip ini, percayalah… mau siapa pun pemimpinnya, dia pasti akan berjalan lurus sesuai kehendak rakyat dan negara,” tutup Burhanudin.
Penulis /Editor : Tim Redaksi Istana Netizen Com
