ISTANA NETIZEN.COM – Patritius Arifin mengulas kembali pemikiran Karl Marx yang dinilainya relevan dengan kondisi hari ini. Menurutnya, negara kerap tampil memihak kelas kuat, sementara orang kecil justru menjadi korban pembangunan dan tidak punya akses pada keadilan.
Orang Kecil Kalah, Hukum Justru Memakan Mereka
“Kita hampir setiap saat menyaksikan bagaimana orang kecil dikalahkan. Orang kecil sering menjadi korban pembangunan. Negara memang negara hukum, tetapi orang kecil hampir tidak punya akses pada keadilan, bahkan sangat sering hukum justru memakan mereka,” tulis Patritius, Senin, 25 Mei 2026.
Ia mengajak pembaca menelusuri pemikiran Karl Marx, tokoh yang dianggap pahlawan kaum buruh dan tertindas, untuk menjawab pertanyaan mengapa negara dalam banyak kasus terang-terangan memihak kelas yang kuat.
Bertolak dari Sosialisme: Hapus Kelas Penguasa
Patritius menjelaskan, Marx adalah seorang sosialis. Sosialisme meyakini keadilan tercapai dengan penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi.
“Dengan kata lain, bagi Marx jika suatu masyarakat mau adil, kelas penguasa harus dihapus dari antara mereka. Inilah inti sosialisme Marx, yakni emansipasi! Ia mendorong perombakan struktur yang menindas,” tulisnya.
Penemuan Penting Marx: Basis Menentukan Superstruktur
Yang jenius dari Marx, menurut Patritius, adalah soal peran negara dalam struktur penindasan. Marx tidak percaya perubahan digerakkan oleh ide atau kesadaran semata.
“Ide justru mengikuti realitas material. Perubahan selalu datang dari bawah,” jelasnya.
Revolusi buruh, kata dia, tidak bangkit hanya karena khotbah atau orasi. “Revolusi akan bangkit dengan sendirinya ketika situasi material sudah siap, misalnya ketika uang tak lagi cukup untuk menambal atap yang bocor, anak-anak mati kelaparan karena tak makan, upah semakin rendah, obat-obatan mahal,” tulis Patritius.
Bagi Marx, motor sejarah adalah dinamika nyata di basis, sementara ideologi, agama, filsafat, negara, hukum yang disebut superstruktur hanyalah refleksi situasi material.
Basis adalah Konflik, Negara adalah Negara Kelas
Patritius menegaskan, ciri basis adalah konflik. Marx mengungkap masyarakat terbagi ke dalam dua kelas yang bertentangan: pemilik modal dan yang tidak memiliki.
“Negara menurut Marx tertanam dalam relasi produksi yang timpang tadi. Jadi, negara secara hakiki merupakan negara kelas, artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi,” tulisnya.
Dengan demikian, negara bukan lembaga netral. “Negara adalah bagian dari struktur penindasan. Konflik di basis tidak terselesaikan dalam negara hukum. Yang kuat tetap akan memerintah, sementara yang lemah akan dikuasai,” tegas Patritius.
Fakta Politik Hari Ini: Politisi-Pebisnis Dominasi Parlemen dan Kabinet
Untuk membuktikan tesis Marx, Patritius mengutip riset ICW Oktober 2024.
“Penelitian itu mengungkap fakta bahwa sekitar 61% anggota DPR RI periode 2024-2029 merupakan politisi-pebisnis, atau sekitar 354 dari 580 total anggota DPR,” tulisnya.
Di eksekutif, data JATAM menyebut lebih dari 30 dari 48 menteri di kabinet Prabowo memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan oligarki atau aktivitas bisnis, khususnya sektor ekstraktif.
Data ini, kata dia, linear dengan ekspansi modal melalui negara seperti kasus Rempang, food estate di Papua, Kalimantan, dan NTT, serta konsesi tambang dan sawit yang meluas.
Kesimpulan: Negara Harus Hilang dalam Masyarakat Sosialis
“Kesimpulan yang bisa diambil dari kenyataan bahwa kamar-kamar lembaga kekuasaan dibegal pemodal sebetulnya sederhana: negara sejak semula adalah alat hegemoni kelas atas!” tulis Patritius.
Karena itu, perubahan hakiki tidak bisa diharapkan datang dari negara. “Kelas atas tidak mungkin memotong dahan di mana mereka duduk. Itulah mengapa dalam masyarakat sosialis, negara menurut Marx harus hilang. Ia layu bersama lenyapnya kepemilikan pribadi dan kelas. Negara adalah bagian dari struktur penindasan yang harus dilawan,” tutupnya.
Penulis / Editor : Tim Redaksi Istana Netizen Com
