ISTANA NETIZEN.COM – Presiden Prabowo Subianto, dilansir Sindonews.con, Selasa (19/5/2026) dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Kehadiran itu bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Dalam rapat tersebut, Presiden akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Apa Itu KEM-PPKF yang Akan Disampaikan Presiden di DPR?
KEM-PPKF adalah dokumen awal yang menjadi acuan penyusunan Rancangan APBN.
KEM atau Kerangka Ekonomi Makro berisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak, dan indikator makro lainnya untuk tahun berjalan.
PPKF atau Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara berdasarkan proyeksi ekonomi tersebut.
Sederhananya, dokumen ini menjawab dua hal: _“Ekonomi kita diprediksi seperti apa tahun depan?”_ dan _“Pemerintah mau atur uang negara ke mana saja?”_
Biasanya dokumen ini disampaikan Menteri Keuangan. Jika Presiden yang menyampaikannya langsung di DPR, itu memberi sinyal bahwa arah kebijakan fiskal 2027 dianggap strategis dan butuh penegasan politik dari kepala negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan kehadiran Presiden di parlemen. “Kebetulan tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo kepada awak media.
DPR RI juga telah mengonfirmasi agenda tersebut. “Ya, rencananya seperti itu ya. Prabowo menghadiri rapat paripurna,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Mei 2026.
Menurut Saan, kehadiran Prabowo berkaitan dengan pembahasan KEM-PPKF. “Akan disampaikan langsung oleh presiden,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan Presiden menyampaikan sendiri dokumen tersebut. Selama ini, KEM-PPKF biasanya disampaikan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah.
“Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” kata Dasco di Gedung DPR RI.
Ia menyebut ini merupakan kali pertama presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi di hadapan DPR. “Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya,” katanya.
Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dijadwalkan digelar pukul 09.00 WIB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.***
Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istana Netizen Com
