ISTANA NETIZEN.COM – Instansi vertikal Kantor Pertanahan (kantah) Kabupaten Manggarai menggelar Rapat Persiapan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) di Aula Kantor Pertanahan di Ruteng, Kabupaten Manggarai-NTT, Senin (18/5/2026)
Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan data tanah yang akurat bagi arah pembangunan daerah.
Langkah Awal Penyusunan NPGT
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Eduward Meteo Yamasita Tuka, menyebut rapat ini sebagai fondasi utama dalam memastikan kualitas dokumen akhir NPGT.
“Keterlibatan aktif lintas sektoral sejak awal dinilai krusial agar tidak ada ego sektoral peta dalam pemanfaatan ruang pembangunan di Manggarai,” ujarnya.
Peran Strategis NPGT dalam Tata Ruang
Menurut Eduward, NPGT berfungsi sebagai instrumen untuk menggambarkan kesesuaian antara penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang.
Penyusunan data yang valid dan komprehensif, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan kebijakan di bidang agraria dan tata ruang.
Komitmen Sinkronisasi Data dan GIS
Eduward menegaskan pentingnya menyatukan persepsi dalam rapat persiapan ini.
“Tanah memiliki keterbatasan, sementara pertumbuhan daerah berjalan sangat dinamis. Kita sangat berterima kasih atas kehadiran dan paparan langsung dari Tim NPGT Kanwil BPN NTT yang memberikan kompas metodologi GIS yang presisi,” katanya.
Metodologi tersebut diharapkan mampu membantu tim daerah menyusun peta perubahan pertanahan, kesesuaian ruang, dan ketersediaan tanah secara valid.
Dukungan Lintas OPD untuk Validitas Data
Penjaminan kualitas data juga menjadi perhatian utama. Kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dinilai penting untuk memastikan validitas dan akurasi data spasial maupun tekstual yang akan digunakan dalam analisis NPGT.
Apresiasi dan Masukan dari OPD
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Manggarai, Charles Rihi, mengapresiasi langkah Kantah Manggarai yang melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan NPGT.
“NPGT harus mampu mendukung ekosistem investasi daerah tanpa mengorbankan kelestarian alam, terutama bagi keberlanjutan pembangunan pertanian rakyat,” ujarnya.
Dinas PUPR Manggarai menyatakan kesiapan data penataan ruang untuk sinkronisasi peta penggunaan tanah BPN dengan RTRW dan rencana mikro perkotaan.
Sementara Dinas Pertanian memastikan ketersediaan data spasial pencetakan sawah baru, Lahan Baku Sawah, dan Lahan Sawah Dilindungi untuk melindungi hak petani dan menjaga lumbung pangan.
Perwakilan KPH Wilayah Manggarai mengingatkan pentingnya batas kawasan hutan lindung. Koordinasi intensif dengan BKSDA Manggarai diperlukan agar rekomendasi pemanfaatan ruang aman dan bebas konflik.
Metodologi Berbasis GIS dan Overlay Data
Tim NPGT Kanwil BPN NTT menjelaskan bahwa perencanaan penggunaan tanah harus mengakomodasi seluruh sektor pembangunan melalui pola penataan yang berpedoman pada RTRW.
“Membedah mekanisme kerja penatagunaan tanah harus berbasis sistem informasi geografis (GIS) dan metode overlay data spasial tekstual,” jelas tim tersebut.
Kanwil juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data mutakhir sebelum tahap ekspose akhir.
Pembentukan Tim Teknis dan Target One Data Policy
Rapat ditutup dengan kesepakatan pembentukan tim teknis bersama untuk konsolidasi data awal. Dokumen NPGT diharapkan menjadi basis data tunggal atau _one data policy_ yang kredibel bagi kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai.
Hadir dalam kegiatan ini Tim NPGT Kanwil BPN NTT, Kepala DLH Manggarai, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, KPH Wilayah Manggarai, dan Camat Satar Mese.***
Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istananetizen.Com
