RUTENG, ISTANA NETIZEN COM – Informasi penting terkait perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores diperoleh Media Istana Netizen Com dari _Sekretariat Pusat P4KF di Ruteng, Manggarai, Flores – NTT, pada Kamis siang, 5 November 2026._
Dokumen yang diperoleh redaksi adalah _Estimasi Biaya Pertemuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD dengan P4KF di Maumere._ Dokumen ini membocorkan skala pertemuan, alasan biaya membengkak, dan 2 agenda utama yang akan menentukan nasib Provinsi Kepulauan Flores.
Pertemuan ini direncanakan dihadiri _1.000 orang peserta._ Ini adalah pertemuan akbar yang mempertemukan Bupati dan Pimpinan DPRD dari 9 kabupaten se-Flores dan Lembata bersama Panitia Persiapan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF).
Kenapa Biayanya Besar? Ini 4 Faktornya:
1. Jumlah Peserta 1.000 Orang – Berdampak langsung pada biaya konsumsi: Makan & Minum.
2. Lamanya Waktu Kegiatan – Makin lama, makin besar biayanya.
3. Kenaikan Harga Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako) – Ikut menekan anggaran.
4. Susunan dan Materi Acara – Makin padat, makin lama waktunya dan makin besar biaya konsumsinya.
Karena 4 faktor inilah, panitia mengambil keputusan tegas: _Acara dibuat singkat dan fokus pada agenda utama._
2 AGENDA UTAMA DI MAUMERE:
AGENDA 1: Penentuan Calon Tunggal Ibukota PKF dari 5 Opsi.
Ini agenda yang paling panas dan paling ditunggu publik. Lima opsi itu harus dikerucutkan menjadi _satu nama calon tunggal._ Tanpa calon tunggal, perjuangan Provinsi Kepulauan Flores akan terus tersandera perdebatan antar daerah.
AGENDA 2: Penandatanganan Dokumen Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati 9 Kabupaten se-Flores dan Lembata tentang Pembentukan Daerah Persiapan Provinsi Kepulauan Flores (DP-PKF).
Persetujuan bersama DPRD dan Bupati 9 kabupaten se-Flores dan Lembata tentang Pembentukan Daerah Persiapan Provinsi Kepulauan Flores Tahun 2026 merupakan salah satu dari dua persyaratan administratif usulan pemekaran Daerah Persiapan Provinsi Kepulauan Flores (DP-PKF) sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tanpa adanya dokumen persetujuan bersama DPRD dan Bupati 9 kabupaten, maka Gubernur NTT belum bisa mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 23/2014.
Ini adalah agenda legal-politik paling penting. Dokumen ini akan ditandatangani langsung oleh DPRD dan Bupati dari 9 kabupaten. Dokumen inilah bukti bahwa 9 kabupaten benar-benar sepakat dan kompak mendorong pembentukan DP-PKF.
INILAH 5 OPSI CALON IBUKOTA PKF – DARI TIMUR KE BARAT:
_5 lokasi calon ibukota Provinsi Kepulauan Flores yang dimunculkan dalam Kongres Rakyat Flores Lembata di Mbay – Kabupaten Nagekeo, tahun 2015, diurutkan dari Timur ke Barat adalah:_
1. MAUMERE
2. ENDE
3. MBAY
4. BORONG
5. LABUAN BAJO
Sebelumnya, pada _Mubes Orang Flores di Ruteng tahun 2003,_ baru dimunculkan _3 lokasi calon ibukota PKF,_ yakni: _Mbay, Maumere, dan Ende._
Artinya, dari 2003 ke 2015, peta persaingan melebar dari 3 menjadi 5 kota, dengan masuknya Borong dan Labuan Bajo. Kini di tahun 2026, setelah 23 tahun sejak Ruteng 2003 dan 11 tahun sejak Mbay 2015, saatnya 5 nama itu dikerucutkan lagi menjadi _1 CALON TUNGGAL._
Apa Artinya Bagi Warga Flores?
Pertemuan di Maumere bukan sekadar kumpul-kumpul 1.000 orang. Ini adalah titik penentu apakah Flores berani bersatu dalam satu calon ibukota, apakah 9 Bupati dan 9 DPRD benar-benar kompak tanda tangan, dan apakah perjuangan ini naik kelas menjadi dokumen resmi DP-PKF.
Media Istana Netizen Com akan terus mengawal: Opsi mana yang akhirnya dipilih sebagai calon tunggal? Maumere? Ende? Mbay? Borong? Atau Labuan Bajo?
Sumber Informasi: Sekretariat Pusat P4KF di Ruteng, Manggarai, Flores – NTT
Dokumen: Estimasi Biaya Pertemuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD dengan P4KF di Maumere
Redaksi: Media Istana Netizen Com
—
