Pemkab Manggarai Dorong Hilirisasi dan Investasi Ramah Lingkungan Berbasis Potensi Lokal

ISTANA NETIZEN.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai menegaskan arah pembangunan industri dan investasi yang berbasis pada potensi lokal. Penegasan itu disampaikan dalam Jawaban Tertulis Bupati Manggarai yang dibacakan Penjabat Sekda Lambertus Paput pada Sidang Paripurna Ke-5 DPRD Kabupaten Manggarai, Rabu 7 Mei 2026.

Fokus utama Pemkab Manggarai adalah hilirisasi komoditas unggulan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif namun tetap berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

BACAJUGA

Dugaan Korupsi DAK Miliaran Rupiah: Jefrin Haryanto Diperiksa Kejari Manggarai

Juni 22, 2026

Ruteng Jadi Pusat Perhatian Nasional, Polres Manggarai Terapkan Pengamanan VVIP untuk Kongres PMKRI XXXIV

Juni 13, 2026

Hilirisasi Kopi, Kakao, dan Cengkeh Jadi Prioritas

Terkait Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Pemkab Manggarai menekankan pentingnya mengolah komoditas lokal menjadi produk jadi bernilai tinggi.

Komoditas seperti kopi, kakao, cengkeh, serta hasil pertanian dan peternakan diarahkan untuk diproses lebih lanjut agar memiliki daya saing di pasar.Penjabat Sekda Kabupaten Manggarai Lambertus Paput

“Pembangunan industri ke depan diarahkan pada hilirisasi produk lokal agar memberikan nilai tambah serta memperkuat daya saing ekonomi daerah,” tegas Lambertus Paput.

Selain hilirisasi, Pemkab juga memberi perhatian pada penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Bentuk dukungan meliputi bantuan peralatan produksi, pelatihan, akses pembiayaan, dan kemitraan usaha.

Pemkab memastikan, pembangunan industri tidak boleh mengganggu lahan pertanian produktif dan wajib memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup.

Perizinan Digital dan Investasi Berkeadilan
Untuk Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemkab Manggarai berkomitmen menciptakan iklim investasi yang mudah, transparan, dan pasti hukumnya.

Sistem perizinan didorong berbasis digital melalui platform Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi.

“Penyederhanaan perizinan dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi investor tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat,” jelas Lambertus.

Ia menegaskan, investasi yang masuk harus memenuhi prinsip keadilan dan berkelanjutan. Prioritas diberikan pada penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, penggunaan sumber daya lokal, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai adat dan budaya.

Pemkab juga membuka peluang pemberian insentif bagi investor yang berkontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fondasi Transformasi Ekonomi Inklusif

Menutup penyampaian, Penjabat Sekda menyebut kedua Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Penulis / Editor : Tim Redaksi Media Istana Netizen.Com