NAGEKEO, IstanaNetizen.com – Rapat koordinasi penanganan gempa Flores di Posko Mbay, Kabupaten Nagekeo, Rabu [26/8/2026] berlangsung panas. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto “membongkar” lemahnya kesiapan BPBD Nusa Tenggara Timur.
Suharyanto blak-blakan menyebut pemerintah daerah kewalahan di hari-hari pertama bencana karena tidak memiliki stok logistik.
“Gudang BPBD Kosong, Daerah Tidak Bisa Berbuat”
`”Ketika terjadi bencana, daerah ini tidak bisa berbuat, Pak Presiden,”
kata Suharyanto dalam rapat yang juga dihadiri Wapres Gibran, 7 Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur NTT.
Menurutnya, gudang-gudang logistik BPBD di wilayah terdampak dalam kondisi kosong. Akibatnya, bantuan dasar seperti sembako, tenda, dan matras terlambat sampai ke pengungsi.
“Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong. Untung Bapak Presiden memberi bantuan Rp20 miliar sehingga itu sangat membantu pemerintah daerah,” ujarnya.
Suharyanto menilai keterlambatan inilah yang membuat masyarakat berteriak 1-2 hari pertama pascagempa.
“Itu yang menyebabkan masyarakat teriak-teriak, ‘kami belum dibantu. Kami belum dapat bantuan, di mana pemerintah,’ padahal ini sementara berjalan,” katanya.
Perbedaan BNPB dan BPBD: Komando
Kepala BNPB juga menyoroti struktur. BNPB langsung di bawah Presiden sehingga bergerak cepat 1×24 jam. Sementara BPBD tidak memiliki hubungan komando dengan BNPB.
`”Kami kan datang setelah itu, 1×24 jam. BNPB alat Bapak Presiden, kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD. Sementara kami BNPB kuat di bawah Presiden sehingga mau apa saja bisa,” tegasnya.
Ia berharap ke depan Pemprov dan Pemkab/Kota menyiapkan anggaran Rp5 miliar – Rp10 miliar untuk buffer stock bencana.`
Respons Prabowo: Pusat Siap Bantu Bangun Gudang di Daerah
Mendengar laporan itu, Presiden Prabowo langsung merespons. Ia setuju setiap daerah harus punya gudang dan stok sendiri.
“Jadi saran Anda BPBD tingkat provinsi punya gudang makanan sendiri? Nanti kabupaten juga punya sendiri? Nanti kita bantu tiap provinsi biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama juga dengan bupati,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, gubernur dan bupati wajib memiliki cadangan logistik sebagai bentuk kesiapsiagaan. Jika daerah belum mampu, pemerintah pusat akan membantu menyiapkannya.
Pengakuan Gubernur NTT
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui keterbatasan tersebut. Ia menyebut Pemprov langsung berkoordinasi dengan BNPB dan memakai skema “bayar belakangan” ke toko/kios untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Dan syukur kepada Tuhan, di daerah-daerah sulit seperti Palue mereka bantu,” kata Melki.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat akan memperkuat kesiapan logistik agar bantuan dasar bisa langsung disalurkan saat bencana terjadi lagi.
Reporter: Tim IstanaNetizen
Editor: AJ
