ISTANANETIZEN.COM, JAKARTA – Enam uskup se-Provinsi Gerejawi Ende menyatakan sikap kompak menolak proyek panas bumi atau geotermal di Pulau Flores. Penolakan ini disampaikan karena geotermal dinilai mengancam lahan pertanian, sumber air, hingga identitas budaya masyarakat Flores.
Sikap tersebut kembali ditegaskan Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, dalam media briefing di Kantor JPIC OFM, Jakarta Pusat, Rabu 29 Juli 2026.
“Kami tetap menolak geotermal sebagai bentuk energi terbarukan yang mau diterapkan di Flores,” tegas Mgr. Paulus.
Enam uskup yang memiliki sikap sama adalah Uskup Denpasar, Uskup Labuan Bajo, Uskup Ruteng, Uskup Ende, Uskup Maumere, dan Uskup Larantuka.
Bukan Tolak Listrik, Tapi Tolak Dampaknya
Mgr. Paulus menegaskan penolakan ini bukan berarti Gereja anti kemajuan atau anti listrik. Gereja juga mendukung peralihan ke energi terbarukan sesuai seruan Paus Fransiskus.
“Hanya bahwa, geotermal itu bukan pilihan yang tepat untuk konteks kami di Flores,” ujarnya.
Ada 4 alasan utama penolakan tersebut:
1. Lahan Terbatas
Topografi Flores yang bergunung-gunung membuat lahan untuk pemukiman dan pertanian sangat sempit. Padahal titik pengembangan geotermal justru mengincar lahan yang sama dengan lahan warga.
2. Krisis Air
Proses pengeboran geotermal membutuhkan air dalam jumlah besar. Sementara masyarakat di Laja, sumber air untuk Mataloko, sudah mengeluh kekurangan air.
“Kalau air yang sudah berkurang itu digunakan lagi untuk geothermal, maka masyarakat yang adalah para petani itu akan sangat menderita,” kata Mgr. Paulus.
3. Ancaman Budaya
Kehidupan orang Flores berputar di sekitar pertanian. Pertanian menentukan cara interaksi, pembagian kerja, hingga identitas.
“Kalau dengan geothermal ini lahan warga diambil, maka pasti akan terjadi pergeseran budaya. Masyarakat akan kehilangan orientasi budayanya, dan dengan demikian akan kehilangan identitasnya,” jelasnya.
4. Trauma Mataloko
Pengalaman di Mataloko menjadi bukti. Hingga kini masih ada manifestasi uap panas di banyak tempat karena mitigasi risiko tidak ditangani dengan baik.
“Kalau sudah ada masalah tapi belum ditangani dengan baik, lalu bagaimana memaksakan orang menerima pengembangan geotermal yang lain?” tanyanya.
Berdiri Bersama Korban
Mgr. Paulus mengatakan Gereja punya tanggung jawab untuk bersuara bersama umat yang menjadi korban proyek ini.
“Masyarakat memang sebagiannya sudah bersuara sebelumnya. Tetapi umumnya suara mereka kurang didengar. Dan sekarang, kami bersama-sama menyuarakan penolakan ini,” tegasnya.
Ia berharap para pengambil kebijakan menanggapi serius.
“Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang menanggung risiko itu? Kan masyarakat setempat,” pungkasnya.
Reporter : Aj
Editor : Redaksi Istana Netizen Com
