Bukan Soal Kapal di Darat atau di Laut, Tapi Aktivitas Ekonomi di Dalamnya”, Ketua Bapemperda Mabar : Soal PBJT Kapal Wisata !

ISTANA NETIZEN.COM – Ketua Bapemperda Kabupaten Manggarai Barat, Dr. Kanisius Jehabut, S.H., M.H., meminta publik tidak terjebak pada tafsir parsial dalam memahami pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kapal wisata.

BACAJUGA

Bertahun-tahun Belajar di Gubuk Bambu, Murid TK di Sikka Kini Dapat Harapan dari Luna Maya

Juli 4, 2026

KUHAP Baru Ancam Penyidik Lamban, Polres Manggarai Dinilai Abaikan Edi Hardum

Juli 4, 2026

Ia menegaskan, dasar hukum pemungutan pajak tidak hanya melihat bentuk kapal, melainkan pada aktivitas ekonomi yang terjadi di dalamnya.

“Dalam diskusi publik tentang PBJT kapal wisata, saya melihat masih banyak yang memahami bahwa pajak daerah seolah hanya melihat ‘bentuk kapalnya’. Padahal secara hukum, dasar pemungutan pajak tidak sesederhana itu,” ujar Kanisius kepada Pemimpin Redaksi http://IstanaNetizen.com, Minggu malam (17/5/2026).

Menurutnya, pemungutan PBJT harus memenuhi dua syarat utama: subjektif dan objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan siapa yang menikmati layanan, yaitu wisatawan sebagai konsumen akhir. Sementara syarat objektif menyangkut ada tidaknya aktivitas penjualan makanan, minuman, atau akomodasi di wilayah Manggarai Barat.

“Hukum pajak tidak semata melihat kapal sebagai alat transportasi, tetapi melihat adanya aktivitas jasa dan konsumsi yang terjadi di dalamnya,” jelasnya.

Kanisius menyebut titik penting saat ini bukan lagi perdebatan apakah kapal berada di darat atau di atas air. Ia merujuk pada penegasan Kementerian Keuangan bahwa UU HKPD tidak membedakan aktivitas usaha di darat maupun di atas air.

“Yang menjadi perhatian adalah tempat terjadinya penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu,” katanya mengutip penjelasan resmi Kemenkeu.

Ia berharap pemahaman ini meluruskan diskusi publik agar tidak terjebak pada tafsir yang sempit. Meski terbuka terhadap kebutuhan harmonisasi regulasi nasional, Kanisius menegaskan kepatuhan hukum tetap menjadi tanggung jawab bersama selama ketentuan yang berlaku masih memberikan dasar pemungutan pajak daerah.

“Pariwisata yang kuat seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan usaha, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat Manggarai Barat,” pungkasnya.

Penulis /Editor: Tim Redaksi Istana Netizen. Com