ISTANA NETIZEN.COM- Warga masyarakat Pulau Boleng Desa Batu Tiga, Kec.Komodo,Kab.Manggarai Barat, Flores – Nusa Tenggara Timur (NTT) mengisi kesempatan reses anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat, Silverius Syukur dengan mengajukan sejumlah usulan.
Pantauan media ini, reses hari ketiga untuk anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat berlangsung di Pulau Boleng pada Kamis (2/4/2026)
Kehadiran Silverius Syukur bersama Staf Setwan Kabupaten Manggarai Barat, Fany bersama rombongan mendapat sambutan hangat dari puluhan warga masyarakat Pulau Boleng.
Dalam reses ini Sekretaris Desa (Sekdes) Batu Tiga Hadirun atas nama Pemerintah Desa menyampaikan sambutan selamat datang dan terima kasih kepada Anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat Silverius Syukur. Sekdes Hadirun memandang positif kegiatan reses sebagai kesempatan bagi warga masyarakat Desa Batu Tiga di Pulau Boleng untuk menyampaikan berbagai usulan konkreat yang menjadi kebutuhan mendesak bagi warga desa itu.
Sekdes Hadirun lalu mengajak warga masyarakat Pulau Boleng untuk mengisi kesempatan reses ini untuk menyampaikan berbagai usulan kepada Wakil Rakyat Silverius Syukur dari PDIP Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 .
” Syukur Alhamdulillah Bapak Dewan sudah memilih Pulau Boleng sebagai salah satu titik pertemuan reses dan telah berkenan datang ke wilayah Desa Batu Tiga untuk bertemu dan berdiskusi sembari menyerap aspirasi masyarakat di Pulau Boleng. Bapak dan Ibu Warga masyarakat Pulau Boleng yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan reses dari Bapak Sil Syukur hari ini, harus mengisi kesempatan yang sangat baik ini dengan keberanian untuk berbicara menyampaikan usulan aspirasi sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan pada masa sidang II DPRD Kabupaten Manggarai Barat nantinya oleh Bapak Anggota Dewan Kita Sil Syukur,” ungkap Sekdes Hadirun seraya memberikan kesempatan seluasnya bagi Silverius Syukur untuk berdialog dengan warga masyarakat Pulau Boleng.
Dalam reses hari ketiga, Syukur kembali menegaskan arti pentingnya reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebagai agenda rutin tahunan untuk “pulang kampung” dalam rangka bertemu , menyapa, dan berdialog serta menerap aspirasi masyarakat sebagai “oleh-oleh” yang akan dibawa pulang untuk diperjuangkan lebih lanjut di tingkat Kabupaten kepara Pemerintah melalui lembaga politik DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
” Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa, Bapak Ibu warga masyarakat Pulau Boleng bersama pemerintah Desa Watu Tiga telah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti reses hari ketiga di Pulau Boleng ini. Reses merupakan agenda rutin tahunan setiap anggota DPRD untuk “pulang kampung” dalam rangka menjumpai warga masyarakat, menyapa dan berdialog serta menyerap aspirasi masyarakat untuk dibawa pulang dan diperjuangkan lebih lanjut kepada Pemerintah melalui Lembaga politik DPRD Kabupaten Manggarai Barat,” ungkap Syukur dihadapan puluhan warga masyarakat Pulau Boleng.
Dalam reses yang dihadiri Sekdes Desa Batu Tiga, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempatan bersama sejumlah warga Nelayan telah menyampaikan sejumlah usulan konkreat sebagai kebutuhan yang sangat urgent dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Pengadaan Tenaga Medis
Warga Pulau Boleng atas nama Megawati mengusulkan perlunya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyediakan tenaga medis yang memadai untuk menjamin pelayanan kesehatan yang optimal bagi warga masyarakat Pulau Boleng.
Usulan ini disampaikan oleh Megawati kepada anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat Silverius Syukur karena untuk Pulau Poleng sudah ada Puskesdes dan sempat tersedia dua orang tenaga medis. Namun keduanya telah lulus tes P3K Paruh waktu dan sangat disayangkan keduanya ditempatkan di wilayah lain diluar Pulau Boleng. Akibatnya, untuk beberapa bulan belakangan, warga Pulau Boleng kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti biasanya akibat ketiadaan tenaga medis.
