𝙃𝙀𝙉𝙏𝙄𝙆𝘼𝙉 𝙋𝙀𝙉𝙂𝙃𝘼𝙆𝙄𝙈𝘼𝙉, 𝙁𝙊𝙆𝙐𝙎 𝙈𝙀𝙇𝘼𝙔𝘼𝙉𝙄 𝙆𝙊𝙍𝘽𝘼𝙉 𝙂𝙀𝙈𝙋𝘼
(𝘑𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘭𝘶𝘢𝘳: 𝘗𝘰𝘭𝘦𝘮𝘪𝘬 𝘝𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘝𝘪𝘳𝘢𝘭 𝘈𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘊𝘢𝘮𝘢𝘵 𝘓𝘢𝘭𝘶𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘵𝘶𝘨𝘢𝘴 𝘉𝘕𝘗𝘉 𝘗𝘶𝘴𝘢𝘵)
Persoalan antara Camat Lamba Leda Utara dan petugas BNPB pusat di Dampek, menurut hemat saya, sudah sepatutnya segera diletakkan pada tempat yang semestinya. Bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bukan pula untuk menentukan siapa yang paling benar di antara dua pihak yang sama-sama sedang berada dalam situasi sulit.
Video yang beredar dan kemudian menjadi viral memang mudah mengundang penilaian. Potongan-potongan peristiwa sering kali bekerja lebih cepat daripada akal sehat. Publik dapat dengan mudah digiring untuk memilih pihak, sebelum mengetahui seluruh rangkaian persoalan yang sesungguhnya. Tetapi kebenaran tidak selalu tinggal di dalam sebuah video berdurasi beberapa menit.
Kebenaran sering kali berada di ruang yang lebih panjang: pada konteks, pada keadaan di lapangan, pada percakapan yang mendahului sebuah peristiwa, pada tekanan yang dirasakan masing-masing pihak, dan terutama pada kenyataan yang dialami warga yang menjadi tujuan dari seluruh kerja pemerintahan. Karena itu, barangkali sudah waktunya kita berhenti menjadikan video tersebut sebagai pusat perhatian.
𝘼𝙙𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙖𝙡𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙟𝙖𝙪𝙝 𝙡𝙚𝙗𝙞𝙝 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙗𝙞𝙘𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙣.
Bagaimana bantuan sampai kepada warga terdampak secara adil?
Bagaimana memastikan tidak ada warga yang tertinggal karena jarak, keterbatasan akses, atau persoalan koordinasi?
Bagaimana memastikan bantuan yang tersedia benar-benar tiba di posko-posko yang membutuhkan?
Dan bagaimana seluruh unsur pemerintahan dapat bekerja dalam satu irama ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi pusat perhatian kita.
Tidak ada satu pun manusia yang sempurna ketika bekerja di tengah keadaan darurat. Dalam situasi krisis, keputusan harus sering dibuat dalam keterbatasan waktu, informasi, tenaga, sarana, dan kondisi psikologis yang tidak selalu ideal. Karena itu, sangat mungkin terjadi kekeliruan, salah komunikasi, perbedaan persepsi, bahkan gesekan antar pihak. Tetapi kesalahan dalam situasi sulit tidak harus melahirkan permusuhan yang panjang.
Pemerintahan bukanlah panggung untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa. Pemerintahan adalah rumah besar tempat berbagai kewenangan bertemu untuk satu tujuan: melindungi dan melayani rakyat.
Camat memiliki tanggung jawabnya. BNPB memiliki tugas dan kewenangannya. Pemerintah daerah memiliki perannya. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Aparat di lapangan memiliki keterbatasan dan tantangannya masing-masing. Namun seluruh perbedaan itu seharusnya berhenti pada satu titik temu yakni: 𝙠𝙚𝙥𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙬𝙖𝙧𝙜𝙖.
Kita boleh berbeda dalam membaca sebuah kejadian. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam tujuan. Tujuan kita sama: warga harus terlayani.
Saya telah berusaha merangkum informasi dari kedua pihak secara utuh, dengan kesadaran bahwa setiap informasi tetap perlu diuji dengan kenyataan di lapangan. Sebab tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai vonis. Ia bukan palu hakim.
Tulisan ini hanyalah ajakan untuk menurunkan suhu. Ajakan agar semua pihak kembali duduk bersama. Ajakan agar komunikasi lintas sektor dan lintas instansi yang sempat terganggu dapat dirajut kembali.
𝘑𝘪𝘬𝘢 𝘢𝘥𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘭𝘪𝘳𝘶, 𝘱𝘦𝘳𝘣𝘢𝘪𝘬𝘪.
𝘑𝘪𝘬𝘢 𝘢𝘥𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘶𝘳𝘢𝘯𝘨, 𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱𝘪.
𝘑𝘪𝘬𝘢 𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘬𝘢𝘴𝘪, 𝘭𝘶𝘳𝘶𝘴𝘬𝘢𝘯.
𝘑𝘪𝘬𝘢 𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘨𝘰 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘫𝘶𝘳 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨𝘨𝘪, 𝘵𝘶𝘳𝘶𝘯𝘬𝘢𝘯.
Inilah pesan penulis dalam polemik video viral tersebut.
Oleh;
Plasidus Asis Deornay, Putra Dampek,
Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum, UNAS JAKARTA
