Berita Utama http://Istananetizen.com dari naskah opini Rudi Sinaba di Makassar, Senin 27 Juli 2
MAKASSAR, http://ISTANETIZEN.COM –
Wibawa sebuah negara tidak hanya diukur dari luas wilayah atau besarnya anggaran. Ada satu simbol yang nilainya tak ternilai: Podium Istana.
Dari sanalah kebijakan diumumkan, arah bangsa ditentukan, dan wajah Indonesia diperlihatkan ke dunia. Karena itu, setiap kata yang keluar dari sana seharusnya melewati timbangan nalar, data, dan tanggung jawab sejarah.
Namun beberapa tahun terakhir, podium yang sama justru kerap menjadi sumber kegaduhan. Bukan karena isinya selalu mencerahkan, melainkan karena kata-kata yang keluar darinya beberapa kali terpleset. Dan ketika yang terpleset adalah Kepala Negara, yang ikut tersandung adalah wibawa negara.
Ketika Angka Menjadi Bumerang
Contoh paling ramai disorot terjadi 21 Juli 2025 di Klaten. Presiden menyampaikan laporan bahwa satu penggilingan padi bisa untung Rp2 triliun per bulan pada setiap musim panen.
Secara ekonomi, angka itu sulit diterima akal sehat. Pelaku usaha, akademisi, bahkan publik awam bisa menghitung bahwa margin industri penggilingan padi tidak akan mendekati angka tersebut.
“Masalahnya bukan pada kemarahan terhadap mafia beras. Kemarahan itu sah. Yang bermasalah adalah ketika angka yang belum diverifikasi diucapkan dari podium tertinggi negara,” tulis Rudi Sinaba dalam opininya.
Sebab ketika data keluar tanpa verifikasi, yang terguncang bukan hanya logika publik. Kepastian pasar, kepercayaan pelaku usaha, dan kredibilitas proses pengambilan keputusan negara ikut dipertaruhkan.
Diksi yang Melukai Demokrasi
Lebih dari soal angka, publik juga mencatat deretan diksi lain dari podium yang sama. Wartawan dan LSM disebut “Londo Ireng”. Rakyat kritis diminta “pindah negara”.
Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar ringan dalam suasana emosional. Tapi dampaknya tidak ringan bagi demokrasi.
“Demokrasi tumbuh dari kritik, bukan dari pengusiran. Pers dan masyarakat sipil adalah penyeimbang kekuasaan, bukan musuh kekuasaan,” tegas Rudi.
Dampaknya langsung terasa. Di media sosial, presiden yang seharusnya jadi simbol kewibawaan berubah jadi bahan meme. Di ruang diskusi, kebijakan pemerintah ikut dipertanyakan karena cara komunikasinya. Di mata dunia, Indonesia berisiko kehilangan modal paling mahal: kredibilitas.
Podium Harusnya Punya Sistem Penjaga
Rudi menekankan, podium istana seharusnya paling steril dari kesalahan. Bukan karena presiden harus selalu benar, tetapi karena setiap kata presiden membawa konsekuensi jauh lebih besar dari kata warga biasa.
Podium itu semestinya dijaga sistem. Ada tim yang menyaring data. Ada penasihat yang berani berkata, “Pak, data ini belum terverifikasi.” Ada orang di sekitar kekuasaan yang tidak hanya pandai mengangguk, tapi juga berani mengoreksi.
“Sebab setiap kalimat presiden bukan sekadar ucapan. Ia bisa jadi sinyal bagi pasar, pesan bagi birokrasi, bahan pemberitaan dunia, bahkan catatan sejarah,” ujarnya.
Ketika sistem itu tidak berjalan, yang membayar harganya bukan hanya presiden. Yang membayar adalah 280 juta rakyat.
Kembalikan Fungsi Podium
Negara tidak bisa dikelola dengan standar “nanti juga diluruskan”. Sebab kata dari podium istana tidak selalu bisa ditarik kembali. Kata bisa jadi kebijakan. Angka bisa jadi persepsi. Dan persepsi dalam politik dan ekonomi, harganya sangat mahal.
“Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdas. Yang kita butuhkan adalah keberanian menjaga standar. Menjaga agar podium istana tidak menjadi tempat uji coba angka, melampiaskan kekesalan, atau mempertontonkan emosi sesaat,” tulis Rudi.
Ia menutup dengan ajakan: Mari kembalikan fungsi podium. Jadikan ia ruang untuk mencerahkan, mempersatukan, menenangkan, dan mengangkat derajat bangsa.
“Sebab sejarah tidak akan mengingat siapa yang berteriak paling keras. Sejarah akan mencatat apa yang dikatakan, dan apakah setelah itu bangsa ini menjadi lebih terhormat — atau justru kehilangan wibawa.
Podium itu milik kita semua. Dan wibawa bangsa, sering kali, memang berada di ujung lidah orang yang berkuasa.***
Tentang Penulis
_Rudi Sinaba adalah pengamat komunikasi politik dan warga Makassar._
Reporter : AJ
Editor : Tim Redaksi Istana Netizen
