ISTANA NETIZEN COM, RUTENG – Untuk 2,2 Juta Jiwa Flores di 9 Kabupaten yang menjadi bagian cakupan wilayah administratif pemerintahan Provinsi Kepulauan Flores, ini adalah berita yang akan membakar semangatmu!
Gerakan NTT Membelah Diri Menuju NTT MEKAR hingga terbentuknya sejumlah wilayah administratif pemerintahan Provinsi baru dalam lingkup Flobamora: Provinsi Sumba Saburaijua (PSS) dan Provinsi Kepulauan Flores (PKF) yang telah dicanangkan oleh Organisasi Pengawasan Rakyat (OPR) besutan Adrianus Jehamat selaku Inisiator terbentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) di Ruteng pada Rabu 8 Mei 2013, tak pernah surut !
P4KF dengan visi PKF Definitif terus bergerak konsisten secara nyata dan terukur lintas kabupaten di Flores, Lembata, dan Alor hingga Kupang dan Jakarta sejak 2013 hingga saat ini!
Bukti paling lengkap: Dokumen Komplit Bupati Manggarai – 1 Surat Utama + 2 Halaman Lampiran Pokok Pikiran – Nomor Pem.130/226/VIII/2013 – Ruteng, 3 Agustus 2013 – Ditandatangani BUPATI MANGGARAI DRS. CHRISTIAN ROTOK !
DOKUMEN 1 – SURAT UTAMA: AWAL YANG BAIK UNTUK RINGANKAN BEBAN NEGARA!
Menjawab surat OPR No. K.252/OPR/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang dikirim ke 10 Bupati se-Flores, Bupati Manggarai menyatakan:
 “Kami menyambut baik dan berterima kasih atas inisiatif OPR membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Flores (P4F). Kiranya hal ini menjadi awal yang baik sebagai bagian dari aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu meringankan sebagian dari beban tanggungjawab yang tidak ringan dari Pemerintah dan DPR RI, termasuk Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT serta para Bupati dan DPRD 10 Kabupaten di Flores, dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan persyaratan usulan pembentukan Provinsi Flores sesuai amanat PP 78 Tahun 2007.”
Bupati menegaskan urusan pembentukan Provinsi Flores adalah tanggung jawab penuh Pemerintah dan DPR di tingkat pusat, provinsi, dan 10 kabupaten cakupan, dan kehadiran OPR melalui P4F adalah partisipasi untuk mendorong percepatan pemenuhan syarat.
DOKUMEN 2 & 3 – LAMPIRAN: 8 BUTIR POKOK PIKIRAN SAKTI BUPATI MANGGARAI !
Inilah yang membuat dokumen ini menjadi cetak biru paling afdol untuk PKF Definitif! Lampiran Surat Bupati Manggarai perihal Dukungan dan Tanggapan Proses Pembentukan Provinsi Flores kepada OPR di Ruteng, Tahun 2013, memuat 8 butir pokok pikiran:
1. TEMUI GUBERNUR & DPRD NTT DULU:
Kiranya sangat bijak jika terlebih dahulu menemui Gubernur dan DPRD NTT dalam rangka mendapatkan arahan yang diperlukan terkait kegiatan P4F di sepuluh Kabupaten di Flores.
2. ARAHAN JADI PEGANGAN UNTUK DORONG SYARAT:
Arahan tersebut menjadi pegangan sekaligus panduan bagi P4F dalam upaya mendorong percepatan sebagian persyaratan usulan yang menjadi kewenangan 10 Kabupaten, antara lain:
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari ketentuan minimal 2/3 dari total jumlah desa/kelurahan tiap Kabupaten sesuai PP 78/2007;
b. Keputusan DPRD tentang persetujuan pembentukan Provinsi Flores;
c. SKB Bupati 10 Kabupaten tentang persetujuan pembentukan Provinsi Flores, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur NTT;
d. Berbagai hal terkait yang merupakan satu kesatuan dari keputusan Bupati dan DPRD sebagaimana huruf a,b,c, yang diatur pada bagian penjelasan PP 78 Tahun 2007.
