APBD Manggarai Barat 2025: PAD Lampaui Target, Belanja Infrastruktur Dasar Baru 55,29%

ISTANA NETIZEN.com – Politisi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat, di Labuan Bajo Kanisius Jehabut, menyoroti Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Pemerintah Daerah kemarin.

Menurut Kanisius, ada beberapa angka penting dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Pengantar Nota Keuangan yang perlu jadi perhatian bersama.

BACAJUGA

Kanisius Jehabut: Evaluasi Perda Pariwisata Manggarai Barat Harus Pastikan Manfaat untuk Rakyat, Bukan Sekadar Angka Kunjungan

Juni 1, 2026

Pendapatan Tembus, SiLPA Rp102 Miliar

Dari sisi pendapatan, kinerja daerah dinilai relatif baik. Realisasi Pendapatan Daerah tercatat Rp1,314 triliun atau 98,50%. Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui target, mencapai Rp286,61 miliar atau 101,87%.

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1,209 triliun atau 90,79%. Dengan capaian tersebut, terdapat SiLPA sebesar Rp102,56 miliar.

“SiLPA ini perlu dibaca secara proporsional, baik sebagai ruang fiskal yang masih tersedia maupun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan,” kata Kanisius Jehabut, Rabu 3 Juni 2026.

Belanja Jalan Baru 55,29%, Infrastruktur Butuh Perhatian

Catatan penting ada pada realisasi belanja modal yang hanya 75,61%. Lebih khusus, realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan berada di angka 55,29%.

Kanisius menegaskan angka ini menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap pelaksanaan belanja infrastruktur dasar.

“Infrastruktur seperti jalan, irigasi, jaringan, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas wilayah, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, membuka akses antar-kecamatan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.

APBD Harus Berdampak Nyata

Kanisius menilai pertanggungjawaban APBD 2025 harus jadi momentum evaluasi bersama. Capaian pendapatan yang baik perlu diikuti dengan peningkatan kualitas belanja, terutama belanja yang berdampak langsung bagi pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pada akhirnya, APBD bukan hanya soal angka pendapatan dan belanja, tetapi juga tentang bagaimana anggaran tersebut bekerja secara efektif, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Penulis / Editor : Tim Redaksi_
ISTANA NETIZEN com