” Kami butuh tenaga medis. Tolong Pemerintah bantu tempatkan tenaga medis untuk kami di Pulau Boleng. Sebelumnya memang sudah ada 2 orang tenaga medis di Puskesdes Desa Batu Tiga di tempat kami di Pulau Boleng. Tetapi keduanya sudah lulus tes P3K Paruh Waktu dan tidak ditempatkan kembali ke Pulau Boleng tapi justru ditempatkan di wilayah lain diluar Desa Batu Tiga,” ungkap seorang Ibu yang mengaku bernama Megawati.
Kebutuhan warga masyarakat Pulau Boleng akan tenaga medis dibenarkan oleh Sekdes Hadirun. Ia menegaskan bahwa benar, di Desa Watu Tiga sudah ada Puskesdes di Pulau Boleng dan sebelumnya sempat memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat di wilayah ini. Namun kedua oknum tenaga medis di Puskesdes Desa Batu Tiga itu menurut Sekdes Hadirun telah mengikuti tes P3K Paruh Waktu dan keduanya lulus. Namun sangat disayangkan keduanya tidak ditempatkan kembali ke Pulau Boleng melainkan justru bertugas di luar wilayah Desa Batu Tiga.
” Kami di Desa Batu Tiga di Pulau Boleng sudah ada Puskesdes. Ada fasilitas layanan kesehatan bagi warga masyarakat Pulau Boleng oleh dua orang tenaga medis. Namun keduanya sudah ikut tes P3K Paruh Waktu dan semuanya lulus. Tetapi setelah keduanya lulus, mereka tidak ditempatkan kembali bertugas di Puskesdes di Pulau Boleng melainkan diluar Pulau Boleng. Itu sebabnya dalam beberapa bulan terakhir warga kami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti sebelumnya,” terang Sekdes Hadirun.
Karenanya, lanjut Sekdes Hadirun, warga Pulau Boleng meminta tenaga karena kantor Puskesdes yang sudah tersedia di Pulau Boleng kini ketiadaan dokter atau minimal perawat yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.
Warga Pulau Boleng ingin adanya tenaga medis yang hadir secara langsung untuk memberikan perawatan dan pengobatan bagi warga.
” Kantor puskesdes dan fasilitas kesehatan sudah ada, tetapi tenaga medisnya sudah tidak ada. Tolong Bapak Dewan bantu perjuangkan di Kabupaten agar Pemerintah boleh segera menyiapkan dan menempatkan tenaga medis di Puskes di Pulau Boleng,” pinta Sekdes Hadirun.
Pembangunan Tanggul 300 meter
Warga Pulau Boleng atas nama Lili Maya Sari mengusulkan perlunya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui dinas terkait untuk membangun tanggul untuk melindungi dan menjamin keamanan dan kenyamanan segenap warga masyarakat Pulau Boleng dari ancaman bahaya gelombang pasang air laut yang setiap waktu mengancam warga masyarakat di Pulau Boleng.
Menurut Sari, pembangunan tanggul di Pulau Boleng sangat dibutuhkan untuk mencegah air laut di sekeliling Pulau Boleng masuk ke dataran / perkampungan.
” Kami butuh tanggul untuk melindungi daerah sekitar kampung ini agar terhindar dari banjir dan erosi. Kami sangat butuh tanggul untuk melindungi pemukiman kami di pulau Boleng dari abrasi pantai atau banjir laut,” tutur Sari.
Urgensi pembangunan tanggul setinggi kurang lebih 50 Cm dan panjang sekitar 300 meter diungkapkan oleh Sekdes Hadirun.
Ia menyatakan bahwa tanggul di Pulau Boleng memang pernah dibangun oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sekitar 10 tahun lalu. Namun kini tanggul sepanjang 300 meter itu telah rusak sehingga air laut saat sedang Pasang kerap melanda perkampungan Pulau Boleng.
” Dulu sekitar 10 tahun lalu tanggul untuk kami di Pulau Boleng sudah pernah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tapi bangunan sudah banyak yang rusak sehingga warga merasa tidak aman. Tinggi tanggul yang perlu dibangun kurang lebih 50 Cm dan panjangnya 300 meter,” ungkap Sekdes Hadirun.
