Raih WTP 8 Kali Berturut, DPRD Mabar Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 Lewat Paripurna

ISTANA NETIZEN.com – DPRD Kabupaten Manggarai Barat menggelar Rapat Paripurna III untuk membahas Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores – NTT, Senin 2 Juni 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Benediktus Nurdin, ST, didampingi Wakil Ketua I Rikardus Jani,S.Pd, dan Wakil Ketua II Sewargading S.J. Putera, S.Pd.I.

BACAJUGA

APBD Manggarai Barat 2025: PAD Lampaui Target, Belanja Infrastruktur Dasar Baru 55,29%

Juni 3, 2026

Kanisius Jehabut: Evaluasi Perda Pariwisata Manggarai Barat Harus Pastikan Manfaat untuk Rakyat, Bukan Sekadar Angka Kunjungan

Juni 1, 2026

Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, M.Kes hadir mewakili eksekutif. Ia didampingi jajaran Sekretariat Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta Pimpinan OPD lingkup Pemkab Manggarai Barat. Rapat juga dihadiri insan pers.

WTP Delapan Kali Berturut-turut

Dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, Wakil Bupati Yulianus Weng menjelaskan bahwa laporan keuangan daerah telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi NTT.

Audit tersebut merupakan amanat Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan hasil audit, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut diperoleh berturut-turut selama delapan kali,” ujar Wakil Bupati Yulianus Weng di hadapan sidang paripurna.

DPRD Bentuk Tim Kunker

Menindaklanjuti penyampaian Nota Keuangan itu, Ketua DPRD Benediktus Nurdin membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor 07/DPRD/VI/2026.

SK tersebut menetapkan Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Tim Kunker ini akan bekerja memastikan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 berjalan objektif dan sesuai mekanisme. Hasilnya akan jadi bahan pengambilan keputusan DPRD,” kata Ketua DPRD Benediktus Nurdin usai memimpin rapat.

Tim Kunker bertugas mendalami realisasi program dan kegiatan yang dibiayai APBD 2025 sebelum DPRD memberikan persetujuan.

Penulis / Editor : Tim Redaksi
ISTANA NETIZEN.com