TELAK! Edi Hardum Sebut Berita Pena1NTT Sesat & Vonis Sepihak: “Saya Menduga, Bukan Menuduh”

ISTANA NETIZEN.com — Pemberitaan http://Pena1NTT.com edisi 5 Juni 2026 berjudul _“Klaim Sepihak Dibantah Kejari Manggarai, Edi Hardum Terancam Pidana!”_ langsung direspons keras Dr. Siprianus Edi Hardum, S.H., M.H.

Dosen Ilmu Hukum Pidana di salah satu perguruan tinggi Jakarta itu menilai berita tersebut menyesatkan, sarat opini, dan menghakimi. Jumat malam, 5 Juni 2026, Edi melayangkan Hak Jawab ke redaksi http://Pena1NTT.com dengan tembusan ke Istana Netizen.

BACAJUGA

Juni 5, 2026

Bau Korupsi DP2KBP3A Matim Menyengat: 9 Pejabat Diperiksa, Bupati Manggarai Ikut Terseret !

Juni 5, 2026

Edi menegaskan, diksi “menuduh” dan vonis “terancam pidana” dalam berita http://Pena1NTT.com adalah pelintiran fakta. “Saya menduga, bukan menuduh. Itu dua hal berbeda di mata hukum,” tegasnya.

Berikut Hak Jawab lengkap yang diterima Istana Netizen:

HAK JAWAB UNTUK http://PENA1NTT.COM
Dari: Dr. Siprianus Edi Hardum, S.H., M.H.

Kepada Yth.
Pemimpin Redaksi http://Pena1NTT.com
Di Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Siprianus Edi Hardum, S.H., M.H., menyampaikan Hak Jawab atas pemberitaan http://Pena1NTT.com tanggal 5 Juni 2026 berjudul: _“Klaim Sepihak Dibantah Kejari Manggarai, Edi Hardum Terancam Pidana!”_
Link: https://pena1ntt.com/klaim-sepihak-dibantah-kejari-manggarai-edi-hardum-terancam-pidana/

Pemberitaan tersebut sangat merugikan saya karena sarat opini redaksi, menyimpulkan sepihak, dan tidak berimbang. Berikut 9 poin keberatan dan klarifikasi saya:

1. Judul Berita Bersifat Opini dan Menghakimi

Frasa _“Edi Hardum Terancam Pidana!”_ adalah opini. Faktanya, hingga hari ini tidak ada penetapan tersangka terhadap saya. Informasi yang saya sampaikan kepada media sebelumnya adalah keterangan narasumber dalam wawancara. Tugas verifikasi ada pada wartawan yang mewawancarai saya. Pihak Kejaksaan membantah setelah dikonfirmasi wartawan lain. Itu mekanisme jurnalistik yang wajar. Tidak ada unsur pidana bagi narasumber yang memberi informasi untuk dikonfirmasi.

Terkait aduan Bupati Manggarai ke Polres Manggarai atas pernyataan saya yang menggunakan diksi “dugaan”, mengapa http://Pena1NTT.com menyimpulkan ada pidana? Judul tersebut jelas opini yang merugikan.

2. Tuduhan “Memicu Kegaduhan Publik” Tidak Berdasar

Pada alinea ketiga tertulis: _“Langkah tegas kejaksaan ini diambil untuk meluruskan kegaduhan publik yang dipicu oleh pernyataan sepihak Edi Hardum…”_. Dari mana redaksi tahu kegaduhan publik disebabkan pernyataan saya? Justru dengan pernyataan saya, Kejari Ruteng bekerja lebih terbuka menangani kasus DAK Matim. Saya berterima kasih kepada Kejari Ruteng yang mulai serius dan transparan.

3. Frasa “Informasi Bohong” adalah Penilaian Sepihak

Kalimat: _“Narasi bombastis mengenai angka pengembalian dana 11 persen maupun spekulasi keterlibatan pihak luar merupakan informasi bohong…”_ adalah opini yang menyudutkan. Sebagai narasumber, saya menyampaikan informasi untuk dikonfirmasi wartawan. Menilai bombastis atau tidak adalah ranah redaksi, bukan kewajiban saya untuk konfirmasi.

