Ruteng, ISTANA NETIZEN.COM – Usulan dari Fraksi Partai NasDem kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai agar menaikan jumlah anggaran biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2025 sebesar Rp 4,1 miliar, mendapat reaksi keras dari Lembaga Pengkaji Dan Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM). Penolakan disampaikan melalui aksi demo damai berdurasi singkat sekitar sepuluh menit, yang berlangsung sejak pukul 10.55 hingga 11.05 WITeng di halaman kantor DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng, Flores – NTT, Kamis pagi ( 4/9/2025)
Usai pembacaan tuntutan, Ketua LPPDM berdialog dengan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paul Peos di teras Kantor DPRD.
Dalam dialog itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai didampingi Wakil Ketua bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten. Turut hadir dalam rangka pengamanan aksi demo ini, Kapolres Manggarai bersama sejumlah Anggota, dan aparat TNI dari Kodim 1612 Manggarai, anggota Pol.PP serta awak media.
Menyikapi tuntutan LPPDM, Ketua DPRD Paul Peos menyatakan komitmen untuk mencermati dan menindaklanjutinya guna dibahas bersama dengan pihak otoritas terkait.
“Kami berterima kasih kepada LSM LPPDM yang telah menyampaikan aspirasi. Apalagi sudah memberikan dokumen dengan segala tuntutannya. Dokumen telah kami terima. Beri kami waktu untuk kami kaji, kami cermati. Mugkinkah ada hal -hal yang bisa kami diskusikan disini, atau kami harus mendialogkannya kepada para pihak yang punya otoritas untuk menyelesaikan banyak hal,” ungkap Ketua DPC PDIP Manggarai dua periode ini.
“Asumsinya terkait pendapatan, pendapatan dana transfer yaitu dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana Spesifik Grand, dana Blok Grant, DAK Fisik dan non-fisik dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak,” jelas Plh. Sekda Manggarai Lambert Paput, pada Selasa (2/9/2025) dalam keterangan persnya.
Perubahan pada KUA-PPAS, jelasnya, menyesuaikan kebijakan umum anggaran dengan perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan nasional dan kebutuhan daerah sehingga dapat mendukung program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas guna peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan.***
Editor : Redaksi.
