ISTANA NETIZEN COM, JAKARTA – Redaksi Istana Netizen Com, Minggu 20 September 2026, kembali menerima bukti otentik perjuangan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) di jantung pemerintahan Istana Negara Jakarta.
Jika sebelumnya P4KF mendobrak Kemenko Polhukam, kini giliran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas yang didobrak. Bappenas adalah kementerian super strategis penentu hidup matinya Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia.
BUKTI TANDA TERIMA RESMI BAPPENAS:
Dokumen Bukti Tanda Terima Surat P4KF tertanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani Ketua Umum P4KF Adrianus Jehamat, menunjukkan dua surat telah diterima resmi:
1. SURAT MOHON DUKUNGAN BAPPENAS:
– Tujuan: Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas di Jakarta RI
– Nomor: 205/SEKPUS-P4KF/RTG/MGR/V/2023
– Perihal: MOHON DUKUNGAN PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN FLORES
– Lampiran: Satu Berkas
– Tanggal Terima: Selasa – 6 – Juni – 2023
– Penerima: Ibu Diah – 021-31934811
– Stempel Resmi: RECEIVED BAPPENAS 06 JUN 2023
2. SURAT MOHON AUDIENSI BAPPENAS:
– Tujuan: Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas RI di Jakarta
– Nomor: 237/SEKPUS-P4KF/RTG/MGR/V/2023
– Perihal: MOHON KESEDIAAN BERAUDIENSI
– Lampiran: Satu Berkas
– Tanggal Terima: Selasa – 06 – Juni – 2023
– Stempel Resmi: RECEIVED BAPPENAS 06 JUN 2023
– Paraf Penerima: Sutrisno
Alamat Sekretariat Pusat P4KF: Rumah No.15, RT 10, RW 03, Waso Welu, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng – Kabupaten Manggarai, Flores – NTT. Kontak Person: HP 081 239 279 809, WA 081 237 511 003 ADAM.
MENGAPA BAPPENAS SANGAT STRATEGIS?
Seperti analisis kami sebelumnya, Bappenas memiliki 5 peran vital yang tidak dimiliki kementerian lain:
1. Penentu Desain Besar Penataan Daerah (Desartada): Semua DOB harus masuk Desartada Nasional yang disusun Bappenas bersama Kemendagri.
2. Penentu Kelayakan Ekonomi: Bappenas mengkaji dengan data spasial apakah 9 kabupaten Flores (Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat) layak secara fiskal dan PDRB.
3. Penentu RPJPN & RPJMN: Provinsi Kepulauan Flores harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional agar ada anggarannya.
4. Koordinasi Anggaran dengan Kemenkeu: Bappenas yang mensimulasikan DAU, DAK dan kesiapan fiskal daerah induk NTT vs daerah baru Flores.
5. Pembuka Kunci Moratorium DOB: Hanya dengan rekomendasi Bappenas bahwa DOB Flores produktif, moratorium yang telah berlangsung 10 tahun bisa dicabut.
Dengan diterimanya surat Nomor 205 dan 237 ini pada 6 Juni 2023, maka perjuangan P4KF telah lengkap menembus semua pintu Istana Negara: Istana Kepresidenan, Kemenko Polhukam, Mabes TNI, Mabes Polri, dan kini BAPPENAS.
Ini bukti bahwa NTT MEKAR menuju Provinsi Kepulauan Flores adalah gerakan konstitusional, terencana, dan terdokumentasi secara resmi di tingkat pusat.***
Redaksi: ISTANA NETIZEN COM
