- Trending
- Comments
- Latest
ISTANA NETIZEN.COM – Praktisi hukum dan pengamat fasilitas publik Dr. Edi Hardum, S.H., M.H., mendesak Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik dan Pemerintah Austria, menyusul tewasnya dua wisatawan asal Austria akibat ambruknya Jembatan Cunca Wulang, di Kecamatan Mbliling, Kabupaten Manggarai Barat, Flores – NTT Minggu, 24 Mei 2026. Edi menyebut insiden itu murni kelalaian pemerintah daerah, bukan musibah alam.
Pemerintah Harus Akui Kelalaian
“Gubernur dan Bupati harus jujur mengakui kejadian itu merupakan sebuah kelalaian pemerintah setempat. Kenapa disebut gagal? Karena pemerintah seharusnya tahu kapan sebuah jembatan atau gedung _expired_ atau tidak digunakan lagi,” kata Edi Hardum di Jakarta, Senin sore, 25 Mei 2026.
Menurut Edi, setiap gedung dan jembatan memiliki catatan masa kekuatan dan kelayakan pakai. Data itu wajib dipegang dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang dulu membangun jembatan tersebut.
Desak Audit Total Properti Wisata di NTT
Edi meminta Gubernur dan Bupati segera berjanji melakukan audit kekuatan seluruh jembatan dan bangunan publik di objek wisata NTT, khususnya Manggarai Barat.
“Kalau sudah daluwarsa, segera stop digunakan demi keselamatan. Kejadian Jembatan Cunca Wulang harus menjadi kesempatan evaluasi menyeluruh soal properti wisata di Manggarai Barat dan daerah-daerah lain di NTT,” tegasnya.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Terkait pertanggungjawaban hukum, Edi menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Namun ia memberi gambaran: jika jembatan baru berumur dua tahun, maka masih dalam masa perawatan kontraktor. Jika lebih dari dua tahun, tanggung jawab beralih ke dinas terkait.
“Saya minta Polres Manggarai Barat agar profesional dalam memproses pidana kasus ini,” ujar Edi.
Pemerintah Dinilai Tidak Antisipatif
Edi menilai ambruknya Jembatan Cunca Wulang mencerminkan pola kerja pemerintah yang reaktif, bukan antisipatif. Ia menyamakan kasus ini dengan tabrakan kereta api di Bekasi beberapa bulan lalu akibat perlintasan sebidang.
“Sebuah taksi mogok di tengah rel membuat KRL mogok sehingga ditabrak kereta eksekutif dari Surabaya ke Jakarta. Banyak korban jiwa. Setelah kejadian itu, baru Presiden Prabowo memerintahkan bangun _underpass_. Jadi sifatnya reaktif, tidak antisipatif,” kata dia.
Jangan Tunggu Korban Baru Bertindak
Ia mendesak pemerintah pusat hingga daerah mengubah pola perawatan fasilitas publik. “Jangan tunggu ada korban jiwa baru bekerja atau melakukan perawatan,” ucap Edi.
Menurutnya, insiden Cunca Wulang menambah panjang daftar korban wisatawan asing dan lokal di Manggarai Barat akibat minimnya sikap antisipatif. “Kita sebagai bangsa Indonesia malu dengan kejadian ini,” tutupnya.
Profil Narasumber:
Dr. Edi Hardum, S.H., M.H. adalah praktisi dan pengamat hukum serta fasilitas publik yang beraktivitas di Jakarta dan Labuan Bajo.
Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istana Netizen Com