3. PENENTUAN LOKASI CALON IBU KOTA PROVINSI (IKP) FLORES – HARUS KAJIAN ILMIAH & KESEPAKATAN 10 BUPATI:
Dalam hal penentuan IKP, selain berdasarkan hasil kajian Daerah yang merupakan kewenangan Gubernur NTT, perlu terlebih dahulu membangun kesepakatan antara Para Bupati dan DPRD 10 Kabupaten, akan hal-hal terkait:
a. Penentuan lokasi calon IKP pada hasil penelitian ilmiah dan independen oleh lembaga manapun yang disepakati bersama oleh para Bupati dan DPRD di Flores;
b. Sebelum penelitian huruf a, perlu diawali dengan penentuan kriteria indikator kelayakan suatu daerah menjadi IKP yang bersifat universal;
c. Untuk menentukan lembaga independen yang akan melakukan penelitian ilmiah bagi penentuan kelayakan suatu daerah menjadi lokasi calon IKP perlu dilakukan tender terbuka;
d. Bagi lembaga penelitian yang telah memenangkan tender, perlu terlebih dahulu mengadakan seminar desain penelitiannya di hadapan para Bupati dan DPRD 10 Kabupaten;
e. Penentuan kriteria dan indikator kelayakan menjadi langkah pertama sebelum menetapkan satu lokasi calon IKP berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan independen yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur NTT sebagai salah satu syarat fisik kewilayahan yang merupakan bagian dari 3 syarat yang harus terpenuhi sesuai pasal 4 ayat (1) PP 78 Tahun 2007, yakni syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat fisik dengan segala kelengkapannya masing-masing.
4. P4F DIANJURKAN TEMUI OTORITA DI 10 KABUPATEN:
Berkaitan masukan point 3 huruf a,b,c,d, P4F dianjurkan untuk menemui dan meminta pengertian baik dari pihak otorita terkait di 10 Kabupaten di Flores, utamanya Para Bupati dan DPRD setempat bagi pelaksanaannya.
5. MENJARING ASPIRASI 2/3 BPD – 881 DARI 1.322 DESA!
Dalam rangka menjaring aspirasi sebagian besar masyarakat Flores di 10 Kabupaten berupa keputusan BPD, dengan ketentuan minimal 2/3 atau *881 dari 1.322 desa/kelurahan dari 206 kecamatan. Sebaiknya P4F meminta pengertian dari Para Bupati 10 Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan Kepala BPMD, Para Camat dan Kepala Desa serta Lurah di Kabupaten masing-masing guna memenuhi tuntutan aspirasi sebagaimana diatur dalam penjelasan PP 78 Tahun 2007.
6. UNTUK MANGGARAI – 145 BPD DARI 162 DESA SIAP!
Untuk Kabupaten Manggarai, aspirasi sebagian besar Rakyat Manggarai akan pembentukan Provinsi Flores dipastikan akan terpenuhi oleh 145 Ketua BPD dari 162 desa/kelurahan di Kabupaten Manggarai.
Sedianya dari seluruh rakyat Manggarai melalui 162 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, namun karena Forum Komunikasi Kelurahan (FKK) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan PP 78 Tahun 2007 sama sekali belum ada, maka pilihan terbaik adalah Keputusan BPD di 145 desa dari 162 desa/kelurahan di Kabupaten Manggarai.