Pembangunan Jembatan Kayu
Warga Pulau Boleng atas nama Sunarti mengusulkan perlunya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk membangun jembatan kayu di tepi pantai Pulau Boleng. Jembatan kayu yang dimaksudkan Sunarti adalah sejenis dernaga atau pelabuhan kecil yang terbuat dari kayu, digunakan sebagai tempat untuk menambatkan perahu atau kapal motor. Jembatan kayu yang diusulkan Sunarty berfungsi sebagai akses untuk naik turun dari perahu atau kapal motor ke darat, sekaligus sebagai tempat untuk memuat dan membongkar barang.
” Pak tolong bantu perjuangkan di Kabupaten supaya di tempat kami di Pulau Boleng juga dibuatkan jembatan kayu untuk bantu warga saat naik turun dari perahu atau kapal motor ke darat,” ungkap Sunarty.
Tugas Wakil Rakyat Memperjuangkan aspirasi masyarakat
Silverius Syujur, Anggota DPRD PDIP Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 yang mencakup 4 Kecamatan yakni Komodo, Boleng, Mbliling, dan Sano Nggoang menegaskan bahwa berbagai usulan yang ia dengar sendiri dari warga masyarakat Pulau Boleng dan di tempat lainnya yang ia temui saat reses berlangsung, adalah hak warga masyarakat untuk diperjuangkan lebih lanjut oleh segenap wakil rakyat termasuk dirinya.
Syukur menegaskan bahwa memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah adalah bagian dari tugas anggota DPRD yang telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan suara mayoritas dari masyarakat saat pileg berlangsung.
” Sudah menjadi tugas kami para wakil rakyat untuk serius memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami terima saat reses. Bapak Ibu sudah mempercayai kami saat pileg dan setelah terpilih, kami harus menjaga kepercayaan Bapak Ibu dengan cara antara lain meneruskan dan memperjuangkan berbagai usulan tadi ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan lembaga pilitin DPRD. Salah satu tugas kami selaku anggota DPRD adalah untuk memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu,” tegas Wakil Ketua Komisi Tiga DPRD Kabupaten Manggarai Barat itu.
Lebih lanjut syukur mengingatkan bahwa kendati kondisi keuangan negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat tekanan efisiensi anggaran Devgan segala dampaknya pada berbagai sektor pembangunan. Namun masyarakat berhak untuk terus menyuarakan aspirasi yang menjadi kebutuhan riil rakyat guna mendapatkan perhatian dari Pemerintah selaku otorisator pengguna anggaran.
” Betul bahwa saat ini kondisi keuangan negara kita sedang tidak stabil dan lagi tidak baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu berhak menyampaikan usulan kepada Pemerintah melalui kami para wakil rakyat yang sudah dipercayakan oleh Bapak Ibu saat pileg lalu,” tegas Syukur seraya meminta pengertian warga masyarakat Pulau Boleng bahwa usulan ditengah beratnya tekanan efisiensi dari Pemerintah Pusat sangat sulit untuk diakomodir secepatnya seperti sebelum efisiensi atau pengetatan anggaran oleh Pemerintah Pusat saat ini.
” Saya mohon pengertian baik dari Bapak Ibu bahwa berbagai usulan tadi kami tahu betul bahwa itu sangat penting dan perlu penanganan secepatnya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama jajarannya. Tetapi untuk saat ini, berbagai usulan tadi sudah tentu belum bisa segera diakomodir karena kondisi keuangan daerah kita sangat minim akibat efisiensi,” ujar Syukur.
Menurut Syukur bahwa belanja pembangunan tahun ini hanya sebesar Rp 32 miliar dari total APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 sebesar kurang lebih satu triliun seratus delapan puluh miliar lebih.
” Jatah anggaran untuk belanja pembangunan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Manggarai Barat untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp 32 miliar. Dari jumlah ini, terdapat sekitar Rp 7,5 miliar yang menjadi bawaan program tahun lalu yang batal dilaksanakan dan diharapkan dapat dijalankan tahun ini,” tegas Syukur.
Kendati demikian, Syukur meminta warga masyarakat Pulau Boleng untuk tidak sampai kehilangan harapan. Sebab menurut Syukur, kita perlu tetap optimis dan percaya bahwa situasi sulit saat ini pada saatnya akan kembali membaik seperti sebelumnya.
” Bapak Ibu jangan sampai kehilangan harapan akibat efisiensi anggaran. Tetaplah optimis bahwa situasi sulit saat ini pada saatnya akan kembali membaik. Tetap optimi,” pungkas Syukur .
Penulis : Adrianus Jehamat
Editor : Redaksi
