Kapal Wisata Sediakan Layanan di Manggarai Barat, PBJT Bisa Dipungut :  Ketua Bapemperda Mabar Tegaskan Kepatuhan Hukum Pajak Daerah !

ISTANA NETIZEN.COM – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Manggarai Barat, Flores – NTT Dr. Kanisius Jehabut, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas layanan makanan, minuman, dan perhotelan di kapal wisata dapat dipungut jika aktivitasnya dilakukan di wilayah Manggarai Barat.

Pernyataan itu disampaikan melalui laman Facebook resminya, Minggu (17/5/2026), merespons penjelasan resmi Kementerian Keuangan terkait kewajiban pajak daerah pada sektor kapal wisata.

BACAJUGA

Dugaan Korupsi DAK Miliaran Rupiah: Jefrin Haryanto Diperiksa Kejari Manggarai

Juni 22, 2026

Ruteng Jadi Pusat Perhatian Nasional, Polres Manggarai Terapkan Pengamanan VVIP untuk Kongres PMKRI XXXIV

Juni 13, 2026

“PBJT atas Makanan dan/atau Minuman maupun PBJT atas Jasa Perhotelan pada kapal wisata dapat dipungut sepanjang terpenuhi syarat subjektif dan objektif serta aktivitas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi dilakukan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat,” tulis Kanisius mengutip Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-64/PK/PK.5/2025 tanggal 26 Maret 2025.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) tidak membedakan aktivitas usaha di darat maupun di atas air. Fokus utama, kata dia, adalah adanya konsumsi barang dan jasa tertentu di wilayah pemungutan pajak.

Kanisius mengakui masih ada perdebatan di lapangan soal klasifikasi kapal wisata dalam rezim pelayaran dan pariwisata. Namun selama UU HKPD, PP 35 Tahun 2023, dan peraturan daerah yang berlaku belum dibatalkan, kewajiban perpajakan daerah harus tetap dihormati.

“Bagi saya, ini bukan semata soal pajak. Ini tentang bagaimana sektor pariwisata yang terus tumbuh dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah, masyarakat, dan pembangunan Manggarai Barat secara berkeadilan,” ujarnya.

Ia berharap penjelasan Kementerian Keuangan menjadi rujukan bersama agar diskusi publik berjalan objektif, sehat, dan berbasis regulasi.

Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istana Netizen Com