7. P4F SEBAGAI PIHAK KETIGA INDEPENDEN – ANJURAN GELAR PERTEMUAN AKBAR BUPATI & DPRD 10 KABUPATEN !
Sebagai kelompok independen pihak ketiga di luar otorita terkait di 10 Kabupaten se-Flores, dalam hal ini adalah Bupati bersama jajarannya dan DPRD. Sangat dianjurkan agar P4F dapat berinisiatif mengadakan pertemuan dengan mengundang para Bupati dan DPRD 10 Kabupaten di Flores dalam rangka memenuhi sebagian syarat pengajuan usulan pembentukan Provinsi Flores dari Para Bupati ke Gubernur NTT, antara lain:
a. Keputusan DPRD tentang persetujuan pembentukan Provinsi Flores;
b. SKB 10 Bupati di Flores tentang persetujuan pembentukan Provinsi Flores;
c. Dokumen aspirasi sebagian besar masyarakat berupa 2/3 keputusan BPD;
d. Kesepakatan para Bupati dan DPRD 10 Kabupaten mengenai kriteria penentuan lokasi calon IKP Flores sebagaimana masukan point 3 huruf a,b,c,d,e di atas.
8. INISIATIF OPR/P4F ADALAH ALTERNATIF SOLUSI ATAS KELEMAHAN PP 78/2007!
Inisiatif OPR melalui P4F dalam rangka partisipasi membantu meringankan sebagian dari beban tanggungjawab pemerintah dan DPR pada semua tingkatan, utamanya tingkat Provinsi NTT dan 10 Kabupaten di Flores dalam rangka percepatan upaya pemenuhan tuntutan syarat usulan pembentukan provinsi Flores. Kiranya menjadi alternatif solusi terhadap kelemahan PP 78 Tahun 2007 yang tidak mengatur secara khusus tentang pihak yang berwenang untuk mengkoordinir para Bupati dan DPRD setempat yang menjadi bagian dari cakupan wilayah calon Provinsi dalam rangka memenuhi segala tuntutan yang diperlukan bagi pemenuhan syarat usulan pembentukan suatu Daerah Otonom Baru (DOB), termasuk daerah Provinsi.
UNTUK 2,2 JUTA JIWA FLORES DI 9 KABUPATEN: INILAH CETAK BIRU KITA!
Wahai 2,2 Juta Orang Flores!
Mangarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata!
Bupati Manggarai Christian Rotok sejak 3 Agustus 2013 sudah berikan peta jalan paling lengkap! Dari cara menjaring 881 BPD dari 1.322 desa, cara menentukan IKP melalui kajian ilmiah independen dengan tender terbuka, sampai anjuran gelar pertemuan akbar 10 Bupati dan DPRD!
Dan inilah yang ditindaklanjuti P4KF! Usulan pertemuan akbar itu yang kemudian melahirkan Kongres Rakyat Flores Lembata Alor (KR-FLA) pertama di Aula Ine Sina Bajawa 25-26 Februari 2014! Yang dihadiri Gubernur NTT yang bongkar sejarah Komisi Nasroen di Ende 1950-an!
Ketua Umum P4KF Adrianus Jehamat, A.Md dengan suara bergetar:
 “Ini dokumen sakral ! 8 butir pokok pikiran Bupati Manggarai Christian Rotok adalah kitab suci perjuangan PKF ! Beliau bilang inisiatif kami adalah alternatif solusi atas kelemahan PP 78 Tahun 2007! Beliau sudah hitung untuk Manggarai 145 BPD siap ! Beliau sudah ajarkan cara tentukan Ibu Kota harus kajian ilmiah independen, tender terbuka, seminar desain! P4KF dengan visi PKF Definitif terus bergerak konsisten secara nyata dan terukur sejak 2013 hingga saat ini justru menjalankan 8 butir ini! Dari Ruteng ke Mbay, ke Larantuka, ke Bajawa, ke Kupang, ke Jakarta! NTT Membelah Diri menuju PSS dan PKF tak pernah surut! Untuk 2,2 juta jiwa Flores, mari kita tuntaskan! NTT MEKAR! PKF DEFINITIF!”
Tim Redaksi: ISTANA NETIZEN COM
Penulis: Tim Dokumen Sakral Manggarai
Editor: YT
