ISTANA NETIZEN.COM– Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup di level Rp17.640/US$ pada Senin, 18 Mei 2026. Posisi itu menjadi penutupan terlemah sepanjang sejarah. Sejak awal tahun, rupiah telah melemah 5,86 persen, sementara investor asing keluar, cadangan devisa tergerus lebih dari Rp10 triliun, dan IHSG merosot ke level terendah dalam lima tahun terakhir.
Di tengah gejolak tersebut, pernyataan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. “Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok,” ujarnya.
Warga menilai pernyataan itu tidak mencerminkan dampak nyata pelemahan rupiah terhadap harga kebutuhan sehari-hari. “Setiap hari, harga ayam, cabai, dan minyak goreng terus merangkak naik. Dampak pelemahan rupiah memicu imported inflation—pupuk mahal, pakan ternak naik, ongkos distribusi ikut melambung, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok di pasar-pasar desa pun ikut tak terkendali,” tulis opini warga tersebut.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup di level Rp17.640/US$ pada Senin, 18 Mei 2026 ; Laman Facebook Opini Warga
Analis senior ISEAI, Ronny Sasmita, membantah logika bahwa desa tidak terdampak dolar. “Meskipun masyarakat di pedesaan tidak memegang dolar secara fisik, barang-barang yang mereka konsumsi setiap hari—pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian besar bahan pangan—sangat dipengaruhi oleh kurs dolar,” katanya.
“Ini memang bukan masalah langsung, tetapi efek berganda,” tegas Ronny. “Dalam ekonomi, rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, tapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga.”
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa kombinasi kenaikan harga energi global dan depresiasi rupiah diperkirakan mendorong kenaikan harga di 185 sektor dalam negeri. “Sektor konstruksi diperkirakan mengalami kenaikan harga tertinggi mencapai 3,56 persen, disusul sektor penyediaan makanan dan minuman sebesar 3,46 persen, serta pakaian jadi sebesar 3,34 persen,” tulis opini itu mengutip Faisal.
Data BPS juga mencatat kenaikan harga transportasi pada April 2026. “Tarif angkutan udara mengalami inflasi 15,25 persen secara bulanan, bensin naik 0,34 persen, dan kelompok transportasi secara keseluruhan mengalami inflasi 0,99 persen,” tulisnya.
Ekonom Universitas Hasanuddin, M. Syarkawi Rauf, menilai depresiasi rupiah lebih dipengaruhi persepsi risiko. “Sejak Januari 2026, Indonesia mengalami fenomena meningkatnya persepsi risiko yang tercermin pada country risk premium tinggi, yaitu sekitar 2,46 persen—jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 1,55 persen dan Thailand 2,07 persen,” tulisnya.
Syarkawi menyebut anomali terjadi karena depresiasi ekstrem rupiah tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen. “Fenomena depresiasi ekstrem rupiah terhadap dolar AS dan penurunan tajam IHSG sejak Januari 2026 lebih mencerminkan tingginya premi risiko perekonomian nasional,” ujarnya.
Opini itu juga menyoroti dampak pernyataan pejabat terhadap kepercayaan pasar dan masyarakat. “Investor sangat memerhatikan pernyataan pejabat negara. Kalau pemerintah terlihat menganggap pelemahan rupiah bukan masalah besar, pasar keuangan bisa menilai pemerintah tidak cukup serius menangani situasi,” tulis Ronny Sasmita.
“Saat ini, masyarakat sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika masyarakat merasakan kenaikan harga tetapi pemerintah terlihat menganggap enteng, maka bisa muncul ‘jarak persepsi’ antara pemerintah dengan kondisi riil masyarakat,” lanjutnya.
Anggota Komisi XI DPR Primus Yustisio turut mengkritik situasi tersebut. “Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen, tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok, bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, merosot turun,” katanya dalam rapat kerja dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Opini itu merekomendasikan empat langkah: menunjukkan _sense of crisis_ yang nyata, menurunkan risk premium melalui perbaikan tata kelola, melindungi masyarakat rentan dari _imported inflation_, dan memperbaiki komunikasi publik.
“Bank Indonesia telah mengambil langkah dengan mempertahankan BI-Rate di 4,75% pada pertemuan 21-22 April 2026, serta memperkuat intervensi di pasar spot, DNDF, dan obligasi pemerintah,” tulisnya. Namun disebutkan bahwa tanpa koordinasi dengan kebijakan fiskal, efektivitas langkah itu terbatas.
Penulis opini menutup dengan kritik terhadap jarak antara kebijakan dan kondisi di lapangan. “Setiap pagi, para ibu di pasar desa bertanya-tanya mengapa harga ayam dan cabai terus naik. Mereka tidak peduli dengan teori risk premium atau mekanisme suku bunga. Mereka hanya ingin tahu: kapan pemerintah serius melindungi mereka?”
“Di tengah ‘kebakaran’ ekonomi, rakyat butuh pemadam, bukan komentar yang meremehkan api,” tulis opini warga itu.
Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istana Netizen Com
