ISTANA NETIZEN.COM – Wacana pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi beberapa provinsi baru kembali mengemuka. Rencana yang sering dibahas meliputi pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, Provinsi Sumba Saburaijua, dan Provinsi Timor.
Menurut Frans Mado, warga Nagekeo-Flores yang kini berdomisili di Perth, Australia, langkah ini secara administratif dan teoritis memiliki sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat NTT.
Perpendek Rentang Kendali dan Percepat Layanan Publik
Frans menilai NTT sebagai provinsi kepulauan yang luas dengan pusat pemerintahan di Kupang membuat pelayanan publik di wilayah ujung barat Flores dan Sumba menjadi lambat dan mahal. Dengan adanya provinsi baru, pelayanan bisa lebih cepat, efisien, dan dekat dengan masyarakat.
Frans Mado, SP., Diaspora Kepulauan Flores asal Nagekeo di Perth – Australia
“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat kekuasaan baru pun menjadi lebih responsif,” tulisnya dalam opini yang dilansir Media Istana Netizen.Com Edisi Rabu [13/5/2026].
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Berdirinya provinsi baru juga dinilai akan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota provinsi. Anggaran pusat melalui DAK dan DAU diharapkan dapat mengalir lebih spesifik untuk membangun gedung pemerintahan, jalan provinsi, serta meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.
Fokus pada Potensi Lokal
Frans menyoroti karakteristik unik tiap wilayah di NTT yang sulit dikelola secara seragam. Flores dapat fokus pada pariwisata kelas dunia seperti Labuan Bajo, pertanian, dan panas bumi. Sumba berpotensi mengembangkan peternakan modern, pariwisata sabana, serta energi terbarukan surya dan angin. Sementara Timor memiliki peluang di perdagangan lintas batas dengan Timor Leste dan industri pengolahan.
“Kebijakan ekonomi pun bisa dibuat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan geografis masing-masing pulau,” ujarnya.
Pemekaran juga diprediksi membuka lapangan kerja baru melalui pembentukan dinas, DPRD, dan instansi vertikal. Selain itu, pembagian wilayah berdasarkan rumpun kepulauan dinilai memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk lebih berdaulat melestarikan adat dan budaya melalui kebijakan daerah yang lebih otonom.
Tantangan Kemandirian Fiskal dan SDM
Meski menjanjikan, Frans mengingatkan ada tantangan yang harus dihitung matang.
Pertama, kemandirian fiskal, apakah Pendapatan Asli Daerah cukup kuat membiayai belanja pegawai tanpa terus bergantung pada dana transfer pusat.
Kedua, kesiapan sumber daya manusia dan ASN untuk mengelola administrasi provinsi yang lebih kompleks. Ketiga, risiko anggaran habis terserap untuk gaji pegawai dan pembangunan kantor, sementara pembangunan untuk rakyat terhambat.
“Secara keseluruhan, jika direncanakan matang dan bukan sekadar kepentingan politik sesaat, pemekaran ini bisa menjadi mesin akselerasi yang mengubah wajah Indonesia bagian selatan menjadi lebih kompetitif,” tulisnya.
Penulis / Editor : Tim Redaksi Media Istana Netizen.Com
