ISTANETIZEN.COM – Isu dominasi oligarki dalam ekonomi dan politik nasional kembali menjadi sorotan. Dua tokoh dengan latar berbeda, Frans Mado dan Amien Rais, menyampaikan pandangan mereka pada Jumat hingga Minggu pekan ini.
Frans Mado: Petani Perlu Bangun “Kerajaan Bisnis” di Desa
Tokoh Diaspora Flores di Australia asal Nagekeo, Frans Mado, mendorong petani di seluruh Indonesia memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi di WAG AJ-PKF pada Jumat (15/5/2026).
Frans membandingkan cara kerja oligarki dan petani dalam mengelola sumber daya.
“Oligarki hadir karena kemahiran mereka mengolah SDA dan SDM dalam sistem manajemen bisnisnya,” ujarnya.
Fransiskus Sigit A.Mado,ST.
Menurutnya, kekuatan oligarki ditopang oleh SDM profesional yang mengelola bisnis secara sistematis. Karena itu ia mempertanyakan kesiapan petani untuk melakukan hal serupa di tingkat desa.
“Bagaimana petani juga membangun kerajaan bisnis di setiap kampung dari seluruh komunitas para petani, untuk hidup lebih sejahtera?” katanya.
Frans juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.
“Negara ini kuat jika prinsip kekuasaan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kotamadya di se Nusantara itu betul-betul profesional dan tidak korupsi,” ujarnya.
Ia mengajak pelaku usaha besar untuk turut membantu masyarakat melalui sistem manajemen bisnis yang mereka miliki.
“Bagi mereka yang telah sukses menjadi oligarki di NKRI ini, apakah tabu Anda membantu rakyat di negeri sendiri dengan sistem manajemen bisnis yang Anda punya?” katanya.
Dalam usulan efisiensi anggaran, Frans menyarankan jumlah anggota DPR RI dikurangi dan hanya menerima tunjangan.
“DPR RI tak perlu diberi gaji. Cukup diberi tunjangan transportasi dan tunjangan aktivitas di wilayah dapilnya. DPR RI cukup 50 orang saja,” ujarnya.
Amien Rais: Oligarki Pengaruhi Kebijakan Era Jokowi*
Sementara itu, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyoroti peran kelompok oligarki dalam sistem politik Indonesia sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritik itu ia sampaikan di hadapan kader pada Musyawarah Nasional Partai Ummat di Sleman, DIY, Minggu (3/6/2026), sebagaimana dilansir Istananetizen.com Jumat (15/5/2026).
“Biaya politik yang tinggi membuat partai dan elit politik rentan tunduk pada kepentingan pemodal besar. Akibatnya, undang-undang yang disahkan tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Amien.
Prof.Dr.Amin Rais,MA.
Amien juga menyebut fenomena kemerosotan demokrasi atau _democratic backsliding_ terlihat dari penurunan jumlah kelas menengah dalam lima tahun terakhir.
Dalam kesempatan itu ia menantang Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan menindak praktik mafia di sektor pertambangan.
“Presiden harus berani melepaskan diri dari pengaruh kelompok pemodal dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan kepentingan nasional,” katanya.
Amien menyebut pernyataannya sebagai peringatan agar pemerintah segera mengevaluasi pengaruh kelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan. Jika tidak, menurutnya, visi “Indonesia Emas” berisiko tidak terwujud.
Tanggapan Publik
Pernyataan kedua tokoh ini memicu diskusi publik terkait sejauh mana kebijakan negara dipengaruhi modal besar, serta bagaimana memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Penulis/Editor: Tim Redaksi http://Istananetizen.com_
