JAKARTA, ISTANANETIZEN.COM – Senin, 13 Oktober 2026.
Drama ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka berlanjut di Primetime News Metro TV, Minggu malam 11 Oktober 2026. Tiga narasumber dihadirkan live: Musthofa Faruq – Jubir PKS, Nurul Fatta – Analis Politik, dan Mardiansyah Semar – Ketum Rampai Nusantara dipandu host Anggi Hasibuan.
Topik: _”Drama Ijazah Gibran Berlanjut, Ke Mana Ujungnya? Tarik Menarik Sikap Politik Usai Putusan MK”_
PKS: HORMATI PUTUSAN MK, TAPI DPR WAJIB CEK IJAZAH!
Musthofa Faruq tegaskan PKS menghormati dan mengapresiasi putusan MK sebagai negara hukum, tapi ada tindak lanjut yang harus dilakukan DPR.
“Sebagai negara hukum kita harus kembali ke aturan hukum di UUD 1945. Salah satu kelengkapan partisipasi Pemilu itu ada ijazah. PKS dan partai lain perlu menindaklanjuti lebih serius dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan Dewan, yaitu mengecek lagi dan bisa melakukan RDP dan intervensi lainnya,” kata Musthofa.
Menjawab apakah ini soal aturan atau politik karena Gibran bagian pemerintahan, Musthofa tidak jawab langsung.
ANALIS: INI SOAL AKUNTABILITAS, BOLA PANAS BISA MENJALAR KE SEMUA PARTAI!
Analis Nurul Fatta menilai langkah PKS murni menuntut akuntabilitas proses pencalonan Gibran, apakah sudah sesuai UU.
“PKS ini tujuannya menuntut akuntabilitas proses pencalonan Mas Gibran sebagai Wapres, ingin mengetahui apakah betul-betul sudah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Itu saja,” ujar Fatta.
Ia soroti sikap koalisi Prabowo-Gibran yang memilih diam. Hanya Golkar tipis-tipis membela Gibran.
“Partai-partai pendukung Prabowo-Gibran memilih diam. Kalau bola panas ini bergulir sampai jadi hak angket, saya pikir semua partai politik akan ikut,” ungkapnya.
Fatta menyebut tombol penentu ada di Presiden Prabowo dan Gerindra. Jika Gerindra gerakkan hak angket, baru partai lain ikut.
Ia juga singgung residu panjang PKS dengan Jokowi dan keluarga, termasuk Gibran. Di Solo PKS pernah dukung Jokowi, tapi setelah jadi Presiden 2 periode PKS jadi oposisi. Residu itu masih tersisa.
“Tapi kalau akhirnya parlemen memilih tidak melakukan apa-apa dan diam, saya melihat teman-teman PKS akan mengikuti mayoritas,” tutupnya.
Debat ditutup dengan tampilan dokumen dan cuplikan sidang MK dengan Ketua MK Suhartoyo.
Drama ijazah Gibran kini bukan sekadar soal dokumen, tapi soal arah politik DPR: diam atau bongkar?
Penulis: Tim Istana Netizen Com | Sumber: Primetime News 11/10/2026
