ISTANA NETIZEN.COM – Reaksi keras atas peristiwa duka, meninggalnya 4 orang Turis Asing asal Spanyol, akibat tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores – NTT, Jumat malam (26/12/2025) , kian gencar ditunjukan banyak pihak yang menayangkan peristiwa serupa kerap terjadi di wilayah itu.
Desakan untuk melakukan proses hukum atas tragedi KM Putri Sakinah kian kencang disuarakan oleh anggota DPRD dari PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat, Silverius Syukur.
Kepada media ini, melalui sambungan telepon selulernya, Sil, demikian sapaan Wakil Ketua Komisi Tiga DPRD Kabupaten Manggarai Barat itu menyatakan desakan terhadap Polres Manggarai. Ia menyatakan bahwa Polres Manggarai Barat perlu segera mengambil langkah hukum, melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang dianggap ikut terlibat dalam seluruh rangkaian proses hingga terbit nya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi KM Putri Sakinah, lalu tenggelam dan menewaskan 4 dari 11 orang penumpang.
” Saya mendesak Polres Manggarai Barat agar segera mengambil langkah hukum terhadap para pihak terkait tenggelamnya KM Putri Sakinah yang telah menewaskan 4 orang penumpang asal Spanyol, sehari setelah perayaan Natal 25 Desember 2025,” ujar Sil di Labuan Bajo kepada media ini, Selasa siang (30/12/2025).
Sil mempertanyakan kinerja KSOP Labuan Bajo, apa urgensinya sehingga berani menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB) pukul 23.00 atau tengah malam tanggal 25 Desember untuk KM Putri Sakinah.
Sementara, pihak BMKG, menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat itu, telah mengeluarkan informasi resmi tentang kondisi cuaca yang berpotensi sangat kuat mengancam keselamatan jiwa para penumpang kapal terhitung sejak 22 hingga 28 Desember 2025.
” Apakah KSOP Labuan Bajo punya kompetensi dan kewenangan khusus untuk abai terhadap informasi cuaca dari BMKG, sehingga berani menerbitkan SPB untuk KM Putri Sakinah diluar jam kerja pada pukul 23 atau jam sebelas malam, persis di malam Natal,” ungkap Sil seraya menyatakan perlunya pihak Polres Manggarai Barat melakukan penyelidikan serius dan tuntas atas kasus ini.
“‘ SPB diterbitkan tengah malam diluar jam kerja nasional, perlu dipertanyakan urgensinya apa? Polisi harus melakukan penyelidikan terhadap proses lahirnya SPB, apakah sungguh layak secara teknis terkait kemampuan kapal untuk berlayar ditengah kondisi cuaca extrim seturut informasi dari BMKG,” tuturnya.
Menurut Sarjana Pertanian jebolan Universitas Mercu Buana Jogja itu, Proses hukum atas peristiwa tenggelamnya KM Putri Sakinah harus diambil sebagai langkah preventif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pariwisata, sekaligus mencegah peristiwa serupa kembali terjadi kedepannya.
” Peristiwa ini menjadi pemicu yang memperburuk citra pariwisata di daerah kita di Manggarai Barat dimata nasional bahkan internasional. Olehnya, perlu proses hukum hingga memberikan hukuman yang setimpal kepada para pihak yang terbukti abai dan lalai hingga merenggut nyawa 4 org turis asing asal Spanyol. Proses hukum yang tegas dan tuntas, kata Sil, justru menjadi bagian dari upaya lokal / nasional untuk memperbaiki citra Pariwisata kita, meyakinkan dunia bahwa Labuan Bajo tetap menjadi destinasi super prioritas yang layak dikunjungi dan dijamin keamanan dan keselamatan segenap wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo,” terang Sil.
Menjawab pertanyaan media ini, pihak mana saja yang perlu segera di panggil dan diperiksa /dimintai keteranganya oleh Polres Manggarai Barat. Sil menyebutkan sejumlah pihak yang ia anggap perlu dimintai keterangan atau kesaksiannya dalam rangka membantu pihak kepolisian untuk mengumpulkan data dukung antara lain bahan keterangan yang dibutuhkan dalam proses hukum atas kasus ini.
Adapun para pihak terkait yang menurut Sil perlu segera dipanggil dan diperiksa oleh Polres Manggarai Barat antara lain : KSOP Labuan Bajo, Pemilik Kapal, Nahkoda, Guide, tujuh orang penumpang KM Putri Sakinah yang berhasil diselamatkan, BMKG, dll pihak.
