- Trending
- Comments
- Latest
ISTANA NETIZEN.COM– Anggota DPR RI dari Partai Demokrat asal Manggarai, Flores – NTT, Benny Kabur Harman, mengkritik tindakan aparat yang membubarkan diskusi dan melarang pemutaran film _Pesta Babi: Kolonialisme di Jaman Kita_. Menurutnya, langkah itu menunjukkan ketakutan kekuasaan terhadap kritik publik.
Pelarangan Film Dinilai Bentuk Ketakutan Kekuasaan
Benny menyebut pelarangan massal terhadap film tersebut bukan sekadar tindakan sensor birokratis.
“Pelarangan massal terhadap film ini bukan sekadar tindakan sensor birokratis yang kolot. Ini adalah ekspresi ketakutan yang telanjang,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai film itu dilarang bukan karena menyebarkan kebohongan, melainkan karena “menceritakan kebenaran dengan terlalu jujur.”
Kritik terhadap Jargon Pembangunan dan Neo-Kolonialisme
Benny menyoroti isi film yang menurutnya menelanjangi praktik pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat.
“Hari ini, kita menyaksikan lahirnya watak neo-kolonialisme yang dipraktikkan oleh bangsa sendiri terhadap bangsanya sendiri,” katanya.Ia menilai masyarakat adat sering dicap sebagai “penghambat investasi” padahal telah merawat hutan dan tanah jauh sebelum Republik berdiri.
State Capture dan Peran Oligarki
Lebih lanjut, Benny menilai pelarangan film terjadi karena menyentuh isu _state capture_ atau pembajakan negara oleh oligarki.
“Oligarki tidak lagi sekadar menyuap pejabat dari luar ring kekuasaan. Mereka telah masuk dan menduduki jabatan itu sendiri, atau menyetir para pengambil kebijakan seperti boneka tali,” ujarnya.
Menurutnya, negara berubah fungsi menjadi pelindung kepentingan kapitalis melalui regulasi yang memutihkan pelanggaran korporasi.
Demokrasi Transaksional Jadi Akar Masalah
Benny menyebut sistem demokrasi elektoral saat ini kehilangan substansi karena biaya politik yang tinggi.
“Jabatan publik diperebutkan bukan lewat adu gagasan, melainkan lewat tebalnya isi tas logistik,” katanya.
Akibatnya, kebijakan pasca-pemilu lebih banyak ditentukan melalui bagi-bagi konsesi dan izin sebagai bentuk “pengembalian investasi” politik.
Serukan Debat Terbuka, Bukan Represi
Benny menilai pelarangan film tidak perlu dilakukan.
“Jika isi film dianggap keliru, bantah dengan argumen dan data, bukan dengan represi dan penyitaan proyektor,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi produser dan kru film yang menurutnya berani menyampaikan kritik di tengah melemahnya fungsi pengawasan lembaga formal.
“Ketika mimbar akademik dan ruang sidang parlemen mulai sunyi dari pembelaan terhadap rakyat kecil, sinema seperti _Pesta Babi_ inilah yang mengambil alih estafet kepedulian,” katanya (*)
Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istana Netizen Com
