LABUAN BAJO, ISTANA NETIZEN —
Setelah energi pemerintah dan DPRD Manggarai Barat tercurah untuk penanganan Gempa Flores, kini fokus mulai beralih. Senin pagi, 7 September 2026, Panitia Khusus Tata Kelola Kepariwisataan DPRD Mabar resmi memulai kerja substantif.
Anggota DPRD Mabar dari Fraksi Gerindra, Kanisius Jehabut, menyampaikan Pansus sudah mulai mengirim surat dan instrumen pendalaman ke seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Mabar. Anggaran Pansus juga telah tersedia.
Kerja Pakai Data, Bukan Kira-kira
Menurut Kanisius, Pansus tidak mau kerja asal-asalan. Semua harus berbasis data, fakta, dokumen, regulasi, dan keterangan resmi.
Instrumen itu dikirim ke perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, asosiasi, hingga kelompok masyarakat.
“Jawaban tertulis dari semua pihak akan kami analisis dan bandingkan. Nanti jadi bahan rapat kerja untuk konfirmasi dan pendalaman lebih lanjut,” jelas Kanisius.
Ia juga menegaskan, Pansus tidak dibentuk untuk mencari siapa yang salah. Fokusnya membongkar akar masalah tata kelola pariwisata Mabar.
7 PR Besar Pariwisata Mabar
Ada 7 isu utama yang akan dibedah Pansus ke depan:
1. PAD & Pemerataan Ekonomi – Apakah warga lokal benar-benar merasakan manfaat pariwisata?
2. Destinasi & Kapal Wisata – Penataan dan perizinan yang masih tumpang tindih
3. Harmonisasi Regulasi – Sinkronisasi kewenangan Pusat, Daerah, Desa
4. Lingkungan & Konservasi – Menjaga habitat Komodo tetap lestari
5. Pengawasan – Baik di darat maupun di perairan
6. Tenaga Kerja Lokal – Seberapa besar keterlibatan putra daerah
7. Data & Model Tata Kelola – Menuju sistem terintegrasi
Bidik Blueprint Baru
Target akhir Pansus bukan hanya rekomendasi. Kanisius menyebut Pansus ingin meletakkan fondasi Blueprint Tata Kelola Kepariwisataan Manggarai Barat.
“Blueprint ini harus mengintegrasikan konservasi, pariwisata, investasi, pemerintah pusat-daerah, desa, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu arah,” ujarnya.
“Kita mulai dengan mendengar, membaca data, dan menguji fakta. Baru merumuskan rekomendasi berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat. Pariwisata harus tumbuh tapi tetap jaga alam dan sejahterakan warga Mabar,” tegasnya.
Catatan Redaksi:
Langkah Pansus ini penting di tengah masa pemulihan pasca gempa. Jika blueprint terwujud, tata kelola pariwisata Mabar diharapkan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.***
Penulis: Tim Redaksi Istana Netizen Com
Editor: AJ
