ISTANA NETIZEN.com, Jakarta
— Video Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI mendadak viral di media sosial. Dalam RDPU Kamis, 16 Juli 2026, pegiat masyarakat sipil Wahyudi Askar menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wahyudi hadir mewakili Koalisi MBG Watch, koalisi masyarakat sipil yang mengawal program MBG.
“Semakin Besar Program, Semakin Besar Potensi Korupsi”
Di hadapan anggota Komisi IX, Wahyudi menyebut MBG sebagai program terbesar di dunia. Namun ia mengingatkan ada risiko besar di baliknya.
“Think, problem is who is running the program,” tegasnya dalam video yang beredar luas.
Ia menyoroti penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, ribuan dapur SPPG dikelola oleh aparat keamanan, ormas, hingga partai politik tanpa melalui proses pengadaan yang benar.
“Di seluruh dunia hingga kemudian datanglah larangan dan kritikan,” ujarnya.
Dampak ke Pendidikan dan Harga Pangan
Wahyudi juga membeberkan hasil studi MBG Watch. Ia menyebut anggaran MBG yang sangat besar berdampak pada sektor lain.
Anggaran pendidikan dan beasiswa disebut berkurang, sementara harga pangan ikut terdorong naik.
“Kami sudah melakukan studi. Masyarakat sipil sudah menyuarakan,” katanya.
Sudah Lapor ke KPK hingga DPR
Yang paling menyentuh publik adalah pengakuan Wahyudi soal upaya aduan yang sudah dilakukan.
“Kami sudah sampaikan ke KPK, Kementerian, KPPU, dan sekarang ke DPR. Tapi kami tidak tahu lagi solusinya apa.”
Ia juga menyebut satu-satunya jalan terakhir adalah mengajukan `judicial review` ke Mahkamah Konstitusi.
Tuntutan MBG Watch
Dalam RDPU tersebut, MBG Watch menyampaikan 2 poin utama:
1. Temuan Lapangan terkait Program MBG sejak diluncurkan
2. Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Tata Kelola dan Transparansi Program ke Depan
Reaksi Publik
Video potongan pidato Wahyudi langsung viral. Ribuan warganet membagikan dan menyebutnya sebagai “suara nurani rakyat”.
“Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan Pemerintah saat ini, selain kuasa ALLAH SWT” tulis salah satu komentar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait poin-poin yang disampaikan.
Penulis : Tim Redaksi Istana Netizen
Editor : AJ
