ISTANA NETIZEN COM, Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai menerima laporan praktik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas khusus di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Ratas membahas penertiban dan penguatan tiga program prioritas: MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan SPPG yang tidak sesuai ketentuan,”kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kamis 16 Juli 2026.
3 Poin Instruksi Presiden di Ratas
1. Bersih-bersih Program MBG
Prabowo menegaskan MBG harus bebas penyimpangan. Laporan soal dapur umum yang melenceng dari aturan harus ditindak. Program makan siang gratis untuk anak sekolah ini wajib tepat sasaran.
2. KDMP Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Menko Pangan Zulkifli Hasan diminta fokus tingkatkan pelayanan Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya agar KDMP jadi motor ekonomi desa/kelurahan dan dongkrak kesejahteraan warga.
3. Percepat Kampung Nelayan Produktif
Prabowo minta penataan Kampung Nelayan Merah Putih dipercepat. Harus makin produktif, tertata, dan benar-benar angkat taraf hidup masyarakat pesisir.
Teddy menyampaikan pesan tegas Presiden ke jajaran menteri:
“Setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah.”
Zulhas: Pemerintah Butuh 1 Bulan Bereskan MBG
Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan pembenahan MBG sedang berjalan. Pemerintah menargetkan masalah dan hambatan selesai dalam satu bulan.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ujar Zulhas usai ratas, Rabu 15 Juli 2026.
Sejumlah kendala sudah dipetakan: penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat yang belum pas, dan banyak lokasi yang sudah ditentukan tapi belum ada SPPG-nya.
“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tutur Zulhas.
Saat ini pemerintah mengkaji mendalam masalah MBG dan merumuskan langkah perbaikan. Hasilnya akan dilaporkan ke Prabowo untuk diputuskan.
“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya,” katanya.
Reporter: Tim ISTANA NETIZEN COM
Editor: AJ
