ISTANA NETIZEN.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur segera merealisasikan bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan pascagempa.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, pada Senin, 7 September 2026. Informasi ini berdasarkan keterangan resmi Mendagri.
Bantuan Rp200 Miliar untuk Provinsi dan 8 Kabupaten
Presiden telah menyalurkan tambahan BTT sebesar Rp200 miliar.
Rinciannya, Rp40 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTT` dan Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten terdampak di NTT.
_”Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,”_ ujar Tito.
Ia menyoroti masih lambatnya realisasi belanja bantuan tersebut di sejumlah daerah. Oleh karena itu, percepatan penyaluran perlu terus dilakukan.
Gunakan Mekanisme Pengadaan Langsung di Masa Darurat
Untuk mempercepat penggunaan dana, Tito meminta pemerintah daerah memanfaatkan mekanisme pengadaan langsung sesuai ketentuan pada masa tanggap darurat.
_”Kami sudah mengeluarkan surat edaran dan petunjuk cara penggunaan secara cepat. Itu dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,”_ jelasnya.
Kementerian Dalam Negeri juga telah menerjunkan tim untuk memberikan asistensi penggunaan bantuan tersebut. Tujuannya agar bantuan dapat segera direalisasikan dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah pelosok.
Fokus pada Pendataan dan Pemulihan Dokumen
Tito menjelaskan kondisi infrastruktur dasar di NTT saat ini telah relatif berfungsi. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan` secara umum sudah beroperasi, meskipun beberapa titik masih dalam tahap penanganan.
Dengan kondisi tersebut, perhatian selanjutnya diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian.
Langkah yang perlu diprioritaskan saat ini adalah mempercepat pendataan bangunan rusak, baik rumah tinggal maupun fasilitas umum. Data tersebut penting sebagai acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)` dalam menyalurkan bantuan.
_”Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya, maka bantuan dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,”_ ujarnya.
Selain itu, Kemendagri telah memproduksi sebanyak 11.000 dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak. Tito juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid` untuk penerbitan kembali sertifikat yang hilang.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo` agar penerbitan dokumen yang hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB, dapat dilakukan secara gratis.
Rapat Dihadiri Sejumlah Menteri
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta kepala daerah dari Provinsi NTT secara virtual.***
Penulis: Tim Redaksi http://IstanaNetizen.com
Editor: AJ
