Istana Netizen Com, Jakarta — Rencana pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) memicu kritik dari sejumlah pakar pendidikan. Mereka menilai pembentukan lembaga baru itu tidak urgen karena fungsinya sudah dijalankan institusi yang ada.
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menyebut URI hanya akan membuat birokrasi makin gemuk dan menguras anggaran negara.
“URI sebetulnya tidak diperlukan pemerintah. Ini cuma menghambur-hamburkan anggaran,” kata Totok.
Gubernur URI Dilantik, DPR Belum Diajak Bicara
Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 22 Juli 2026, melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI. Jabatan gubernur adalah posisi nomor satu di lembaga tersebut. Prabowo juga melantik akademisi ITB Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.
Pelantikan ini memunculkan tanda tanya di DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku komisinya belum pernah membahas pembentukan URI.
“Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” kata Lalu, dilansir BBC News Indonesia Kamis, 23 Juli 2026.
Pemerintah: Cetak Pemimpin BUMN dan ASN
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut URI dibentuk untuk membangun sistem pembinaan pemimpin yang terstruktur dan berkelanjutan. Lulusan URI ditargetkan mengisi jajaran pimpinan BUMN dan aparatur sipil negara.
Prasetyo mengklaim konsep URI terinspirasi dari lembaga pendidikan kepemimpinan di negara lain, salah satunya École nationale d’administration di Prancis yang kini bernama Institut national du service public.
Tumpang Tindih dengan LAN dan Lemhanas
Guru Besar Ilmu Politik UPI Cecep Darmawan mempertanyakan urgensi URI. Menurut dia, pemerintah sudah punya Lembaga Administrasi Negara yang melatih dan membina ASN. Ada juga Lemhanas yang mendidik pimpinan pemerintah soal strategi ketahanan nasional dan nilai kebangsaan.
“Pertanyaannya, apa yang belum atau tidak dilakukan dua lembaga itu sehingga pemerintah menganggap perlu ada lembaga baru?” ujar Cecep.
Ia menilai peran Lemhanas mirip dengan yang akan dijalankan URI.
Kekhawatiran Pendekatan Militer
Totok juga menyoroti latar belakang pimpinan URI yang berasal dari militer. Ia khawatir URI akan memakai pendekatan militer seperti latihan dasar militer yang sebelumnya diberikan kepada pengelola Koperasi Desa Merah Putih.
“Meskipun tidak selalu begitu, ada juga militer yang mindsetnya bagus, tapi kecenderungan militer pasti pakai cara-cara militer yang dianggap lebih disiplin dan lebih baik,” ujarnya.
Pemerintah sendiri belum merinci anggaran dan payung hukum pembentukan URI.***
Reporter : AJ
Editor : Tim Redaksi Istana Netizen Com
