Dana Revitalisasi Sekolah Rp1,2 Miliar Langsung ke Rekening Kepsek, KSP: Tekan Risiko Korupsi !

ISTANANETIZEN.COM – Pemerintah menyalurkan dana revitalisasi sekolah langsung ke rekening kepala sekolah untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan meminimalkan risiko korupsi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan, sejak 2025 sebanyak 16.167 sekolah telah direvitalisasi dengan anggaran Rp1,2 miliar per sekolah. Dana tersebut langsung diserahkan kepada kepala sekolah penerima manfaat.

BACAJUGA

Ekspor 47.250 Ton Urea ke Australia Perkuat Posisi Indonesia sebagai Mitra Pangan Indo-Pasifik

Juni 28, 2026

“Ruteng Bersiap Jamu Ribuan Kader PMKRI: Bupati Hery Nabit Tegaskan Komitmen Daerah Tuan Rumah”

Juni 19, 2026

“Jadi sekarang itu dari tahun 2025 itu sudah 16.167 sekolah yang dibangun. Artinya ada direvitalisasi, yang ini totalnya Rp 1,2 miliar. Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah,” ujar Dudung saat meninjau SMP Muhammadiyah 16 Jakarta, dilansir detikedu.com, Selasa (12/5/2026).

Dalam pelaksanaan program, pemerintah menerapkan skema swakelola. Sekolah dilibatkan langsung dalam proses perbaikan, termasuk menggunakan tenaga kerja dari lingkungan sekolah dan warga sekitar.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman

“Jadi swakelola dikerjakan oleh tukangnya dari tim (SMP) Muhammadiyah sendiri, sehingga tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun,” kata Dudung.

Ia menyebut pada 2026 pemerintah menargetkan 71.000 sekolah untuk direvitalisasi. Dari jumlah itu, 11.000 sekolah sudah memiliki anggaran siap cair. Sisanya akan dianggarkan melalui APBN Perubahan.

Pengawasan Berlapis untuk Jaga Transparansi

Dudung menegaskan pemerintah melakukan pengecekan dan audit berkala terhadap sekolah penerima dana. Pengawasan dilakukan oleh internal Muhammadiyah, Kementerian, hingga BPKP.

“Ya akan ada pengecekan, ada. Kita pun langsung pengecekan juga. Jadi kita ada audit secara total juga, dari Muhammadiyah ada, dari kementerian ada, dari BPKP juga ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan yayasan. KSP akan turun langsung jika ditemukan hambatan di lapangan.

“Bapak Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia ini belajar di ruang kelas yang aman, layak, dan siap menghadapi masa depan yang akan nantinya bersaing dengan dunia luar,” kata Dudung.

Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istananetizen.Com