Istananetizen Com, Jakarta, Minggu 26 Juli 2026 — Tiga puluh tahun lalu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hampir terbelah karena dijadikan panggung pertarungan elit militer. Di tengah situasi itu, Megawati Soekarnoputri memilih jalan berbeda: tidak ikut arus konflik, tapi menentukan arusnya sendiri.
Analisis Dadang Sutisna menyebut sekitar tahun 1990-an Megawati sudah memahami adanya dualisme di tubuh ABRI. Kondisi itu dipicu merenggangnya hubungan Jenderal Benny Moerdani* dengan Presiden Soeharto setelah Sidang Umum MPR 1988.
PDI Jadi Sasaran Proxy
Dampak keretakan di elit militer itu merembet ke partai politik. PDI dijadikan arena pertarungan “para jenderal”. Nama Megawati pun coba dijadikan proxy dalam konflik tersebut.
Namun Megawati tidak masuk ke dalam pembelahan tersebut. Ia justru menyusun skema sendiri yang lepas dari tarik-menarik elit ABRI.
Dari Ditolak Pemerintah ke Silaturahmi Politik
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum de facto PDI dalam Kongres PDI Surabaya 1993, pemerintah melalui Mendagri Yogie SM tidak mengakui hasilnya.
Budi Hardjono, yang juga mengincar posisi Ketua Umum, langsung menemui Yogie SM. Yogie kemudian meminta digelar Musyawarah Nasional (Munas) dengan 27 utusan provinsi. Masing-masing mengirim ketua dan sekretaris.
Alih-alih menolak mentah-mentah, Megawati menahan diri. Pada Desember 1993, ia justru melakukan langkah yang mengejutkan: silaturahmi politik.
Mega menemui Kepala BAKIN, Putri Soeharto Siti Hardiyanti Rukmana, Pangdam Jaya Hendropriyono, Direktur BAIS Agum Gumelar, dan Kepala Kasospol Letjen Hariyanto.
Langkah itu membuat banyak pihak bingung karena yang ditemui adalah tokoh-tokoh yang saat itu dianggap berseberangan dengan PDI. Tapi efeknya langsung: opini publik terbentuk bahwa kepemimpinan Mega adalah sesuatu yang tak terhindarkan.
Drama Munas 5 Menit di Kemang
Setelah itu, Megawati baru menyetujui pelaksanaan Munas dengan catatan: Munas digunakan untuk mengukuhkan dirinya sebagai Ketua Umum PDI. Yogie SM menyetujui.
Jadwal awal Munas 16 Desember 1993 di Bogor diundur dengan alasan teknis. Budi Hardjono, yang disebut sebagai calon dukungan Soeharto, melakukan manuver politik menggalang kekuatan.
Akhirnya Munas digelar pada 22 Desember 1993 di kawasan Kemang, Jakarta. Proses pemilihan hanya berlangsung 5 menit. Hasilnya: Megawati Soekarnoputri dikukuhkan secara de jure sebagai Ketua Umum PDI.
Pelajaran dari 1993
Peristiwa itu menjadi catatan penting dalam sejarah politik Indonesia. Di saat partai lain bereaksi dengan pengerahan massa, Megawati memilih jalur komunikasi langsung ke pusat kekuasaan dan perhitungan politik yang tenang.
“PDI 1993 adalah contoh bagaimana seorang pemimpin partai bisa bertahan di tengah perang proxy negara dan militer, tanpa harus membakar partainya sendiri,” ujar Dadang Sutisna.
Tiga dekade kemudian, strategi “sunyi” Megawati itu masih relevan dibaca sebagai salah satu cara menjaga partai tetap utuh di tengah tekanan kekuasaan.***
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan analisis Dadang Sutisna terkait dinamika politik PDI tahun 1993.
Reporter : AJ
Editor : Tim Redaksi Istana Netizen
