ISTANA NETIZEN.COM, LABUAN BAJO — Aturan BNPB soal bantuan rumah bikin gaduh.
Jumat 11/09/2026 dalam Rakor di Aula Setda Mabar, perwakilan BNPB Rudy Padmanto sampaikan dengan tegas: Rumah rusak di bawah 20 persen, tidak masuk skema bantuan stimulan dari pusat.
Keputusan ini bukan hanya menyasar Kecamatan Pacar. Tapi 169 Desa dan Kelurahan di 12 Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat, Flores – NTT.
Bahkan bisa jadi menyasar seluruh warga Bencana Gempa Flores di 7 Kabupaten terdampak: Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat`.
JUKLAKNYA JELAS, TAPI PAHIT
Rudy merujuk Juklak BNPB Nomor 5 Tahun 2024. Klasifikasinya:
– Rusak Ringan: 20% – 30% → Dapat
– Rusak Sedang: 30% – 70% → Dapat
– Rusak Berat : >70% → Dapat
– Rusak <20%: Nihil dari pusat
“Ini bukan berarti kerusakannya tidak ada. Tapi secara Juklak pusat memang belum bisa,” ujar Rudy di hadapan Gubernur Melki Laka Lena` dan Wabup Mabar dr. Yulianus Weng, dilansir Infomabar.com , Jumat 11 September 2026.
LALU KEMANA WARGA HARUS MENGADU?
Ini yang jadi sorotan. Rudy sendiri bilang, disinilah Pemda diuji. Jangan sampai warga yang gentengnya rontok, temboknya retak 15% merasa ditinggalkan negara.
Gubernur Melki Laka Lena langsung merespon. Pemprov dan Pemkab diminta siapkan skema lain: bantuan material, dana desa, atau program padat karya.
Rakor ini dihadiri lengkap: Ketua DPRD Mabar Benediktus Nurdin, Pj. Sekda Pius Baut, Forkopimda, dan seluruh OPD se-Mabar.
PENEGASAN BNPB
“BNPB akan tetap mendampingi pemerintah daerah, baik di masa transisi maupun pemulihan. Kapanpun dibutuhkan, kami siap,” pungkas Rudy.
CATATAN REDAKSI ISTANA NETIZEN
Aturan ini mungkin benar secara administrasi. Tapi di lapangan, 19% bagi warga itu artinya atap bocor saat hujan, anak takut tidur`.
Jika Pemda se-Flores tidak bergerak cepat, maka kekecewaan ini akan jadi bom waktu sosial baru.
Bencana sudah memisahkan warga dari rumahnya. Jangan biarkan aturan memisahkan warga dari perhatian negara.***
Reporter: Tim http://IstanaNetizen.com
Editor : AJ
