ISTANA NETIZEN COM, JAKARTA – Ledakan aspirasi pemekaran di seluruh Indonesia tidak terbendung. Di tengah moratorium yang masih dikunci pemerintah, meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata sudah menumpuk ratusan usulan.
Fakta ini dibongkar langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024
“Usulan DOB yang masuk ke kami sudah 337. Tapi untuk membuka moratorium, perlu pertimbangan matang dan sangat hati-hati,” tegas Bima Arya yang juga mantan Wali Kota Bogor itu.
42 Calon Provinsi Berebut Tiket
Dari 337 usulan tersebut, rinciannya mencengangkan:
– 42 usulan pembentukan Provinsi Baru
– 248 Kabupaten Baru
– 36 Kota Baru
– 6 Daerah Istimewa
– 5 Otonomi Khusus
Sumatera Utara menjadi provinsi paling ambisius ingin pecah menjadi 8 provinsi baru. Namun di antara 42 calon provinsi itu, ada satu nama yang perjuangannya paling konsisten dan terlama: Provinsi Kepulauan Flores yang diperjuangkan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores/P4KF sejak tahun 2000-an untuk 2,2 juta warga di 9 Kabupaten: Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.
Moratorium Masih Dikunci, Tapi Jalan Tidak Ditutup Total
Pemerintah menegaskan, jika moratorium nanti dicabut, pemekaran tidak akan dibuka selebar-lebarnya. Syaratnya ketat: harus berkaitan dengan kepentingan strategis nasional dan melihat kapasitas fiskal negara.
Alasannya, banyak DOB lama yang gagal berkembang, boros anggaran, dan sangat bergantung pada pusat.
“Pembiayaan DOB harus kita hitung, jangan sampai mengganggu program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan,” ujar Bima Arya.
Hal senada pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada Juni 2024 di Palangkaraya. Saat itu Jokowi menyebut antrean DOB sudah lebih dari 300, namun ia menegaskan: “Tidak ada DOB sementara di seluruh tanah air.”
Padahal moratorium ini sudah berjalan sejak era SBY tahun 2006 dan dilanjutkan Jokowi dua periode. Ironisnya, di tengah moratorium, pemerintah tetap meloloskan 4 Provinsi baru di Papua plus IKN di Kalimantan Timur karena alasan Otsus dan kepentingan nasional.
Desakan DPR: Harus Ada Pemekaran Periode Ini
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar, justru mendesak agar moratorium segera dicabut.
“Kalau Indonesia mau cepat pembangunannya, pemekaran tidak bisa dihambat lagi. Sekarang sudah 329-337 calon DOB yang teregistrasi,” kata Doli dalam rapat Baleg 28 Oktober 2024.
Doli mencontohkan Kabupaten Bogor yang luas dan penduduknya setara Sumbar + Yogyakarta digabung. Menurutnya, belum ada kajian rasional berapa DOB yang ideal, karena Pemerintah belum merampungkan dua aturan kunci: Desain Besar Otonomi Daerah dan Desain Besar Pemerintahan Daerah.
Peluang Flores: Ideal 44 Provinsi, Slot Masih Ada 6
Saat ini Indonesia baru 38 Provinsi. Kajian akademis Grand Design menyebutkan idealnya 44 Provinsi. Artinya masih ada 6 slot provinsi baru yang sangat mungkin terisi.
Dengan dokumen lengkap, bukti tanda terima surat resmi ke DPP Golkar (No 212 & 243 Tahun 2023), dan basis massa 2,2 juta jiwa, Provinsi Kepulauan Flores sangat layak masuk dalam 6 slot strategis nasional tersebut.
Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores adalah hal konstitusional yang dijamin UUD 1945 Pasal 18A dan UU Pemda No 23 Tahun 2014.***
Penulis: Tim Investigasi Istana Netizen Com
Editor: YT