” Polisi musti segera panggil dari periksa sejumlah pihak yang dipandang ikut terlibat dan bertanggungjawab atas peristiwa itu, diantaranya adalah KSOP Labuan Bajo, Pemilik Kapal, Nahkoda, Guide, para penumpang yang masih hidup, pihak BMKG dan berbagai pihak lainnnya yang dianggap perlu dimintai keterangannya oleh Polres Manggarai Barat,” tegas Politisi Senior PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat yang sudah 25 tahun menjadi Wakil Rakyat Manggarai Barat Dapil 1 yang mencakup 4 kecamatan ; Boleng, Komodo,Mbeliling, dan Sano Nggoang.
Sebelumnya,
Sil, berkomitmen menunjukan keperdulian atas peristiwa itu melalui forum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 1 DPRD Kabupaten Manggarai Barat ,yang dijadwalkan digelar Senin sore (29/12/2025), untuk mendesak DPRD menyikapi tragedi tewasnya 4 turis asing asal Spanyol yang menumpang KM Putri Sakinah dengan langkah politis, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dengan para pihak terkait.
” Melalui forum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 1 DPRD Manggarai Barat sore nanti, Saya pasti mendesak untuk dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan tujuan untuk mengungkap dugaan kelalaian para pihak terkait, termasuk otoritas KSOP Labuan Bajo dengan jajaran terkait, serta pemilik Kapal.”
Jika peristiwa ini , lanjut Dia, terjadi akibat kelalaian bahkan misalnya terindikasi adanya manipulasi izin pelayaran oleh oknum tertentu maka kita dorong proses hukum hingga sanksi tegas untuk memberikan efek jera,” tegasnya.
Pantauan media ini, keprihatinan atas tragedi itu, juga diungkapkan oleh Politisi PAN, Ino Peni, Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai Barat. Bagi Ino, peristiwa naas tenggelamnya KM Putri Sakinah itu bukanlah yang pertama terjadi. Peristiwa serupa sudah kerap terjadi belasan kali.
” Ini bukan peristiwa baru. Sudah belasan kali terjadi hal serupa. Kalau sudah ada surat larangan berlayar, namun kapal tetap saja berangkat maka ada persoalan serius berkaitan dengan tanggungjawab dan pengawasan,” ungkap Ketua DPC PAN Kabupaten Manggarai Barat ini dalam forum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 1 DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang digelar di Labuan Bajo, Senin sore (29/12/2025)
Lebih lanjut, Ino juga memandang perlunya penegakan hukum guna menjamin keamanan dan keselamatan wisawatan.
” Perlu dilakukan proses hukum bagi para pihak terkait. Sebab, kalau tidak ditindak tegas maka hal ini akan terus terjadi dan menimbulkan ketakutan bagi wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo,” ujarnya.
Masih di waktu dan tempat yang sama, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menyatakan peristiwa tenggelamnya KM Putri Sakinah di daerahnya sebagai duka yang sangat mendalam, tidak hanya untuk Manggarai Barat tetapi juga menjadi duka nasional.
” Ini bukan hanya duka bagi Manggarai Barat, tetapi juga duka bagi bangsa dan negara,” ungkap Bupati Edi dihadapan peserta Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 1 DPRD Manggarai Barat 2025.
Lebih lanjut Bupati Edi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat saat lebih pada upaya ekstra untuk menemukan tiga dari empat orang korban tewas yang belum ditentukan hingga pencarian hari keempat , Senin (29/12/2025.
” Seluruh Konsentrasi energi dan doa kita saat ini adalah bagaimana ketiga korban bisa ditemukan,” ujarnya.
Ia pun berharap agar keterlibatan langsung Kapolda dengan dukungan peralatan yang memadai hingga proses pencarian membuahkan hasil yang memuaskan.
” Saya berharap, dengan keterlibatan langsung Kapolda dan dukungan peralatan memadai, proses pencarian membuahkan hasil,” tuturnya.
Diketahui, empat WNA asal Spanyol yang sebelumnya dilaporkan hilang yakni Martin Carreras Fernando, Martin Garcia Mateo, Martines Ortuno Maria Lia, dan Martines Ortuno Enriquejavier.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat belum berhasil dimintai tanggapannya terkait desakan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Silverius Syukur untuk menggelar RDP guna mengungkap penyebab terjadinya tragedi naas di wilayah itu. ***
Editor : Redaksi .
