Puing, Pacar -Manggarai Barat, ISTANA NETIZEN.COM – Opini Radar NTT berjudul “Mafia Kisol dan Bayang-Bayang Jaringan Kekuasaan di Puncak NTT” yang terbit 31 Agustus 2026 membuka ruang diskusi penting.
Sebagai media, Istana Netizen Com memandang perlu memberi tanggapan agar diskursus publik tidak terjebak pada stigma.
Pertama, kami sepakat pengawasan itu wajib. Fakta bahwa Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Sekda Fransiskus Sales Sodo sama-sama menempuh pendidikan di Seminari Pius XII Kisol memang bisa memunculkan pertanyaan publik. Itu wajar dalam demokrasi.
Tapi pengawasan harus diarahkan pada substansi, bukan pada asal-usul. Menaruh curiga pada satu almamater berisiko menciptakan generalisasi yang tidak adil bagi ribuan alumni Kisol yang mengabdi dengan jujur sebagai guru, tenaga kesehatan, ASN, dan profesi lain di NTT.
Kisol bukan masalah. Yang harus diuji adalah pola pengelolaan kekuasaan.
Kedua, proses dan hasil harus jadi tolok ukur. Radar NTT sendiri mencatat Sekda Fransiskus Sales Sodo mengikuti seleksi terbuka dan punya rekam jejak panjang di birokrasi. Gubernur Melki Laka Lena terpilih lewat pemilu langsung oleh rakyat NTT.
Jika semua prosedur sudah dipenuhi, maka pertanyaan publik selanjutnya adalah: Bagaimana kinerjanya? Apakah kebijakan berpihak ke rakyat? Apakah birokrasi makin efektif? Apakah APBD menghasilkan dampak nyata seperti penurunan kemiskinan, stunting, dan penciptaan lapangan kerja?
Menarik kesimpulan “ada jaringan pengaruh” hanya dari kesamaan almamater, tanpa data kebijakan yang merugikan, sama saja menghukum orang karena latar belakang pendidikannya.
Ketiga, hati-hati menyamakan dengan “Mafia Berkeley”. Istilah itu lahir di era Orde Baru dengan sistem yang tertutup dan minim kontrol. Hari ini kita punya UU KIP, sistem e-government, dan media yang bisa mengkritisi setiap kebijakan secara real time.
Jika ada kebijakan Pemprov NTT yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu, maka tunjukkan: proyek apa, anggarannya berapa, siapa penerimanya. Tanpa bukti konkret, wacana “bayang-bayang jejaring” hanya akan jadi spekulasi.
Lalu apa yang harus dilakukan? Istana Netizen Com dorong 3 hal:
1. Transparansi Total: Pemprov NTT wajib membuka data rekrutmen, mutasi, dan tender proyek. Biar publik bisa mengaudit langsung.
2. Uji Kinerja, Bukan Silsilah: Daripada menghitung berapa alumni Kisol di SKPD, lebih baik hitung berapa kilometer jalan dibangun, berapa Puskesmas berfungsi, berapa UMKM naik kelas.
3. Kritik yang Konstruktif: Kami menolak KKN dan nepotisme dalam bentuk apa pun. Tapi kami juga menolak stigmatisasi terhadap kelompok, daerah, atau almamater.
Gubernur dan Sekda yang berlatar belakang sama bisa menjadi kekuatan jika diisi dengan integritas dan kerja untuk semua warga NTT. Tapi jika tidak, kritik harus dilayangkan keras. Dan sasarannya adalah kebijakan, bukan nama sekolahnya.
Di ujungnya, demokrasi NTT butuh persatuan. Yang kita lawan adalah penyalahgunaan kekuasaan, bukan jejaring pertemanan.
Tim Redaksi Istana Netizen Com
Puing- Pacar , 31 Agustus 2026
—
