HAMBALANG-BOGOR, Media Istana Netizen Com – Waktu dan tempat pembicaraan itu kini terkuak. Bukan di Istana, tapi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 September 2026.
Pada hari itu, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar program khusus “Presiden Prabowo Menjawab” yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu, 17 September 2026.
Dalam dialog itu, wartawan senior Akbar Faisal, Direktur Eksekutif Negara Institute, menyampaikan keluhan keras dari daerah: 18 Gubernur telah mendatangi pemerintah pusat memprotes pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Angka pemotongannya sangat besar: 29,3%, dari Rp 900 miliar menjadi hanya Rp 600 miliar. APKASI (asosiasi bupati dan wali kota) pun ikut protes karena dinilai mengganggu pembangunan.
Jawaban Prabowo di Hambalang pada 16 September itu sangat blak-blakan.
1. UANG DITRANSFER TAPI DIPARKIR DI BANK
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPRD. Antara gubernur sama DPRD. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai,” tegas Prabowo di Hambalang.
2. ICW CATAT 70% APBD DIENTIT
Presiden mengutip ICW yang menyebut elit lokal bermasalah karena mengentit 70% belanja barang APBD.
3. BOCOR 30% UNTUK BALIK MODAL PILKADA
Inilah pengakuan paling menohok yang diucapkan Prabowo pada 16 September 2026 di Hambalang:
“Ini desentralisasi sudah jalan 25 tahun lebih. Kenapa jembatan desa Rp 400 juta saja tidak pernah dibuat? Padahal dana desa Rp 1 miliar sudah 10 tahun kita turunkan.”
Menurut Prabowo, sebelum dilantik pun dia sudah tahu kebocoran APBN/APBD mencapai 30%.
Kenapa bocor? Karena ongkos politik mahal:
“Untuk jadi bupati menang kadang-kadang butuh 50 miliar, gubernur bisa 260 miliar. Gimana dia mau kembalikan coba kalau dia tidak (ambil dari) APBD?”
Dengan fakta itulah Prabowo memangkas TKD untuk efisiensi. Porsi TKD memang terus menyusut dari 28,24% pada 2023 menjadi hanya 17,94% pada 2027, sementara belanja pusat naik menjadi 82,06%. Outlook TKD 2026 hanya Rp 638 triliun, turun drastis dari Rp 919 triliun di 2025.
Prabowo menegaskan, evaluasi desentralisasi harus berani dilakukan agar uang rakyat tidak lagi parkir di bank dan tidak bocor untuk balik modal pilkada.***
Tim Redaksi – Media Istana Netizen Com
