JAKARTA, ISTANA NETIZEN.COM | Jumat, 28 Agustus 2026 – Wacana hukuman mati untuk koruptor kembali memanas. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman menawarkan pendekatan lain yang ia sebut lebih rasional, lebih menakutkan bagi koruptor, dan tetap berpihak pada HAM.
Menurut Benny, menolak hukuman mati bukan berarti bersikap lunak atau kompromistis terhadap korupsi.
 “Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih cerdas, tegas, dan efektif,” tegas Benny dalam opininya.
JANGAN KEJAR PEMBALASAN, KEJAR DOMPETNYA
Benny menilai korupsi adalah kejahatan berbasis motif finansial. Maka jawaban hukum paling rasional adalah menghancurkan fondasi finansial hasil kejahatan.
 Fokus” utama strategi penanggulangan korupsi harus digeser dari kepuasan emosional pembalasan fisik menuju pemiskinan ekonomis dan pencabutan akses kekuasaan.”
Senjata paling ditakuti koruptor versi Benny adalah RUU Perampasan Aset berbasis non-conviction.
Aset bisa dibekukan dan disita negara tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan tetap.
“Ketika seluruh kekayaan koruptor disita untuk negara, mereka tidak hanya kehilangan hasil kejahatannya tetapi juga kehilangan modal sosial dan politik mereka.”
3 HUKUMAN ALTERNATIF YANG “LEBIH JERA”
Selain memiskinkan, Benny mengusulkan 3 instrumen:
1. Kerja Sosial Wajib di Tempat Umum
Masyarakat melihat langsung pelaku membayar utang sosial. Efek jera lebih visibel dan berkesinambungan.
2. Pencabutan Hak Politik Seumur Hidup
Mencegah mantan koruptor kembali ke panggung kekuasaan.
3. Alokasi Hasil Sitaan untuk Korban
Hasil penyitaan aset dialokasikan ke dana pembangunan sosial. Hukum berubah dari represif jadi restoratif.
“Tanpa harus merendahkan martabat hukum melalui eksekusi nyawa, masyarakat akan melihat para pelaku membayar utang sosial mereka secara nyata.”
SYARAT MUTLAK: REFORMASI & TRANSPARANSI
Benny mengingatkan, pendekatan ini hanya efektif jika dibarengi 3 hal:
1. Reformasi radikal peradilan dari penyelidikan sampai eksekusi
2. Transparansi total agar tidak ada ruang jual beli putusan
3. Edukasi publik masif untuk melawan populisme peradilan. Utamakan `certainty of execution` dibanding `severity of punishment`
 “Menjaga agar penegakan hukum tetap berperikemanusiaan adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang agar terhindar dari otoritarianisme berkedok keadilan.”
Bagi Benny, negara yang menghormati HAM di kondisi paling krusial justru menunjukkan kekuatan moral dan kematangan peradaban hukum.***
Reporter : YT
Editor : AJ
