ISTANA NETIZEN COM, BORONG – Suasana Kota Borong, ibukota Kabupaten Manggarai Timur, Flores – NTT memanas hari ini, Minggu 20 September 2026.
Dana bantuan gempa Rp 20 Miliar dari Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya untuk perut pengungsi, kini dibongkar total alurnya oleh warga sendiri hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Warga mencium aroma tak sedap dugaan mark up harga dan nota bodong dalam belanja logistik bencana.
DANA Rp 20 MILIAR SUDAH CAIR, TAPI ALURNYA MENCURIGAKAN
Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, dalam video resmi Media Center Manggarai Timur mengakui:
_”Bantuan dari Bapak Presiden RI sebesar Rp20 Miliar sudah masuk di kas daerah sebagai tambahan untuk belanja BTT penanganan bencana gempa.”_
Dana itu untuk pangan pengungsi, tenda, dan biaya pasien dari posko ke rumah sakit.
Dana ini adalah bagian dari total Rp 200 Miliar bantuan Presiden Prabowo untuk 8 kabupaten di Flores dan Pemprov NTT. Kepala BNPB Suharyanto di Nagekeo 26 Agustus 2026 lalu sudah wanti-wanti, dana ini harus khusus untuk bencana.
Tapi warga melihat ada kejanggalan di lapangan.
3 ALUR YANG DIBONGKAR WARGA KE KPK
Rian, perwakilan warga Borong yang diwawancarai Obor Timur, Sabtu (19/9), membongkar 3 alur belanja yang paling janggal:
1. ALUR SUSU & MIE PT WINGS – DARI DISTRIBUTOR KE PEMDA
Produk susu dan mi instan merk PT Wings yang dibagikan ke korban, ternyata dibeli via distributor lokal. Warga minta KPK cek:
Berapa harga asli dari distributor? Berapa harga yang ditagih ke Pemda Manggarai Timur?
Ada selisih berapa?
2. ALUR TOKO WIDI & PANCARAN MART – DUA TOKO JADI SOROTAN
Ini yang paling panas. Dua toko besar di Kota Borong, Toko Widi dan Pancaran Mart, disebut menjadi tempat belanja utama logistik gempa.
Warga minta KPK geledah nota-notanya:
Jenis barang apa saja? Berapa jumlah? Harga satuan berapa? Nota pembelian asli vs harga pasar saat itu? Barang benar-benar sampai ke pengungsi atau hanya di atas kertas?
3. ALUR TERPAL SEKOLAH – SPEK & JUMLAH MENCURIGAKAN
Terpal yang dibagikan untuk sekolah-sekolah terdampak gempa juga tak luput. Berapa lembar dibeli? Speknya seperti apa? Penyedianya siapa? Nota pembeliannya berapa?
“Pemeriksaan perlu mencocokkan harga yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan nilai transaksi sebenarnya. Karena kami menduga kuat adanya dugaan mark up harga,” tegas Rian dilansir Obor Timur, Minggu (20/9/2026).
Warga meminta KPK tidak hanya cek laporan di atas meja, tapi turun cek fisik:
– Surat pesanan
– Faktur & nota
– Bukti pembayaran
– Dokumen penerimaan barang
– Berita Acara Distribusi ke pengungsi
KETUA DPRD PUN BERSUARA: KAMI TIDAK DILIBATKAN!
Persoalan ini makin meruncing setelah Ketua DPRD Manggarai Timur, Salesius Medi, dalam Rakor 25 Agustus 2026 di Rumah Jabatan Bupati protes keras. Ia mempertanyakan kenapa DPRD sebagai fungsi pengawasan APBN tidak dilibatkan sejak awal membahas bantuan Rp20 Miliar ini.
“Bantuan ini dari APBN,” kata Salesius.
Kini, warga Borong menegaskan: Mereka tidak menuduh, mereka hanya minta KPK memastikan dana Presiden untuk rakyat yang rumahnya roboh itu, benar-benar jadi susu, mie, dan terpal, bukan jadi angka-angka di nota.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Sekda selaku Ketua Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Magnitudo 7,7 SR berpusat di Kabupaten Nagekeo, dan mengguncang 7 Kabupaten di Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 berikut gempa susulan hingga saat ini. ***
Penulis /Reporter : Tim Redaksi Istana Netizen.
Editor: AJ
