Istana Netizen.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian besar pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, hari ini, Jumat 14 Agustus 2026.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menyebut selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan telah menjalankan 121 kebijakan transformatif.
RI Resmi Stop Impor Solar Sejak 1 Juli 2026
Salah satu kebijakan yang disorot Presiden adalah di sektor energi. Pemerintah telah menerapkan B50 berbasis kelapa sawit.
Berkat kebijakan ini, Indonesia resmi tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026.
“Kebijakan ini diproyeksikan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau US$9,5 miliar,” ujar Presiden Prabowo dalam sidang tersebut, dilansir Bahlil. Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dalam akun Facebook resminya, Jumat 14/8/2026.
Langkah B50 ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan memaksimalkan potensi energi dalam negeri, khususnya dari kelapa sawit.
Penerapan B50 juga diharapkan bisa menstabilkan harga BBM di dalam negeri sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor perkebunan dan industri hilir sawit.
Sidang tahunan ini menjadi momentum pemerintah memaparkan progres pembangunan selama hampir 2 tahun berjalan kepada lembaga legislatif dan seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersikap tegas. Perusahaan tambang yang menolak menggunakan Biodiesel B50 terancam dievaluasi izin usahanya.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program Mandatori B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis 9 Juli 2026.
“Kalau Enggak Pakai B50, RKAB Saya Tinjau”
Bahlil mengaku masih ada pengusaha yang enggan pakai B50 dengan alasan harganya lebih mahal.
Untuk memastikan kebijakan berjalan, Kementerian ESDM meminta komitmen pelaku usaha, khususnya sektor pertambangan, mulai pakai B50.
“Saya sudah bilang kalau kalian enggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan,” tegas Bahlil dilansir Investor Dayli, 9 Juli 2026.
RKAB atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah dokumen wajib perusahaan tambang. Jika ditinjau ulang, operasional tambang bisa terhambat.
B50 Jalan 1 Juli 2026, Hemat Rp170 Triliun
Pemerintah menargetkan B50 resmi diterapkan 1 Juli 2026. Uji coba 6 bulan ke alat berat, kapal, kereta dan truk hasilnya “cukup baik”.
Program ini diproyeksi menghemat devisa Rp170 triliun atau US$9,5 miliar dan menekan impor solar hingga 4 juta kiloliter/tahun.
Bahlil juga menyebut serapan CPO untuk B50 bisa tembus 16,3 – 17 juta ton/tahun. Tujuannya menjaga harga TBS petani sawit dan mewujudkan ketahanan energi nasional.
“Tanpa diversifikasi, keamanan energi kita akan rentan. Kita harus bergantung pada sumber daya kita sendiri,” ujarnya.
3 Jurus Amankan CPO untuk B50
Agar stok CPO cukup, Bahlil menyiapkan 3 langkah:
1. DMO Sawit: Wajibkan perusahaan penuhi kebutuhan dalam negeri
2. Intensifikasi lahan
3. Pembukaan lahan baru
Pemerintah juga mewacanakan pemangkasan ekspor CPO 5,3 juta ton demi kebutuhan B50.
Dengan sikap tegas ini, Bahlil berharap tidak ada lagi alasan dari industri untuk menolak B50. Program ini jadi bukti nyata hilirisasi energi dari sawit untuk rakyat.***
Reporter : Tim Redaksi Istana Netizen
Editor : AJ.
Dari kelapa sawit hemat 170 triliunan rp, kita apresiasi, gimana dengan sektor lain pengeluaran mbg dan kdmp jauh lebih besar dari keuntungan B50 hasil dari kelapa sawit , usulan saya pak Presiden MBG itu prioritas dulu utk wilayah di Indonesia alias 3T, tidak usah seluruh demikian juga kdmp seperti di kota besar dari kota provinsi sampai kabupaten dan kota sudah banyak koperasi dan kehadiran KDMP jgn jadi pesaing dari koperasi yang telah ada, demikian saran kami mohon dipertimbangkan