KUPANG, Media Istana Netizen Com –
Perjuangan pemekaran Nusa Tenggara Timur bukan lagi soal hitung-hitungan APBD atau tebalnya kajian akademik. Ini soal keadilan.
NTT adalah provinsi kepulauan dengan jarak antarpulau yang menguras waktu dan nyawa. Saat gempa Flores dan Sumba 2026 kemarin, kita lihat betapa lambatnya koordinasi bantuan. Dari situlah lahir teriakan rakyat: “Tanggap darurat harusnya tanggap tetangga, bukan tanggap seberang pulau!”
Aspirasi itu nyata. Masyarakat Flores, Sumba, dan Timor sudah menghimpun ASMARA, kajian akademik sudah disusun, dukungan 9 pemerintah kabupaten dan DPRD sudah diperjuangkan, tokoh agama, tokoh adat sudah bersatu. Tapi semua itu mentok di satu titik krusial: Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.
Pasal 38 ayat (1) itu kuncinya. Bunyinya tegas:
Pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.
Artinya, tanpa tanda tangan Gubernur, 13 tahun perjuangan P4KF sejak 2013 tidak bisa terbang ke Jakarta. Gubernur bukan penentu jadi tidaknya provinsi baru, tapi beliau adalah pemegang kunci pintu pengusulan.
Tapi ingat, Pasal 38 bukan berarti tanda tangan Gubernur langsung jadi provinsi. Masih ada proses penilaian persyaratan kewilayahan, administratif, kajian kapasitas fiskal, dan tahapan penetapan sesuai UU. Jadi ini bukan soal Gubernur dipaksa melanggar hukum, ini soal Gubernur diminta menjalankan kewenangannya secara transparan.
Yang dituntut rakyat Flores hari ini bukan keputusan sepihak. Yang dituntut adalah 5 kepastian:
Pertama, Penjelasan terbuka status dan kelengkapan dokumen usulan pemekaran yang sudah masuk ke Pemprov.
Kedua, Jika belum lengkap, sebutkan secara rinci dasar hukumnya, dokumen apa yang kurang, dan langkah perbaikannya.
Ketiga, Jika sudah lengkap, beri kepastian tindak lanjut pengusulan daerah persiapan sesuai mekanisme.
Keempat, Bangun komunikasi terbuka dengan Bupati, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, bukan hanya lempar wacana “terbuka untuk dialog”.
Kelima, Pastikan keputusan diambil demi kepentingan rakyat, kelayakan daerah, dan hukum, bukan politik jangka pendek.
Rakyat tidak butuh janji normatif yang berulang tiap tahun. Rakyat butuh kepastian: Jika belum bisa dilanjutkan, jelaskan alasan hukumnya. Jika bisa dilanjutkan, sampaikan langkah berikutnya beserta target waktunya.
Pemekaran harus menjadi jalan pemerataan, bukan sekadar pembagian kekuasaan. Tujuannya bukan menambah batas administratif, tapi melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pelayanan pendidikan, kesehatan yang lebih dekat, dan lapangan kerja.
Maka kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tapi sebagai pelayan yang berani mendengar, mengevaluasi, dan menindaklanjuti aspirasi secara objektif.
Sebab tujuan akhir pemekaran bukanlah sekadar lahirnya provinsi baru. Tujuan akhirnya adalah pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi NTT.
NTT Mekar: Suara rakyat, bukan sekadar wacana.
NTT Mekar: Jalan menuju pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan.
_Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan pengembangan narasi aspirasi pemekaran NTT berdasarkan dokumen asli “NTT Mekar: Suara Rakyat, Bukan Sekadar Wacana” oleh Teddy Properti, 15 Oktober 2026. Status pemenuhan persyaratan administratif dan kewilayahan perlu diverifikasi berdasarkan dokumen resmi. Pelaksanaan pemekaran tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Keppres 37/2025 tentang Desartada._
Penulis: Teddy Properti | Editor: Redaksi Media Istana Netizen Com
—