4. Saya Tidak Mencatut Nama Kejaksaan

Saya tidak mencatut Kejaksaan. Saya meneruskan informasi yang saya terima kepada wartawan untuk dikonfirmasi kebenarannya. Tujuannya mendukung Kejari Ruteng dan aparat penegak hukum agar Manggarai bersih dari korupsi. Ini bukan kepentingan pribadi. Saya mengapresiasi komitmen Kejari Manggarai yang profesional, independen, dan akuntabel.

5. Vonis “Melanggar UU ITE” Melampaui Fakta Hukum

Kalimat: _“Nahas bagi Edi Hardum… dirinya kini tengah menghadapi konsekuensi hukum… dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU ITE”_ adalah kesimpulan sepihak. Aduan ke polisi tidak sama dengan vonis bersalah. Bupati Manggarai sudah memberi hak jawab kepada media yang memuat pernyataan saya. Menyimpulkan saya melanggar UU ITE sangat merugikan dan tidak saya terima.

6. Pelintiran Diksi “Menuduh” Padahal Saya “Menduga”

Kalimat: _“Edi Hardum yang secara serampangan menuduh aliran dana kasus dugaan korupsi…”_ tidak benar. Dalam berita http://Viva.co.id, saya memakai kata “menduga” dengan dasar: Istri Bupati Manggarai, Ibu Meldyanti Hagur, meminta cabut berita soal dugaan korupsi di Manggarai Timur yang menyeret nama Jefrin Haryanto. Bupati Manggarai sudah memberi hak jawab ke http://Viva.co.id. Saya tidak menuduh.

7. Frasa “Pembunuhan Karakter yang Keji” Tidak Tepat

Kalimat: _“Tindakan melemparkan tuduhan tanpa dokumen formil itu dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang keji…”_ keliru. Sekali lagi: saya tidak menuduh, saya menduga. Dasar dugaan saya jelas dan sudah dijawab Bupati melalui hak jawab di http://Viva.co.id.

8. Tuduhan “Mencatut Kejaksaan” Tidak Berdasar

Kalimat: _“Edi Hardum mengalihkan narasi dengan dalih bahwa manuvernya mencatut nama lembaga…”_ merugikan. Saya tidak pernah mencatut Kejari Ruteng. Saya justru mendukung agar kasus diusut. Pernyataan saya di http://Viva.co.id tidak sedikit pun menjelekkan atau menyudutkan Kejari Ruteng.

9. Tuntutan Pencabutan Berita

Saya meminta berita berjudul _“Klaim Sepihak Dibantah Kejari Manggarai, Edi Hardum Terancam Pidana!”_ dicabut dari seluruh kanal, termasuk grup Facebook, karena membentuk opini publik seolah-olah saya mencatut Kejari Ruteng dan menuduh Bupati Manggarai menerima aliran dana. Saya tegaskan: saya tidak menuduh, tetapi menduga, dengan dasar permintaan cabut berita oleh istri Bupati.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 40/1999 tentang Pers, saya meminta hak jawab ini ditayangkan paling lambat 6 jam sejak diterima Pemimpin Redaksi dan ditempatkan di kanal yang sama dengan berita awal.

Hormat saya,

Dr. Siprianus Edi Hardum, S.H., M.H
Jakarta, 5 Juni 2026

—

CATATAN REDAKSI ISTANA http://NETIZEN.COM

Hak Jawab ini dimuat secara utuh sebagai bentuk ketaatan pada Pasal 1 angka 11, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 40/1999 tentang Pers. Istana Netizen menjunjung tinggi asas keberimbangan, akurasi, dan hak setiap warga negara untuk klarifikasi. Kami persilakan semua pihak memberi tanggapan.

Penulis/ Editor: Tim Redaksi Istana Netizen