JAKARTA, ISTANANETIZEN.COM – Opini Emanuel Mikael Kota, Sabtu 10 Oktober 2026
Presiden Prabowo Subianto dikenal sebagai figur yang menjunjung tinggi prinsip _esprit de corps_, loyalitas, dan jiwa korsa terhadap rekan seperjuangan. Bagi Prabowo merawat dan menjaga relasi kesetiaan teman seperjuangan adalah harga mati. Karena itu, serangan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka patut dicermati bukan semata sebagai persoalan Gibran, melainkan juga sebagai persoalan reputasi dan soliditas kepemimpinan Prabowo.
Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kekuasaan adalah keniscayaan. Namun, mengkritik kebijakan pemerintah dan mendesak Wakil Presiden mundur merupakan dua tindakan berbeda. Kritik merupakan instrumen demokrasi, sedangkan desakan pengunduran diri adalah tindakan politik yang membawa konsekuensi terhadap konfigurasi kekuasaan dan harus dipertanggungjawabkan secara etis.
Bergabungnya Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, serta tokoh-tokoh yang sebelumnya menjadi pesaing dalam kontestasi Pilpres dalam pemerintahan Prabowo-Gibran harus dibaca sebagai bagian dari semangat rekonsiliasi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun bangsa.
Rekonsiliasi semestinya menjadi ruang konsolidasi kepentingan nasional, bukan instrumen untuk memperjuangkan agenda politik parsial kelompok tertentu. Jika kedekatan dengan kekuasaan dimanfaatkan untuk menekan pasangan konstitusional Presiden, tindakan tersebut patut dipersoalkan dari sisi etika dan keadaban politik.
Pernyataan Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan yang mempersoalkan posisi Gibran menghadirkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap politik. Menumpang di halaman istana bukan berarti memperoleh mandat untuk menentukan siapa yang harus meninggalkan istana. Kedekatan dengan Presiden tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk mengatur legitimasi Wakil Presiden.
Prabowo dan Gibran dipilih rakyat sebagai satu pasangan dalam Pilpres 2024. Karena itu, upaya mendelegitimasi Gibran secara politik berpotensi merusak persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo sendiri.
Muslihat politik yang patut diwaspadai adalah ketika rekonsiliasi nasional justru dimanfaatkan untuk mempertajam persaingan kepentingan di dalam kekuasaan. Maka bisa dimaklumi jika kemudian publik menduga adanya agenda terorganisasi untuk merusak pemerintahan Prabowo-Gibran.
Istana seharusnya menjadi pusat konsolidasi nasional, bukan halaman belakang tempat kepentingan politik saling menikam. Jangan sampai semangat rekonsiliasi Prabowo-Gibran berubah menjadi sumber pertentangan yang justru merusak reputasi Presiden sendiri.
Penulis: Emanuel Mikael Kota
Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2026
Redaksi Istana Netizen Com
—
