ISTANANETIZEN.COM, BORONG — Penulis opini Frans Anggal dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Flores – NTT, menyoroti maraknya penobatan pejabat publik sebagai raja, sesepuh, dan baginda di berbagai daerah adat. Ia menyebut fenomena itu sebagai upaya pencitraan politik jelang Pemilu 2029.
Dalam opini berjudul _”Dia Datang Kembali untuk Apa?”_ yang ditulis Selasa, 4 Agustus 2026, Frans Anggal menegaskan gelar adat bukan untuk kepentingan politik sesaat.
“Gelar Itu Bukan Upeti”
Frans menyoroti prosesi penobatan yang digelar di atas tanah leluhur Timor. Menurutnya, kehadiran para pemangku adat tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi politik.
“Gelar itu bukan upeti. Bukan barang dagangan. Bukan mahkota yang diserahkan karena seremonial semata,” ujar Frans dalam tulisannya.
Ia mengutip keresahan anak-anak muda dan keturunan Sonba’i yang menolak simbol leluhur dipakai untuk tujuan lain.
“Prosesnya tidak sah. Legitimasinya belum ada. Jangan karena kepentingan satu orang, sejarah leluhur dikorbankan,” kata Frans menirukan suara anak muda Timor.
Forum Sejarah Budaya Timor, menurutnya, juga menilai pemberian gelar tanpa kajian jelas sebagai bentuk “melukai perjuangan leluhur”.
Dari Citra Sederhana ke Panggung Kekuasaan
Frans menilai ada perubahan narasi politik dari sosok yang dulu tampil sederhana menjadi figur yang kini menerima berbagai gelar adat.
“Dulu ia menyamar sebagai yang paling rendah. Rumah di pinggir kali, turun ke gorong-gorong. Rakyat terpesona karena melihat bayangan diri mereka dalam dirinya,” tulisnya.
“Kini topeng itu diturunkan. Ia berdiri menerima selendang dan ikat kepala, dinobatkan sebagai raja dan sesepuh. Padahal di balik itu sedang menyusun taktik lain.”
Dugaan Motif Politik 2029
Dalam opini tersebut, Frans menuding kunjungan dan penerimaan gelar di berbagai daerah berkaitan dengan agenda politik 2029.
“Ia sedang membentangkan jaring: menangkap suara rakyat dengan wajah sederhana, agar partai anaknya lolos ke Senayan, agar putra tertua tetap di atas takhta, agar kekuasaan tetap di tangan keluarga,” tegasnya.
Frans juga menyinggung posisi keluarga politik tersebut saat ini: putra menjabat wakil presiden, menantu menjabat gubernur. Menurutnya, hal itu menunjukkan belum padamnya ambisi kekuasaan setelah upaya tiga periode dan perpanjangan masa jabatan gagal.
Catatan untuk NTT
Frans mengingatkan sejarah dukungan rakyat NTT yang pernah mencapai 88 persen. Namun ia menilai, realisasi di lapangan belum sepadan.
“Labuan Bajo sebagai kota pariwisata premium itu harus diakui. Lainnya? Bendungan yang menenggelamkan kebun warga. Tanah yang dirampas demi proyek. Panas bumi yang mengeringkan mata air leluhur. Ganti rugi yang menggantung. Janji yang tak kunjung ditepati,” ujarnya.
“Dan kini, setelah semua itu, ia datang kembali. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meminta gelar. Bukan membawa keadilan, melainkan membawa pencitraan.”
Pesan: Jangan Tertukar Kemeriahan dengan Kebenaran
Frans menutup tulisannya dengan imbauan kepada masyarakat adat agar tidak membiarkan warisan leluhur dijadikan batu loncatan politik.
“Jangan tertukar kemeriahan dengan kebenaran. Jangan tertukar senyum dengan ketulusan. Jangan biarkan gelar leluhur dijual di atas panggung politik,” pesannya.
“Karena pemilu 2029 bukan milik satu keluarga. Takhta negeri ini bukan warisan turun-temurun. Gelar ‘raja’ atau ‘sesepuh’ bukanlah alat untuk membelai hati rakyat agar lupa menilai: siapa yang melayani, dan siapa yang memanfaatkan.”
Reporter: Tim http://IstanaNetizen.com
Editor : AJ
